Home Nagekeo Habiskan Rp11 Miliar Lebih, Proyek Jalan Fataleke-Koekobho di Nagekeo Belum Tuntas

Habiskan Rp11 Miliar Lebih, Proyek Jalan Fataleke-Koekobho di Nagekeo Belum Tuntas

98
0
SHARE
Habiskan Rp11 Miliar Lebih, Proyek Jalan Fataleke-Koekobho di Nagekeo Belum Tuntas

Keterangan Gambar : Pengaspalan Jalan Fataleke-Koekobho dilakukan pada setengah badan jalan. Gambar diambil, Senin (6/1/2020).

Mbay, Flores Pos — Pengerjaan proyek peningkatan jalan Fataleke-Koekobho di Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, senilai Rp11 miliar lebih dengan sumber dana APBD 2 yang dikerjakan oleh PT Nusa Jaya Abadi, sampai saat ini belum tuntas.

Menurut keterangan pada papan informasi proyek, waktu pelaksanaan proyek tersebut  adalah 160 hari kalender, terhitung sejak 10 Juli 2019, seharusnya telah berakhir pada 16 Desember 2019.

Pantauan Flores Pos, pada Senin (6/1), sejumlah titik di jalan tersebut belum selesai dikerjakan. Sebagian badan jalan baru diaspal setengahnya, sementara sisanya baru sampai pada tahap agregat dan pengerasan.

Baca juga: Masyarakat Keluhkan Proyek Rabat Beton Nuamuri-Giriwawo

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Bina Marga Program Pembangunan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagekeo, Fransiskus Jogo, sebelumnya pada 29 Desember 2019, kepada Flores Pos, mengakui bahwa progres pengerjaan proyek peningkatan jalan Fataleke-Koekobho tersebut telah mencapai angka 90 persen.

"Fisiknya sudah 90 persen. Mungkin karena alasan liburan Natal, jadi belum selesai. Kemungkinan kemarin (28 Desember 2019), alat telah dimobilisasi ke lokasi dan pengerjaan hotmix dapat dimulai kembali," ujarnya.

Karena itu, lanjut Fransiskus, kontraktor proyek tersebut akan dikenakan denda, sesuai nilai kontrak karena tidak menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

Soal Pencairan Dana

Menanggapi proyek bernilai miliaran rupiah yang tidak diselesaikan tepat waktu tersebut, Pemimpin DPRD Kabupaten Nagekeo, Kristianus Dua Wea, mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan hal tersebut.

"Ketika bicara tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, kita harus berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, termasuk soal pencairan anggaran," tegasnya.

Pencairan keuangan, lanjutnya, harus sesuai dengan progres fisik di lapangan. Jika fisiknya masih 50 persen, tentu tidak boleh melakukan pencairan dana sebesar 90 persen.

Baca juga: Bermasalah, Beberapa Proyek di Kecamatan Wolowae

Menurut Kris Dua, untuk sampai pada penentuan angka progres fisik, harus melalui tahapan yang cukup panjang. Harus ada back up data, harus ada rekomendasi dari konsultan pengawas, dan tenaga teknis dari dinas.

Kris Dua juga mengatakan bahwa DPRD bersama masyarakat akan terus menjalankan fungsi pengawasan. Jadi jika ada masyarakat yang menyampaikan kritik atau hal-hal hasil pengawasan masyarakat, pemerintah dan DPRD harus menerima dengan baik sebab hal tersebut merupakan bukti kemajuan pikiran dan perilaku masyarakat.

DPRD Nagekeo, katanya, akan segera melakukan rapat internal untuk mencari solusi dan menentukan tindakan terhadap permasalahan tersebut.

Adakan Rapat Internal

Hal tersebut diamini oleh Anggota DPRD Nagekeo, Lasarus Lasa. Pencairan dana proyek harus sesuai dengan progres fisik yaitu kenyataan di lapangan.

“Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.Bukan ditetapkan seenaknya," katanya singkat.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Nagekeo, Odorikus Goa Owa, mengatakan bahwa Komisi II DPRD Kabupaten Nagekeo akan melaksanakam rapat kerja untuk membahas masalah tersebut.

"Kami di Komisi II akan membuat jadwal rapat kerja dengan dinas terkait, untuk mencocokkan data antara progres fisik di lapangan dengan pencairan dana. Kami juga akan minta penjelasan terbuka dan mendalam soal alasan adanya addendum atau CCO (change contract order) sehingga dapat menjadi rujukan bagi komisi II untuk melakukan tindakan selanjutnya," katanya.

Masyarakat di sekitar lokasi proyek, yang tidak ingin identitasnya diketahui, mengatakan bahwa pengerjaan proyek tersebut kurang masuk di akal masyarakat. Betapa tidak, ada yang aspal setengah, di bagian dalam ada yang baru siram kerikil, ada juga yang sementara pengerasan.

“Kalau ada yang bilang pengerjaan itu sudah 90 persen, saya rasa itu tidak benar. Mari datang saksikan sendiri,” katanya.

Menurutnya, proyek ini tahun 2019, kini sudah 2020, tetapi pengerjaannya belum tuntas. “Kalau ada berita baru mereka kerja buru-buru supaya cepat selesai. Kalau kerja buru-buru, siapa yang jamin bahwa kualitas pekerjaan akan tetap baik? Percuma kalau uang mereka sudah cair, untuk apalagi mereka kerja baik,” tambahnya.

Penulis: Risa Roga
Editor: Avent Saur