Home Opini Bari Good & Rangko Bad

Bari Good & Rangko Bad

Masalah Pembangunan Pelabuhan Niaga di Bari, Manggarai Barat

668
0
SHARE
Bari Good & Rangko Bad

Keterangan Gambar : Pater Alexander Jebadu SVD, Dosen Ekonomi Neoliberal pada STFK Ledalero.

Konspirasi kepentingan pribadi para politisi dan kepentingan kelompok pebisnis ini harus dibongkar dan dilawan. Karena pembangunan di bidang apa pun, pada prinsipnya bertujuan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat dan bukan untuk melayani kepentingan pribadi para politisi, pemerintah, dan pebisnis.

Harian Flores Pos 16 Desember 2019 (versi cetak) menurunkan sebuah tulisan di kolom opini. Judulnya adalah Pelabuhan Niaga di Bari Harus Segera Dibangun. Seruan ini memiliki beberapa alasan yang sangat kuat. Pertama, pelabuhan niaga di Kabupaten Manggarai Barat tersebut sudah resmi dipindahkan dari Labuan Bajo ke Bari di Kecamatan Macang Pacar. Tujuannya, supaya Labuan Bajo  difokuskan hanya menjadi pelabuhan penumpang dan pusat wisata premium yang berkelas dunia. Kedua, rencana pemindahan pelabuhan niaga dari Labuan Bajo ke Bari sudah berlangsung hampir sepuluh tahun sejak tahun 2011.

Bari & Rangko Menurut Kajian PT Adhy Karya

Pemerintah pusat melalui Menteri Perhubungan telah melakukan kajian teknis tahun 2012. Pengerjaannya dilakukan oleh PT Adhy Karya (Persero) Tbk Jakarta. Bapak Yosef Nae Soi yang saat itu menjabat sebagai anggota DPR RI ikut melakukan survei calon lokasi pemindahaan pelabuhan niaga Kabupaten Mabar di Bari. Karena itu, Bapak Yosef Nae Soi yang sekarang menjadi Wakil Gubernur NTT tahu persis rencana proyek nasional ini.

Baca juga: Kepala BPKD Salvador Mensinyalir Banyak Mafia Pajak di Manggarai Barat

Hasil kajian teknis PT Adhy Karya Jakarta tahun 2012 tentang Bari sebagai calon pelabuhan niaga Kabupaten Mabar sempat dipresentasikan di Kantor Syah Bandar di Labuan Bajo. Salah satu rangkap dari dokumen kajian teknis itu diserahkan PT Adhy Karya kepada Kepala Syah Bandar di Labuan Bajo.

Menurut hasil kajian teknis PT Adhy Karya, teluk Liwuliang di Bari merupakan sebuah pilihan terbaik. Lautnya langsung dalam hingga 10 meter hanya puluhan meter dari bibir pantai. Dermaga yang dibangun nanti tidak perlu menjulur hingga ratusan meter dari daratan ke laut. Panjang dermaga sekitar 20-an meter ke arah laut sudah cukup.

Dari segi biaya, dermaga yang pendek ini jelas akan menghemat uang negara yang merupakan uang rakyat karena bersumber dari pajak rakyat. Selain itu, teluk Liwuliang di Bari aman dari amukan gelombang karena Pulau Longos yang berada di depannya  menjadi benteng alam yang melindunginya dari amukan gelombang sejak dulu kala.

Baca juga: Dinas Perumahan Rakyat Manggarai Barat Tolak Hasil Lelang ULP dan Pokir DPRD

Teluk Liwu Liang di Bari merupakan tempat persembunyian perahu dan sampan para nelayan sejak dulu kala ketika musim gelombang yang keras pada musim hujan dan badai yang umumnya datang dari arah barat. Ketenangan laut di Liwuliang bisa dilihat dari arti nama tempat ini. Liwu dalam bahasa setempat artinya air genangan atau danau yang tenang dan liang artinya gua. Dari arti harfiah ini, Liwuliang artinya sebuah gua atau teluk yang lautnya amat tenang.

Sebaliknya, demikian menurut kajian teknis dari PT Adhy Karya Jakarta, Rangko sama sekali bukan pilihan yang baik untuk menjadi pelabuhan niaga. Laut di Rangko dangkal dan berbatu karang. Kalaupun harus dibuat dermaga maka dermaga harus menjulur lebih dari 200 meter dari pantai ke arah laut lepas. Karena dasar lautnya berbatu karang, kemungkinan untuk mengadakan pendalaman dasar laut di Rangko dengan lakukan pengerukan menjadi sangat tidak mungkin. Selain itu, pantainya terbuka dengan laut lepas. Hempasan gelombang dari laut lepas sangat besar sepanjang waktu karena itdak ada benteng alam berupa pulau. Laut di Rangko bukan teluk. Di Rangko juga tidak ada muara sungai.

