Home Opini Dukung Pariwisata, Lawan Perusakan Lingkungan (Catatan Pascapembabatan Pandan di Mingar, Lembata)

Dukung Pariwisata, Lawan Perusakan Lingkungan (Catatan Pascapembabatan Pandan di Mingar, Lembata)

Oleh Steph Tupeng Witin / Penulis Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus” (Nusa Indah, 2016)

720
0
SHARE
Dukung Pariwisata, Lawan Perusakan Lingkungan (Catatan Pascapembabatan Pandan di Mingar, Lembata)

Keterangan Gambar : Steph Tupeng Witin, Penulis Buku “Lembata Negeri Kecil Salah Urus” (Nusa Indah, 2016).

"Kita menolak pariwisata yang hanya menjadi tameng perusakan lingkungan...Ada fenomena kasat mata di Lembata bahwa semua program pembangunan, terutama infrastruktur dan pariwisata, patut diduga mengarah kepada investasi pribadi elite kekuasaan," - Steph Tupeng Witin.


Pemerintah Kabupaten Lembata menjadikan pariwisata sebagai leading sector pembangunan.  Kiblat leading sector ini adalah kesejahteraan rakyat. Publik mendukung gagasan ini ketika terimplementasi konkret. Gagasan setinggi langit penuh awan pun mesti terealisasi dengan implementasi nyata dalam program bagi rakyat. Maka deretan festival dengan dana miliaran mesti menghadirkan bukti. Minimal rakyat lihat berapa jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Lembata sebagai bentuk nyata dari gebyar banyak festival. Rakyat Lembata tahu bahwa pengunjung festival selama ini adalah aparat ASN, sekolah-sekolah, dan warga yang dikerahkan sekadar hadir untuk memenuhi ruang lokasi festival maupun framing media. Festival Tiga Gunung misalnya, lokasi di Bukit Cinta, jauh dari nama gunung. Peserta festival adalah aparat ASN berbaju festival tiga gunung dan anak-anak sekolah yang kadang kelaparan dan kepanasan di Bukit Cinta.  

Lembata memang benar-benar jadi kabupaten seribu festival yang memakan anggaran sangat fantastis, tapi dampak konkret bagi rakyat masih jadi tanda tanya. Festival-festival ini tidak lebih dari medium untuk menjadikan Lembata sebagai arena rekreasi elite. Rakyat hanya berdiri melongo di pinggir jalan menyaksikan atraksi yang terkesan “dipaksakan.” Sementara infrastruktur amburadul. Beberapa daerah kesulitan air bersih. Kasus-kasus dugaan korupsi berseliweran seolah menunggu instruksi “pendonor.” Awololong yang menelan dana Rp5,8 miliar tanpa bukti fisik masih menanti tersangka diumumkan. Jalan-jalan penuh lobang. Aspal hanya potong-potongan yang diseraki pecahan batu berlepotan bekas rekatan aspal. Wisatawan tentu akan berpikir panjang untuk hadiri festival dengan kondisi infrastruktur jalan buruk. Mereka datang untuk menikmati keindahan, bukan menderita di atas jalan yang penuh lobang. Lewoleba yang mesti jadi gerbang peradaban wajah Lembata justru tampak kumuh, kotor, jalan sangat buruk dan gelap di malam hari.

