Home Manggarai Barat 35,15 Persen APBD Dinas PUPR Mabar Dialokasikan untuk Penanganan Corona

35,15 Persen APBD Dinas PUPR Mabar Dialokasikan untuk Penanganan Corona

Penulis: Andre Durung / Editor: Arkian Biaf

169
0
SHARE
35,15 Persen APBD Dinas PUPR Mabar Dialokasikan untuk Penanganan Corona

Keterangan Gambar : Kepala Dinas PUPR Mabar, Oktavianus Andi Bona


Labuan Bajo, Flores Pos — Sebesar 35,15 persen Anggaran Pendapatan dan Benjaja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Manggarai Barat (Mabar) 2020 dialokasikan untuk penanganan covid-19 di kabupaten itu sesuai aturan yang berlaku.

Kepala Dinas PUPR Mabar, Oktavianus Andi Bona menyampaikan itu kepada Flores Pos di Labuan Bajo, Jumat (22/5/2020).

Menurut Andi Bona, APBD induk pada Dinas PUPR Mabar tahun 2020 sebesar Rp161.483.799.284, dan sete-lah perubahan menjadi Rp104.728 atau mengalami penurunan Rp56.755.692.262 atau 35,15 %. Pengurangan dimaksud murni untuk penanganan pandemi covid-19 di kabupaten ujung barat Flores itu.

Ia menjelaskan, ada 7 aturan umum yang mengharuskan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan realokasi dan refocusing anggaran minimal masing-masing 50 persen untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal berdasarkan regulasi tersebut.

Atas hal itu, lanjutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mabar melakukan realokasi dan refocusing anggaran di seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Mabar, termasuk Dinas PUPR.

Ketujuh dasar hukum refocusing APBD tersebut antara lain:

Pertama, Peraturan pemerintah (PP) Pengganti UU (Undang-Undang) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Kedua, Peraturan Pemerintah No. 54/2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBD.

Ketiga, Instruksi Presiden (Inpres) No. 4/2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Dalam Rangka Penanganan Covid-19.

Keempat, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

Kelima, Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 35/2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DD) Dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Keenam, Instruksi Mendagri No. 1/2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

Ketujuh, Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 119/2020 dan No. 117/2020 tentang  Percepatan Penyesuaian APBD Dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

"Inilah alasan mengapa anggaran tahun ini (2020) mengalami pengurangan dan ini berlaku di seluruh Indonesia," kata Andi Bona.*