Home Nasional Indonesia melalui Menkominfo Serukan Kedaulatan dan Keamanan Data

Indonesia melalui Menkominfo Serukan Kedaulatan dan Keamanan Data

Penulis: Christo Lawudin / Editor: Elton Wada

99
0
SHARE
Indonesia melalui Menkominfo Serukan Kedaulatan dan Keamanan Data

Keterangan Gambar : Menkominfo Johnny G. Plate


Manggarai, Flores Pos — G20 Digital Economy Ministerial Meeting berlangsung secara virtual dari Jakarta, pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Menkominfo RI, Johnny G. Plate yang mewakili Indonesia menyerukan kedaulatan dan keamanan data pada puncak  rangkaian agenda G20 Digital Economy Ministerial Meeting nanti.

Demikian hasil informasi dari Menteri Johnny G. Plate atas pertemuan Digital Economy Ministreal Meeting yang diterima wartawan di Ruteng, Senin (27/7/2020). Hasil pertemuan itu disampaikan secara virtual oleh Menteri Johnny G. Plate di Jakarta, Rabu (23/7/2020).

Menteri Johnny G. Plate mengatakan bahwa dirinya mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam G20 Digital Economy Ministerial Meeting di bawah Presidensi/Kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi. Sepanjang perundingan ini, Indonesia mengacu pada prinsip kedaulatan dan keamanan data. Pertemuan itu merupakan yang ke-5 yang diikuti oleh Pemerintah Indonesia dalam perumusan Ministerial Declaration atau Deklarasi Menteri.

"Indonesia berkontribusi aktif dalam perumusan draf deklarasi tersebut, khususnya terkait isu arus data lintas negara atau Cross-Border Data Flow. Tahun ini, Presidensi/Kepemimpinan Kerajaan Arab Saudi mengangkat lima isu penting dalam Deklarasi Menteri G20 DETF 2020, yakni, Trustworthy Artificial Intelligence, Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flow, Smart Cities, Measurement of the Digital Economy, dan Security in the Digital Economy,“ katanya.

Ia pun mengatakan bahwa dalam perundingan di Osaka pada 2019 silam terdapat beberapa prinsip mendasar terkait kedaulatan dan keamanan data yang belum masuk ke dalam G20 DETF Ministerial Declaration. Untuk mendorong agenda tersebut, Indonesia mengusulkan beberapa proposisi yang kemudian didukung secara luas oleh negara-negara anggota G20 lainnya.

Baca juga: Kemenkominfo RI Dorong Akselerasi Transformasi Digital

Setelah  melalui perdebatan panjang, Menteri Johnny menyebut lima proposisi Indonesia yang diakomodasi dalam G20 DETF Ministerial Declaration seperti proposisi mengenai Cross-Border Data Flows. Data Free Flow with Trust merupakan salah satu agenda utama yang didorong dalam putaran perundingan pada 2019 di Osaka.

Tahun ini Indonesia mendorong penambahan agenda Cross-Border Data Flows. Proposisi tersebut kemudian diadopsi dalam deklarasi final menjadi Data Free Flow with Trust and Cross-Border Data Flows.

Menurutnya, ada juga proposisi terkait The Principle of Lawfulness, Fairness, dan Transparency. Berkaitan dengan prinsip lawfulness, Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa proses pertukaran data harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Dalam prinsip fairness, proses pertukaran data harus memiliki tujuan yang jelas dan valid. Dalam prinsip transparency, Indonesia menekankan pentingnya komunikasi dan informasi mengenai pemrosesan data terbuka, mudah dipahami, dan mudah diakses para pemilik data.

Baca juga: Survei Kinerja Menteri, Menkominfo Bertengger pada Posisi Tujuh

Menurutnya, proposisi ketiga adalah The Principle of Reciprocity. Sesuai prinsip itu, proses transfer data dapat dilakukan jika negara asal pengendali data pribadi, pemroses data pribadi, atau organisasi Internasional yang menerima transfer data pribadi memiliki tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam undang-undang negara asal atau jika terdapat perjanjian internasional antarnegara.

Menteri Johnny menjelaskan bahwa proposisi yang juga diajukan ke Indonesia berkaitan dengan Interoperability and Transfer Mechanism. Pemerintah Indonesia mendorong diskusi yang lebih mendalam untuk membahas kerangka legal-formal dalam pertukaran data, terutama sebagai mitigasi jika terjadi sengketa pertukaran data antarnegara, termasuk penyalahgunaan data.

Proposisi Indonesia diakomodasi melalui terminologi interoperability and transfer mechanism yang dapat menjadi titik awal diskusi mengenai sistem penyelesaian sengketa terkait pengelolaan data lintas negara.

Sebelumnya Humas Nando Setu mengatakan Menteri Johnny menjelaskan bahwa proposisi lainnya adalah Data Protection and Privacy atau peningkatan pelindungan dan keamanan data.

Indonesia menekankan pada butir Data Protection and Privacy of Personal Data yang harus disikapi secara serius. Melalui butir ini, kesepakatan di G20 selaras dengan substansi dalam legislasi primer terkait pengelolaan data di Indonesia, yakni Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).

"Dalam pertemuan yang diikuti oleh perwakilan 20 negara itu, Indonesia juga mengajukan dukungan keberlanjutan Digital Economy Task Force (DETF) untuk menjadi working group. Menteri Johnny mengajak seluruh elemen bangsa untuk memanfaatkan pertemuan G20 untuk dalam melakukan percepatan digitalisasi di Indonesia serta kerjasama global," katanya.