Home Opini Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (2)

Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (2)

Oleh Elton Wada / Bekerja di Flores Pos

468
0
SHARE
Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (2)

Keterangan Gambar : Elton Wada


Wartawan Memang Bukan Penyidik

Mempertanyakan Risa, entahkah ia orang media atau penyidik bagi penulis adalah pertanyaan yang membuka ruang bagi suatu penyelidikan lebih lanjut. Penyelidikan itu tidak hanya dimaksud untuk menjawab pertanyaan informatif itu sendiri, tetapi juga membuka selubung mental ideologis yang melahirkan pertanyaan yang tidak tepat diajukan ketika keberadaan uang komite yang menjadi hak para pemilik lahan dan masa depan para peserta didik tidak disertai penjelasan yang rasional.

Berita terkait: Uang Kompensasi Belum Dilunasi, Pemilik Lahan Tanam Pohon Pisang di Halaman SMAN 2 Boawae

Jika Risa menjawab bahwa dirinya adalah orang media, kepala sekolah hendak melakukan apa? Demikian pun jika Risa bukan orang media, apakah itu berarti kepala sekolah membutuhkan penyidik yang telah dilibatkan dalam rumusan pertanyaan itu?

Pertanyaan-pertanyaan ini bagi penulis patut dijawab. Lebih kurang, terdapat beberapa jawaban yang bisa dijawab secara diskursif. Pertama, mempertanyakan Risa entahkah ia orang media atau penyidik adalah kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab. Melepaskan tanggung jawab sama artinya dengan membiarkan jabatan dan kekuasaan terus bergerilya menghisap hak hidup pemilik lahan dan masa depan para peserta didik SMAN 2 Boawae untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas.

Di hadapan pertanyaan itu, kerja orang media dicurigai dan dipertanyakan. Tidak jadi soal. Menjadi soal adalah tanpa melibatkan media apakah sudah bersemai dengan sendirinya keadilan dalam dunia pendidikan tersebut? Pada titik ini media sebagai pilar keempat demokrasi, melalui akal kepala sekolah, hendak dikontrol pihak-pihak yang tidak akan bertanggung jawab. Upaya mengontrol kerja media adalah tabiat penguasa Orde Baru yang jika berhadapan dengan persoalan menyangkut ketidakadilan penguasa, media mesti bungkam.

Baca juga: Welcome Back, Governor of NTT

Namun kekuasaan seperti ini justru dibangun di atas basis pengetahuan dan kekuasaan yang irasional dan timpang yang hendak mengendalikan suara-suara kaum tertindas. Spiral kejahatan, berikutnya, akan terus dilanggengkan. Ketimpangan modal politik, ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik dibiarkan terus-menerus mereproduksi dirinya tanpa adanya kekuatan masyarakat untuk menjungkirbalikkan kesewenang-wenangan itu. Pihak yang memiliki kuasa lebih lalu diklaim legitim bila menghancurkan hak hidup orang lain. Perjuangan mencapai keadilan kini tunduk di bawah kekuasaan yang tiranik dan hegemonik. Di hadapan kuasa pihak yang tidak bertanggung jawab, suatu kepatuhan buta entah dilakukan oleh para pemilik lahan, maupun para peserta didik dan orang tua wali murid, akhirnya terus digiring untuk tetap ditindas.

Risa boleh jadi selesai dengan pemberitaannya itu. Namun hak para pemilik lahan diabaikan. Masa depan para peserta didik dihancurkan lantaran mental untuk terus memelihara ketidakadilan terus dipupuk kepala sekolah. Di hadapan kepala sekolah yang memiliki jabatan dan kuasa, pemilik lahan dan para peserta didik akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa. Pasalnya, keadilan telah dipasung oleh mental kapitalis yang terus berusaha mengeruk untung. Media terpaksa harus bekerja demi akumulasi kapital dan membiarkan penindasan terus berlanjut.

Kedua, Risa memang bukan penyidik. Ia seorang wartawan. Namun mempertanyakan Risa entahkah ia orang media atau penyidik itu berarti juga bahwa orang-orang media tidak perlu terlibat lagi ketika suatu kasus yang menyangkut kepentingan hidup orang banyak terjadi. Urusan publik lalu dibawa ke ranah privat, diselesaikan secara kekeluargaan. Tugas media untuk mengedukasi masyarakat lalu menjadi bahan tertawaan karena orang menyangka media tidak lagi memiliki taring.

Mempertanyakan Risa, apakah ia orang media atau penyidik, dengan demikian masuk ke dalam ranah diskursif yang perlu melibatkan peran penyidik. Penyidik kini diberi peran ganda. Selain mengamankan tersangka yang telah dilaporkan menggiringnya ke pengadilan, penyidik juga mesti ikut campur dalam urusan pemberitaan. Menarik bahwa ruang rezim militeristik tanpa kontrol media yang berpihak pada kepentingan keadilan dan dunia kehidupan yang demokratis hendak dihidupi akibat keterlibatan penyidik tanpa kontrol media, walaupun hal ini tidak sepenuhnya disadari.

Namun menjadi ironis karena orang pada akhirnya tidak mampu membedakan antara tuntutan pemberitaan (kerja jurnalistik) dan tuntutan penyidikan atau pengadilan. Bahkan peran wartawan untuk memperoleh informasi atas persoalan faktual-empiris yang belum sepenuhnya jelas dengan sendirinya dibiarkan tetap berada di dalam wilayah abu-abu. Pada akhirnya, wartawan hanya mampu membeberkan informasi atau pemberitaan tanpa pertimbangan atas suatu pemberitaan yang berimbang dan adil.