Baca juga: Keluarga, Pemain Utama Pendidikan Anak

Gencarnya promosi pariwisata mesti tetap memperhatikan keutuhan dan kelestarian lingkungan. Justru lingkungan itulah yang menjadi aspek utama dari pariwisata. Ekonomi yang diidealkan di balik pariwisata tidak boleh ditempuh dengan jalan merusak lingkungan. Ada banyak kearifan lokal yang justru harus diapresiasi dan diakomodasi dalam gebyar pariwisata. Ada fakta tragis bahwa pembangunan ekonomi dan promosi pariwisata di Lembata sangat tidak ramah lingkungan. Tahun 2019, ada usaha tambak udang di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, yang menghancurkan mangrove (bakau) seluas 6 hektare. Gencarnya pemberitaan media kala itu akhirnya membuka kotak pandora: pembabatan mangrove yang dirawat bertahun-tahun untuk usaha tambak udang itu tanpa izin apa pun. Kita akhirnya sadar, pengusaha yang menyatu dengan kekuasaan begitu mudah merusak lingkungan dan mematikan aktivitas harian warga di sekitar tanaman mangrove. Warga sekitar kehilangan akses terhadap lokasi untuk mencari ikan, bahan garam lokal, dan kehilangan pertahanan lokal terhadap abrasi dan tsunami. Penolakan warga kandas di hadapan kekuatan kapital yang didukung kedekatan relasi dengan kekuasaan. Hingga saat ini, dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan ini tidak disentuh penegak hukum (Ebed de Rosary, Mongabay, Situs Berita Lingkungan, 23 Mei 2019).

Kasus dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan di Lembata kembali dipertontonkan kekuasaan di Lembata dengan pembabatan ratusan pohon Pandan (Pandanus Amaryllifolius) di Pantai Watan Raja, Desa Pasir Putih Mingar, Kecamatan Nagawutung, Jumat (Pos Kupang.Com 3/7/2020). Ratusan pohon Pandan ini dibabat habis dengan alat berat untuk lokasi Volley Pantai sesuai keinginan Bupati Lembata, Eliaser Yentji Sunur. Katanya, menata untuk pariwisata. Kata “penataan” ini begitu indah dan halus, tapi fakta di lapangan adalah kerusakan, kehancuran, dan tragedi. Atas nama kesenangan Voley Pantai satu orang, aset Pantai Mingar yang menjadi identitas Pasir Putih hancur berantakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menata berarti mengatur, menyusun, membenahi sesuatu yang telah ada agar menjadi lebih baik, indah dan menarik (KBBI, 2008: 1409). Maka penggunaan kata “menata” versi kekuasaan Lembata sangat salah kaprah dan menyesatkan. Penggunaan kata “menata” yang salah kaprah itu membuktikan bahwa kekuasaan tidak memahami setiap pernyataan yang disampakan ke publik. Pemahaman ini terkait dengan latar belakang pendidikan. Pernyataan seorang pejabat publik mesti benar dan menghindari sedapat mungkin kekeliruan, apalagi kesalahan fatal. Kekuasaan memang bisa memproduksi narasi untuk membentengi perilaku yang buruk. Menata itu membuat jadi indah dan menarik. Fakta di Mingar adalah kehancuran yang tragis. Rakyat Mingar tidak butuh Volley Pantai, apalagi mesti gunakan bikini. Orang Lembata bilang: celana jengki.

Identitas

Bagi orang Mingar, Pandan adalah identitas kearifan lokal. Usianya sudah ratusan tahun. Dia tumbuh secara alamiah di atas hamparan pasir putih. Akarnya menahan abrasi pantai karena menahan pasir. Daunnya yang bergerigi memiliki fungsi yang beragam. Buah Pandan diolah menjadi makanan saat paceklik dengan rasa menyerupai kacang tanah. Pohon Pandan ini menjadi tempat di mana warga memanjat untuk melihat nale, binatang laut yang biasa dipanen-yang belakangan menjadi salah satu festival di Kabupaten Lembata.