Selain  itu, jarak tempuh Labuan Bajo sebagai Ibukota Kabupaten Mabar dan pelabuhan niaga di Bari melalui jalan negara pantura Flores yang sedang dibangun juga tidak seberapa. Menurut seorang konsultan pembangunan jalan negara pantura Flores, Labuan Bajo ke Bari hanya 40 hingga 50 kilometer. Jarak tempuh ini lebih pendek daripada Pelabuhan Kedindi ke Ruteng, 62,3 kilometer. Jarak Labuan Bajo ke Bari akan lebih pendek lagi kalau jalan negara pantura ini di wilayah Boleng dan Terang tidak dipaksa berkelok-kelok melewati tanah-tanah milik para politisi di Jakarta.

Biar pun demikian, menurut informan yang mendampingi Pak Yosef Nae Soi dan PT Adhi Karya yang melakukan kajian teknis terhadap kelayakan Teluk Liwuliang di Bari, bupati Mabar waktu itu sempat memperlihatkan keengganannya untuk menerima hasil kajian teknis Pemerintah Pusat yang dikerjakan oleh PT Adhy Karya ini. Ia tetap memilih Rangko.

Tetapi kata sang informan yang mendampingi tim teknis dari PT Adhy Karaya Jakarta ini,: “Oh tidak! Kepala Syah Bandar Labuan Bajo yakinkan dia bahwa Rangko sama sekali tidak memenuhi syarat. Kalau pun dibangun, biayanya nanti sangat besar karena dermaga nanti akan menjulur panjang 200 meter lebih dari pantai ke arah laut. Laut Rangko dangkal dan berkarang selain sangat terbuka dengan laut lepas.”

Keunggulan-keunggulan yang dimilik Teluk Liwuliang di Bari telah membuat tempat ini menjadi pilihan tunggal sebagai lokasi pelabuhan niaga yang dipindahkan dari kota wisata premium Labuan Bajo. Di pantai utara Manggarai Barat tidak ada lokasi lain yang seaman teluk Liwuliang di Bari. Begitu unggulnya Bari sebagai calon tunggal lokasi pelabuhan niaga Kabupaten Mabar seturut kajian teknis PT Adhy Karya Jakarta, selama sepuluh tahun digulirkannya pembangunan pelabuhan niaga di Bari ini tidak ada tempat lain yang disebutkan sebagai alternatif. Rangko juga tidak pernah masuk dalam wacana.

Bari Diamankan Perda No 9/2012

Pilihan tunggal Liwuliang di Bari sebagai lokasi pelabuhan niaga yang dipindahkan dari Labuan Bajo diamankan melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012-2032. Pasal 10 ayat 3 huruf a) berbunyi, “Pelabuhan pengumpul yaitu pelabuhan niaga/peti kemas adalah di Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar.” Lalu Pasal 10 ayat 3 huruf b) berbunyi, “Pelabuhan penumpang dan pelabuhan wisata internasional adalah di Labuan Bajo.” Perda ini berlaku sampai hari ini dan belum direvisi.

Untuk warga masyarakat Kecamatan Macang Pacar dan warga masyarakat Manggarai Barat Dapil II pada umumnya (Kecamatan Pacar, Ndoso, Kuwus, dan Kuwus Barat), rencana pembangunan pelabuhan niaga di Bari telah menjadi berita gembira. Perwujudan berita gembira ini telah dinanti sejak tahun 2011. Keuntungan ekonomi yang merembes kepada mereka juga tidak akan luar biasa banyak. Akan tetapi, bagi mereka, biar imbas keuntungannya sedikit ketimbang tidak ada sama sekali.

Baca juga: Warga Wae Sano di Manggarai Barat Tolak Eksplorasi Panas Bumi

Dalam rangka pelabuhan niaga ini, sekurang-kurangnya jalan raya, listrik, dan air akan diperhatikan oleh negara di kawasan ini. Warga masyarakat Mabar Dapil II akan ikut menikmatinya. Selain itu, salah satu cita-cita Soekarno untuk keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membangun mulai dari  daerah pedesaan yang dikenal dengan Nawacita Nomor 3 seperti diwacanakan pemerintahan Jokowi sejak tahun 2014 perlahan-lahan terealisasi.

Kesimpulannya sangat jelas. Dari segala segi, hampir tidak ada alasan masuk akal yang menjadi dasar pertimbangan untuk memindahkan lokasi pelabuhan niaga dari Bari di Kecamatan Macang Pacar ke tempat lain. Jika ada, maka ini mestinya merupakan konspirasi kepentingan sejumlah elite politik dan para pebisnis. Ini tidak boleh terjadi.

Konspirasi kepentingan pribadi para politisi dan kepentingan kelompok pebisnis ini harus dibongkar dan dilawan. Karena pembangunan di bidang apa pun, pada prinsipnya bertujuan untuk melayani kebutuhan warga masyarakat dan bukan untuk melayani kepentingan pribadi para politisi, pemerintah, dan pebisnis.

Oleh Pater Alexander Jebadu SVD, Dosen Ekonomi Neoliberal pada STFK Ledalero.