Bagi penulis, wartawan hidup dari gejala-gejala faktual-empiris atau peristiwa-peristiwa konkret dan riil yang ia lihat dan dengar ketika hendak memberitakan peristiwa itu. Kekuatan berita justru berada di wilayah mata dan telinga seorang wartawan. Itu berarti kejadian yang dilihat wartawan di lapangan dan didengar dari hasil pembicaraan tertentu disampaikannya secara apa adanya tanpa memasukkan opini wartawan sendiri pada saat itu. Bila nanti ia pun hendak beropini tentang pemberitaan itu, opini itu soal lain.

Memang kerap kali hal ini pun akan melahirkan pertanyaan, misalnya, apakah seorang wartawan bersikap bebas nilai? Bagaimana mungkin seorang wartawan menulis atau memberitakan suatu kejadian faktual tanpa pengertian, penilaian, dan pemahamannya sendiri ketika ia berhadapan dengan pernyataan-pernyataan faktual yang masih ambigu atau rancu yang membuatnya harus masuk ke dalam rumusan bahasanya sendiri?

Baca juga: Keluarga, Pemain Utama Pendidikan Anak

Seorang wartawan memang tidak pernah bebas nilai karena ia akan memberitakan suatu peristiwa tertentu dengan rumusan bahasanya sebagai hasil konstruksi pemikirannya sendiri. Kendati demikian, ini tidak berarti ia mengubah alur pemberitaan dan memanipulasi isi pemberitaan. Dengan bahasanya, ia justru hendak masuk ke dalam keadaan psikis pelaku dan berusaha menerjemahkan apa yang ia lihat dan ia dengar sesuai maksud pelaku. Bila rumusan bahasanya ambigu, maka bisa jadi suatu peristiwa yang apa adanya, didesak supaya menjadi seharusnya demikian, sesuai keinginan wartawan itu sendiri. Sebuah pemberitaan, dengan demikian, kini menjauhi diri dari fakta konkret yang sebenarnya.

Karena itu, isi pemberitaan pun mesti diverifikasi dan dikonfirmasi kembali. Pihak yang terlibat bisa menuntut kembali isi pemberitaan. Ketika berhadapan dengan informasi yang ambigu, rancu, tidak jelas, dan melibatkan pihak-pihak tertentu, maka konfirmasi dan verifikasi sangat diperlukan. Informasi perlu diselidiki lebih jauh agar setiap orang yang terlibat di dalamnya tidak hanya merasa bahwa pemberitaan tersebut memang demikian adanya, tetapi juga lebih daripada itu, agar setiap pihak yang merasa tidak adil memiliki saluran untuk menyampaikan maksud hati dan pikirannya.

Konfirmasi dan verifikasi untuk memperoleh pemberitaan yang berimbang dan adil tidak berarti bahwa wartawan telah mengubah profesinya menjadi penyidik atau pejabat Polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Benar bahwa ketika bekerja, seorang wartawan bertugas untuk membuat investigasi. Namun hal itu lahir bukan karena posisinya sebagai penyidik. Hal itu justru terutama karena informasi yang akurat dan berimbang mesti dicapai agar publik mengetahui kejelasan suatu persoalan yang sifatnya masih ambigu, tidak jelas, dan membuat orang pada akhirnya bertanya-tanya.

Karena itu, harus disadari bahwa kehadiran wartawan bukan dimaksudkan untuk memperkarakan seorang pelaku kejahatan. Wartawan hadir untuk mendapatkan informasi yang berimbang dan masuk akal. Pihak yang merasa tidak adil sedang membutuhkan bantuan. Kerja orang media juga berada dalam ranah ini. Memberitakan  hal-hal yang menyangkut kepentingan umum kepada publik. Tak ada niat lain selain agar publik tahu persoalan sebenarnya yang sedang terjadi.

Menjadi soal adalah ketika mencari tahu suatu hal yang janggal dan membutuhkan penjelasan lebih lanjut, itu justru dipandang kini sebagai suatu kecurigaan bahwa seseorang telah dianggap sebagai pelaku kejahatan. Konfirmasi sebuah pemberitaan lalu dikira sebagai suatu tuduhan. Seorang wartawan atau jurnalis lalu dipandang hendak menangkap pelaku kejahatan dan membawanya ke pengadilan tanpa melihat lagi tanggung jawab polisi, hakim atau jaksa.

Baca juga: Flores dalam Filsafat Peta

Padahal dengan membuat konfirmasi atas suatu pemberitaan yang dirasa ambigu, sebuah penjelasan yang memadai dan komprehensif diungkap agar pemberitaan in se bersifat adil. Karena itu, sebuah berita yang berimbang tidak hanya membuat persoalan yang sesungguhnya terjadi itu diperkuat, tetapi juga keadilan setiap pihak yang terlibat dalam persoalan itu juga diberi wadah. Dengan demikian, hemat penulis, konfirmasi isi pemberitaan in se adalah keadilan itu sendiri.

Pasalnya, dengan memperjelas informasi, pihak-pihak yang diduga terlibat dalam suatu peristiwa, itu dihargai soal hak dan martabatnya untuk menyampaikan sejauh mana perannya dalam peristiwa tersebut. Karena itu, pertanyaan terhadap Risa yang dilontarkan kepala sekolah itu (ibu orang media atau penyidik?) perlu diselidiki lebih jauh, mempertanyakan kembali pertanyaan itu. Pertanyaannya adalah, apakah pertanyaan tersebut adalah jawaban agar hal yang tersembunyi perlu diungkapkan, diinformasikan kepada publik agar penyidik segera terlibat dalam persoalan dana kompensasi lahan tersebut?* (lanjut ke bagian 3) (sebelumnya bagian 1)