Baca juga: Pantai Mingar dan Kecerobohan Kebijakan Pemda Lembata   

Keberadaan pohon Pandan di pinggir pantai menahan abrasi dan empasan gelombang pantai selatan yang terkenal garang. Tahun 2003, gelombang laut bisa mencapai puluhan meter di lapangan bola kaki saat ini dan gedung SDK Mingar. Gelombang besar itu terjadi dengan ada pohon pandan. Dalam catatan Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) Lembata, Mingar masuk zona merah tsunami. Fakta di lapangan, warga tidak pernah sepakat dengan lokasi pembabatan Pandan itu. Kepala desa menyebut atas perintah “dari atas.” Tentu yang dimaksud “dari atas” bukan Tuhan, karena Tuhan menciptakan, merawat dan menjaga kelestarian lingkungan. Tuhan tidak pernah alergi terhadap keutuhan alam. Hanya kekuasaan tanpa Tuhan yang alergi terhadap kelestarian lingkungan. Fakta yang patut diduga ada niat jahat untuk merusak dan menghancurkan keutuhan lingkungan adalah bahwa Voli Pantai itu letaknya sangat jauh dari area pembabatan pohon Pandan. Sebenarnya, tanpa pembabatan pohon Pandan pun, lapangan voli pantai bisa ada. Kenapa lapangan voli pantai sangat jauh dari lokasi pohon Pandan yang dibabat?  

Fakta lain adalah ada penyerobotan 60-an meter tanah milik Gereja Katolik, tepatnya di belakang SDK Mingar. Lokasi ini dibabat habis dan dibiarkan begitu saja. Patut diduga, ada niat jahat kekuasaan untuk merusak kelestarian lingkungan Pantai Pasir Putih. Saat pembabatan, ada oknum pengusaha yang “mencuri” pasir putih dari Pantai Mingar bertruk-truk dan dibawa ke rumah peristirahatan abadi. Ada Kadis yang lahir di gunung, tidak kenal pohon Pandan di pantai, sesumbar omong kosong bahwa pembabatan itu menyisahkan akar Pandan yang bisa tumbuh kembali. Bahkan begitu gampang omong tanpa beban bahwa Pandan bisa ditanami kembali. Pandan ini tumbuh alamiah dan usianya ratusan tahun. Kalau menjilat kuasa, ada batasnya. Mau pasang badan untuk mempertahankan posisi Kadis,  jangan sampai otak hilang dan nurani kabur. Lembata ini sudah berusia 20 tahun otonomi. Tapi selalu ada segelintir elite yang bicara ngawur, asal omong untuk cari muka dan posisi, dan menyesatkan nalar rasioanal publik. Bela kekuasaan yang salah dan cenderung “cari muka” untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi. Perilaku bawahan seperti ini biasanya aman tak terkendali di bawah ketiak kekuasaan yang berperilaku tdak jauh berbeda, bahkan sama.

Tolak Perusakan Lingkungan

Kita menolak pariwisata yang hanya menjadi tameng perusakan lingkungan. Kekuasaan mesti ramah lingkungan. Ada fenomena kasat mata di Lembata yaitu semua program pembangunan, terutama infrastruktur dan pariwisata, patut diduga mengarah kepada investasi pribadi elite kekuasaan. Bukan cerita baru lagi bahwa di Lembata, elite beruang selalu memakai kaki tangan aparat di bawahnya sampai ke desa-desa untuk membeli tanah-tanah milik warga yang strategis dan diduga ada bahan tambang untuk dijadikan lokasi kemewahan pribadi. Kekuasaan identik dengan penguasaan tanah-tanah milik warga. Infrastruktur jalan yang dibangun pun mengarah ke lokasi aset pribadi milik kekuasaan itu. Kalau di wilayah tertentu tidak ada aset penguasa, jangan harap ada jalan yang baik akan dibangun. Fakta ini membuktikan bahwa patut diduga penguasa lebih berorientasi bisnis pribadi. Rupanya, patut diduga, masa kekuasaan hanya menjadi momen menyiapkan aset bisnis pribadi, yang entah akan dikelola atau dijual ke investor setelah akhir kekuasaan. Dugaan ini menemukan pembuktiannya dengan kondisi infrastruktur jalan, air minum, dan listrik yang teramat terpencil dari item kelayakan. Patut diduga, kekuasaan hanya menjadi jalan pelicin untuk memastikan penguasaan hak ulayat rakyat agar membangun kerajaan bisnis pribadi, keluarga, dan kroni-kroninya yang memiliki kekebalan hukum, tidak bisa disentuh hukum dan bisa dengan mudah merusak hutan mangrove dan Pandan yang sangat dilindungi dunia.  

