Home Opini Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (1)

Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (1)

Oleh Elton Wada / Bekerja di Flores Pos

471
0
SHARE
Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (1)

Keterangan Gambar : Elton Wada

Menarik bahwa tanpa memberikan penjelasan yang lengkap terkait keberadaan dana kompensasi yang menjadi hak pemilik lahan ini, kepala sekolah memunculkan suatu pertanyaan yang perlu direnungkan lebih jauh. “Maaf, Ibu sebagai orang media atau sebagai penyidik?


Pada Minggu, 19 Juli 2020, media Flores Pos (FP) secara daring menerbitkan berita berjudul “Uang Kompensasi Belum Dilunasi, Pemilik Lahan Tanam Pohon Pisang di Halaman SMAN 2 Boawae.” Berita itu ditulis oleh Risa Roga, wartawan FP. Dalam pemberitaan itu, Risa menulis persoalan terkait penanaman pohon pisang oleh dua dari tiga pemilik lahan SMAN 2 Boawae, Yohanes Silvester Busa dan Kanisius Nuga Laga.

Berita terkait: Uang Kompensasi Belum Dilunasi, Pemilik Lahan Tanam Pohon Pisang di Halaman SMAN 2 Boawae

Penanaman pohon pisang oleh dua pemilik lahan tersebut merupakan bentuk protes dan penolakan mereka atas kelanjutan pembangunan di atas lahan milik mereka. Sedianya, di atas lahan itu, sekolah hendak membangun lab kimia yang dibiayai oleh dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020 sebesar Rp370 juta.

Penolakan Yohanes dan Kanisius tersebut beralasan. Yohanes menanam pisang di lahan tersebut karena dana kompensasi atas lahannya baru dibayar Rp30 juta pada tahun 2019, dari total Rp400 juta lebih yang seharusnya ia terima. Pada tahun yang sama, Kanisius sendiri baru memperoleh kompensasi Rp40 juta dari total Rp150 juta dana kompensasi lahan miliknya.

Berhadapan dengan hak Yohanes dan Kanisius yang tidak dipenuhi tersebut, menjadi pertanyaan kini adalah siapakah pihak yang harus dimintai keterangan lebih lanjut dan bertanggung jawab atas dana kompensasi yang menjadi hak Yohanes dan Kanisius? Tentu yang harus dimintai keterangan pertama adalah komite sekolah.

Pertama, dana kompensasi lahan yang menjadi hak para pemilik lahan tersebut berasal dari uang komite yang dibayar peserta didik per anak per tahun Rp625.000. Kedua, uang komite itu seharusnya berada di kas komite. Penganggung jawab pembayaran dana kompensasi tentunya bendahara komite, bukan bendahara sekolah. Jadi hak para pemilik lahan untuk memperoleh dana kompensasi menjadi tanggung jawab komite.

Baca juga: Welcome Back, Governor of NTT

Namun ironisnya, kompensasi yang berasal dari uang komite sekolah yang dibayar peserta didik per anak per tahun Rp625.000 dan yang seharusnya menjadi hak pemilik lahan, kini tidak berada lagi di tangan komite dan bendahara komite bentukan awal. Ketika Risa meminta keterangan dari ketua komite, Hendrikus Tage, pihak yang menurut penulis seharusnya bertanggung jawab atas masalah ini tidak mampu berbuat banyak, selain memberikan pernyataan bahwa keberadaan dana komite untuk kompensasi lahan tidak lagi berada di tangan bendahara komite bentukan awal. Uang tersebut, kata Hendrik (sesuai keterangan yang ia peroleh dari kepala sekolah SMAN 2 Boawae) berada di bank.

Karena itu, dana kompensasi yang kata kepala sekolah berada di bank itu, kini diatur pemakaiannya bukan lagi oleh bendahara bentukan awal. Jika dana itu berada di bank, maka kepala sekolah dengan sendirinya mengetahui keberadaan uang tersebut.

Lebih daripada itu, keberadaan uang komite yang ada di bank tersebut juga mengandaikan bahwa pihak sekolah telah mengambil alih tanggung jawab uang komite yang seharusnya ditangani oleh komite sekolah. Karena itu, uang komite yang kini mekanisme pembayarannya tidak melalui bendahara komite tetapi melalui bendahara sekolah berarti juga bahwa pihak sekolah mengetahui besaran dana tersebut.

Menjadi soal adalah Hendrik sendiri sebagai ketua komite dan semua anggota komite lainnya termasuk bendahara telah diganti dan kini dipilih sendiri oleh Kepala Sekolah SMAN 2 Boawae, Siprianus Laki Tay. Tindakan kepala sekolah menggantikan anggota dan pengurus komite tanpa melibatkan unsur-unsur yang terlibat dalam pemilihan pengurus komite, misalnya, orang tua atau wali murid jelas tidak demokratis dan melanggar Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

Pada titik ini, pergantian pengurus tanpa adanya evaluasi berarti juga membiarkan keberadaan uang itu diraup habis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab entah komite sekolah, entah pihak sekolah.

Komite sekolah yang dipilih sendiri oleh kepala sekolah itu juga mengandung kepentingan lain yakni bahwa kepala sekolah berhak menentukan anggota dan pengurus komite sesuai keinginannya sendiri. Bisa jadi orang-orang yang dipilih adalah golongan, keluarga, dan kerabat dekatnya. Jika ternyata salah satu anggota komite atau pengurus komite adalah para pendidik, maka Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tidak lagi diindahkan.

Berhadapan dengan keterangan dari Yohanes dan Kanisius selaku pemilik lahan, serta Hendrikus sebagai mantan ketua komite yang diganti secara tidak demokratis, Risa lalu meminta konfirmasi dari Siprianus selaku kepala sekolah. Namun ironisnya, ketika ditanya perihal keberadaan uang komite tersebut, Siprianus tidak memberikan penjelasan.

Baca juga: Pantai Mingar dan Kecerobohan Kebijakan Pemda Lembata

Bahkan, katanya, lahan sekolah seluas 2 hektare yang akan menjadi lokasi pembangunan itu telah dihibahkan secara murni oleh tuan tanah. Tentang kebenaran pernyataan tanah yang dihibahkan secara murni tersebut, Risa tidak mengonfirmasikan lagi pada tuan tanah dan para pemilik lahan (tuan tanah dan para pemilik lahan adalah pribadi yang sama atau berbeda?).

Menarik bahwa tanpa memberikan penjelasan yang lengkap terkait keberadaan dana kompensasi yang menjadi hak pemilik lahan ini, kepala sekolah memunculkan suatu pertanyaan yang perlu direnungkan lebih jauh. “Maaf, Ibu sebagai orang media atau sebagai penyidik?” demikian tutup kepala sekolah di akhir wawancaranya dengan Risa. Berhadapan dengan pertanyaan kepsek pada akhir pemberitaan itu, pertanyaan penulis adalah apakah kepsek lebih membutuhkan seorang penyidik, pejabat kepolisian Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan daripada orang media dalam hal ini wartawan?* (lanjut ke bagian 2)