Home Opini DBD Lembata dan Kurangnya Kepekaan Penguasa

DBD Lembata dan Kurangnya Kepekaan Penguasa

450
0
SHARE
DBD Lembata dan Kurangnya Kepekaan Penguasa

Keterangan Gambar : Steph Tupeng Witin, Penulis Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus” (2016).

Pemimpin mesti ada hati nurani bagi rakyat. Jabatan mesti jadi momen untuk memiliki rakyat dalam segala situasi dan problemnya. Jabatan tidak sekadar urusan soal administrasi yang dangkal agar Lembata berhenti menjadi sebuah negeri yang salah urus karena pemimpin hanya berbaju dinas tanpa kepekaan nurani kemanusiaan.

Saya tidak akan pernah melupakan kenangan saat memimpin Ekaristi pemakaman anak kami, Jonathan Petrus Tou Lerek di Paroki Santo Arnoldus Janssen Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Rabu, 15 Januari 2020. Jenazah anak berumur 10 tahun kelas 4 SDI Waikomo 2 ini menjadi tumbal tragis demam berdarah dengue (DBD) di Lembata tahun 2020.

Saya memberkati jenazah anak ini dengan tangan gemetar, suara terbata-bata, air mata mengalir dan jatuh ke pinggir peti jenazahnya. Nyamuk ganas bernama Aedes Aegypti ini sangat kejam dan sadis menghentikan laju usia anak kami yang sangat belia ini.

Baca juga: Polisi (Sebenarnya) Mampu Bekerja Mudah

Virus dengue melalui moncong jahat nyamuk betina menggigit tubuh anak kami, masuk ke dalam darah dan mengalir ke seluruh tubuh dan menyebabkan infeksi pada sel-sel tubuhnya hingga membawa kematian.

Keluarga yang sederhana, ayahnya, Emanuel Lerek masih merantau di Malaysia, ibu yang masih harus membagi waktu merawat anak kedua yang cacat, benar-benar membuat keluarga larut dalam duka agung tak terkatakan.

Di tengah linangan air mata, saya merasa diri tidak berdaya karena hanya mampu memberi berkat dan mendoakan keselamatan arwahnya yang suci tetapi tidak mampu menyelam masuk ke dalam substansi masalah, mengurai secara kritis, dan membangun jejaring dengan segenap komponen yang memiliki nurani kemanusiaan untuk memerangi penyakit ganas bernama DBD ini.

Kematian seorang anak kecil belia adalah terhentinya sebuah harapan akan masa depan yang lebih baik. Menurut Kahlil Gibran, anak yang lahir dalam rahim keluarga bukan milik mereka tetapi milik sebuah masa depan yang masih berupa sebuah buku dengan kertas-kertas kosong yang mesti diisi dengan catatan sejarah hidup dan perjuangannya sendiri. Tetapi buku yang akan diisi dengan catatan jejak kaki anak kami, Jonathan Petrus Tou Lerek, ini ditutup dengan sangat tergesa oleh sebuah tangan yang rasanya begitu kejam dan sadis.

Waikomo Endemik Malaria

Nama Jonathan Petrus Tou Lerek, anak kami, menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menetapkan DBD sebagai kejadian luar biasa (KLB). Alasan, banyak pasien DBD dan anak kami, Jonathan Petrus Tou Lerek, telah menjadi korban. Penetapan KLB DBD di Lembata ini rasanya begitu menyakitkan bagi kami keluarga. Tetapi apa mau dikata? Rakyat kecil hanya mampu pasrah pada kenyataan yang sangat pahit sekalipun.

Hingga saat ini puluhan pasien DBD, kebanyakan anak-anak dengan sebaran wilayah Waikomo, Lamahora, dan Wangatoa masih menjalani perawatan intensif di RS Bukit, RS Damian, dan RSUD Lewoleba. Lokasi korban DBD Jonathan Petrus Tou Lerek adalah Waikomo di Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan Nubatukan.

Sejak dulu kala, saat Waikomo ini masih berupa padang tandus yang dibuka oleh warga dari Ataili dari Suku Ingan bernama Laga Witin bersama adiknya, Lawe, daerah ini identik dengan malaria. Tahun 1919, Magun Laga Witin ini sudah ada di Welok Kedak yang sekarang bernama Waikomo. Orang Ataili ini sangat terkenal kala itu sebagai juru damai antara Paji dan Demon yang masih berperang. Bahkan jejak tangannya masih tercatat sebagai orang yang pertama kali diminta oleh Pater Praesler SVD untuk menanam kelapa pertama kali di lokasi Misi Dekenat Lembata saat ini. Bahkan kehadirannya mendapatkan apresiasi dari Kakang Belang yang menghadiahinya tanah 7 bukit yang dikelola sampai saat ini.

Baca juga: Kita Dukung Kinerja Polres Ende

Pada masa itu penyakit sampar merajalela dan membunuh banyak orang di seluruh dunia. Kemudian wilayah Waikomo makin ramai dengan membanjirnya penduduk dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia bahkan dunia dengan kehadiran para misionaris SVD kala itu. Wilayah Waikomo terkenal sebagai daerah endemik malaria. Sejak dulu, orang yang pertama kali datang ke Waikomo pasti akan menderita malaria. Obatnya kala itu, selain pil Kina (dulu terkanal dengan nama Kinine) yang diberi oleh para misionaris SVD tetapi juga obat-obatan tradisional seperti daun pepaya dan sebagainya.