Apakah keberadaam voli pantai meningkatkan ekonomi rakyat Mingar? Pertanyaan ini dikemukakan untuk merespons pernyataan segelintir pendukung setia kekuasaan di Lembata bahwa voli pantai mendatangkan investasi ekonomi rakyat Mingar. Orang-orang ini harus diingatkan bahwa Pantai Pasir Putih Mingar itu sangat tenar sejak dulu. Sebelum Lembata otonomi, bahkan sebelum para pendukung ini lahir, pasir putih sudah melambungkan nama Mingar. Tiap minggu dan hari libur, banyak wisatawan datang berlibur. Salah satu identitas Mingar yang menarik adalah pohon Pandan yang sekarang tinggal rangka akar, bukti perilaku kekuasaan yang arogan terhadap lingkungan. Pariwisata memang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat. Hal ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara. Tidak perlu bangga. Memang ini tugas negara kan? Kalau tidak, ya berhenti saja jadi aparatus negara toh? Maka elite penguasa mesti membuat distingsi antara dampak ekonomi dari pariwisata bagi rakyat dan kebengalan merusak lingkungan yang sesungguhnya akan berdampak jauh lebih dahsyat tragisnya bagi hidup rakyat dan keutuhan lingkungan, ketimbang menghitung berapa rupiah yang didapat rakyat. Apalagi fakta di lapangan semakin membuktikan bahwa anggaran 200 juta dari APBD Lembata dan Rp100 juta dari Dinas Pariwisata yang mestinya diserahkan ke desa untuk dikelola rakyat, patut diduga ada niat untuk “mangambilnya.” Pembangunan pariwisata mesti berbasis rakyat. Tapi fakta di lapangan terkuak: ada tulisan “Mingar” dengan ukuran besar warna merah yang patut diduga dikerjakan oleh salah satu camat, ada pengukuran tanah di lokasi konflik oleh Kadis Pariwisata, Apol Mayan, katanya untuk pembangunan kuliner dan upaya memasukkan pipa air minum dari lokasi milik elite oleh pengusaha. Pertanyaan: semua ini dibiayai dengan uang dari mana? Dana Rp300 juta saja belum ada, kok pembangunan sudah berjalan? Kapan direncanakan? Siapa yang anggarkan harga item-item tersebut?

Di Lembata, ada satu fakta yang buruk: pembangunan berjalan dulu baru dianggarkan kemudian sesuai dengan selera pribadi. Di Mingar, pengukuran lokasi kuliner, pembuatan huruf “Mingar”-sebetulnya tidak perlu-dan pipa air minum dilakukan tanpa diketahui rakyat. Kita mesti mewaspadai celah ilegal yang selalu diciptakan elite untuk mengambil dana rakyat. Rakyat hanya dikibuli bertahun-tahun tanpa hasil. Mari kita berpartisipasi mengontrol pembangunan di Lembata sebagai bukti rasa memiliki (sense of belonging) kabupaten ini. Suara-suara sumbang yang membela kekuasaan dengan argumen menyesatkan nalar rasional diabaikan saja. Itu suara-suara dengung mirip nyamuk aedes aegypti yang mengganggu sesaat karena posisi terancam. Suara kritis adalah investasi abadi bagi tanah Lembata. Lembata ini milik seluruh rakyat, bukan milik segelintir elite yang kebetulan memiliki sepotong kuasa pemberian rakyat saat Pilkada dan hasil “cari muka” segelitir aparat negara bermental babu (bdk. Pengakuan Pariyem karya Linus Suryadi) kepada penguasa minus akal sehat.*