Perkembangan Waikomo menghadirkan areal persawahan yang sangat luas dan menjadi salah satu lumbung pangan untuk Kabupaten Lembata. Posisi Waikomo sebagai daerah endemik Malaria seakan diperkuat dengan hadirnya persawahan dan alur irigasi air yang membuat daerah ini sangat lembab sehingga menjadi “kubangan” yang aman dan nyaman bagi jentik nyamuk untuk bertelur dan meregenerasi keturunannya untuk terus menyebarkan virus malaria.

Fakta yang lebih buruk lagi adalah penggunaan bahan kimia seperti pestisida di persawahan Waikomo melalui penyemprotan besar-besaran yang berdaya membuat nyamuk malaria menjadi kebal sehingga menganggap remeh dan biasa saja aksi fogging atau penyemprotan asap berbusa untuk mengusir nyamuk. Orang-orang Waikomo bersaksi, justru saat fogging terjadi pencemaran lingkungan dan malam hari nyamuk malaria malah makin melimpah.

Fakta ini yang selalu luput dari perhatian pihak Dinas Kesehatan Lembata yang kadang-kadang “kaget bangun dari tidur panjang” setelah ada korban yang meninggal dunia. Penetapan kasus DBD sebagai KLB bagi Kabupaten Lembata merupakan sebuah prestasi yang sangat buruk yang harus menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah. Predikat KLB ini sangat indah di telinga tetapi menyakitkan bagi keluarga korban.

Keluar dari Kemapanan Kuasa

Kematian anak kami, Jonathan Petrus Tou Lerek, harus membuka mata kesadaran segenap komponen untuk bersatu dan bekerja merajut kebersamaan untuk berperang melawan teror kematian di balik ancaman nyamuk malaria. Pemkab Lembata menyatakan DBD sebagai KLB di Lembata tetapi Lurah Lewoleba Barat kehilangan kepekaan kemanusiaan terhadap korban DBD di Waikomo, Kelurahan Lewoleba Barat. Warga Waikomo tidak pernah melihat Lurah Lewoleba Barat membesuk keluarga korban sebagai tanda dukacita, padahal korban ini adalah warganya sendiri.

Apakah jabatan Lurah Lewoleba Barat hanya sekadar jabatan administratif minus kepekaan kemanusiaan? Justru di sinilah letak salah urus Kabupaten Lembata ini karena pemimpinnya tidak memiliki kepekaan kemanusiaan dan hati nurani. Lembata ini kurang maju karena rakyat kehilangan nurani pemimpinnya. Saat duka saja, Lurah Lewoleba Barat sebagai representasi Pemkab Lembata tidak hadir di rumah duka, bagaimana mengharapkan nurani kemanusiaan seorang pejabat publik selevel lurah seperti ini untuk peka dengan kenyataan lingkungan di Waikomo dan mengadvokasi rakyat untuk menjaga kebersihan lingkungan?

Rakyat tidak pernah mengharapkan Bupati atau Wakil Bupati Lembata mengunjungi orang kecil seperti ini karena mereka sibuk mengurus proyek Awololong. Ini persoalan kemanusiaan, bukan sekadar kunjungan duka seorang pejabat publik.

Waikomo sebagai kawasan endemik malaria sepertinya dianggap biasa saja oleh pemerintah. Memang banyak faktor yang menjadi penyebab tetapi sekuang-kurangnya pemimpin level lokal seperti Lurah Lewoleba Barat ini harus keluar dari zona nyaman kekuasaan dan lebih peka membaca tanda-tanda zaman ancaman penyakit malaria, apalagi teror sekelas DBD.

Pemerintah biasanya tunggu ada korban baru mulai turun fogging, sebar asap sana sini. Tetapi advokasi terkait perilaku warga menjaga kebersihan lingkungan hanya menunggu inisiatif warga. Rakyat di tanah Lembata benar-benar hidup tanpa pemimpin. Orang-orang birokrasi lebih sibuk berebut dan bagi-bagi kue jabatan tetapi kehilangan kepekaan terhadap realitas persoalan rakyat di lapangan. Hasilnya bisa ditebak: mereka lebih memilih nyaman di dalam ruang kantor ber-AC ketimbang berkeringat di tengah perjuangan rakyat.

Ada begitu banyak persoalan warga yang membutuhkan kepekaan dan kecerdasan pemimpin untuk mengurai dan mencarikan solusinya tetapi para pemimpin lebih memilih zona nyaman dan membiarkan rakyat menderita dan meninggal dunia dalam kubangan jentik nyamuk.

Kita mendorong warga agar berperilaku sebagai orang kota yang mesti lebih cerdas daripada orang kampung yang tinggal di daerah terpencil Belek. Kecerdasan warga merupakan buah dari kecerdasan pemimpin, mulai dari bupati sampai lurah atau kepala desa. Lurah Lewoleba Barat, misalnya, mesti membuat program yang intens dan berkelanjutan untuk mengeliminasi sebaran jentik nyamuk Aedes Aegypti. Lurah mesti lebih kerap blusukan ke tengah rakyat sehingga tidak menjadi “orang asing” di daerah kepemimpinannya sendiri.

Pemimpin mesti ada hati nurani bagi rakyat. Jabatan mesti jadi momen untuk memiliki rakyat dalam segala situasi dan problemnya. Jabatan tidak sekadar urusan soal administrasi yang dangkal agar Lembata berhenti menjadi sebuah negeri yang salah urus karena pemimpin hanya berbaju dinas tanpa kepekaan nurani kemanusiaan.

Oleh Steph Tupeng WitinPenulis Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus” (2016).