Home Opini Kelola Dana BOS: Antara Kecerdasan Manajerial dan Tabiat Personal

Kelola Dana BOS: Antara Kecerdasan Manajerial dan Tabiat Personal

Tanggapan Kritis Buat Arkadeus Aku Suka

1,190
0
SHARE
Kelola Dana BOS: Antara Kecerdasan Manajerial dan Tabiat Personal

Keterangan Gambar : Louis Jawa, Pastor Desa, tinggal di Manggarai

Kutipan di awal tulisan ini menjadi sebuah pemantik diskusi kritis yang baik dan bernas, serentak menghadirkan sebuah pola berpikir, yang tidak saja berorientasi pada masalah dan masalah, melainkan juga bergerak menemukan jalan keluar atau solusi yang lebih mungkin dipraktikkan.

“Mungkin terlalu ekstrem kalau kita katakan bahwa dana BOS hanya untuk menambah dompet para kepala sekolah….” — Arkadeus Aku Suka (Flores Pos, 20 September 2019). [Baca artikel lengkap di sini]

Kepala sekolah, sahabat saya dalam berpastoral, ketakutan bahkan nekat bunuh diri. Itu sebuah pengalaman pastoral yang saya alami pada tahun 2009, ketika bertugas sebagai diakon di tanah Kolang, Ranggu, Manggarai Barat.

Meja kerjanya penuh dengan tumpukan nota belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak jelas waktu perbelanjaannya. Lacinya masih terbuka lebar dengan tumpukan uang merah halus, seratus ribu rupiah. Ia begitu gelisah, tangannya bergetar, dan bibirnya tak sanggup berucap sepatah  kata.

Jiwanya seakan terenyuh dalam dilema, ” kenapa saya harus jadi kepala sekolah? Tegakah saya membiarkan istri dan anak-anak untuk mengurus diri mereka sendiri, sementara saya terkurung di jeruji besi penjara? Bagaimana saya harus mengatasi persoalan keuangan ini?”

Kekalutan dan kegalauan yang ekstrem yang melanda orang sederhana di pedesaan tersebut hanyalah salah satu dari potret pemimpin sekolah yang belum terdidik untuk memanajemen keuangan dan tercebur dalam posisi untuk mengelola pelbagai dana bantuan pemerintah.

Lain lagi, seorang kepala sekolah SMA, yang dipermalukan di media pemberitaan online lantaran dianggap tidak becus mengelola dana BOS, dan tidak pernah terbuka kepada dewan guru dan komite tentang rancangan anggaran belanja beserta laporannya. Tanpa sepengetahuannya, berita online bergerak sangat cepat, dan petinggi dinas pendidikan beserta pengawas segera memantau ketimpangan yang telah terjadi.

Beredar isu tidak sedap, sang kepala sekolah menggunakan uang tidak sesuai peruntukannya serta memperkaya diri dengan dana BOS yang dikelolanya.

Pontang-panting, huru-hara, dan terpelanting, itu kata yang amat tepat untuk menggambarkan praksis manajemen keuangan. Pontang-panting sejumlah bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengatur pembelajaan di pertengahan masa anggaran, namun dana belum masuk di rekening sekolah.

Huru-hara para kepala sekolah yang kewalahan dengan kekurangan dana BOS dan tidak tahu harus berutang kepada siapa lagi, sementara perbelanjaan rutin butuh uang baik untuk fotokopi dan membeli alat tulis-menulis pembelajaran maupun biaya kegiatan ekstrakurikuler.

Terpelanting saat sejumlah dana mesti dikembalikan ke kas negara, sementara dana-dana itu sudah dibelanjakan oleh pemimpin sekolah yang notabene tidak diajarkan khusus tentang manajemen keuangan spesifik. Jujur, dalam pelbagai rapat, diskusi tentang masuk penjara karena uang lebih alot ketimbang diskusi tentang mutu sekolah.

Uang, dalam nomenklatur perundangan diterjemahkan sebagai dana, begitu membantu dan memesona, namun serentak menggelisahkan dan menakutkan. Ia membantu ketika dana itu membiayai beban operasional sekolah termasuk membiayai anak-anak miskin. Ia menggelisahkan dan menakutkan, saat pengelola sekolah terjebak dalam sistem pengelolaan yang keliru apalagi salah, hingga akhirnya dijebloskan ke dalam jeruji penjara.

Ia lebih menakutkan, ketika jiwa yang rakus dan tamak makin menjadi-jadi dengan kekuasaan seorang kepala sekolah dan ketersediaan dana yang begitu besar, tanpa adanya fungsi kontrol yang kuat, tegas, dan keras dari pemerintah dan yayasan. Uang bisa menjadi godaan besar bagi orang, dan wataknya bisa berubah karena jiwa yang tamak dan rakus.

Tesis yang bisa saya bangun dalam ulasan ini adalah mencari titik keseimbangan antara pembelajaran manajemen keuangan dan praksis pengelolaan dana BOS yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi peningkatan mutu pendidikan di Flores dan NTT.

Kritik Tata Kelola BOS

Opini Flores Pos pada 20 September 2019, menurunkan sebuah tulisan yang sangat menarik berjudul “Ketimpangan di Balik Dana BOS” karya Arkadeus Aku Suka (AAS), staf pengajar SMPN Aewora, Ende. Kutipan di awal tulisan ini menjadi sebuah pemantik diskusi kritis yang baik dan bernas, serentak menghadirkan sebuah pola berpikir, yang tidak saja berorientasi pada masalah dan masalah, melainkan juga bergerak menemukan jalan keluar atau solusi yang lebih mungkin dipraktikkan.

Setelah dengan teliti mendalami argumentasi kritis AAS, saya menemukan sekurang-kurangnya tiga hal yang menarik.

Pertama, AAS adalah seorang tenaga pendidik pada satuan pendidikan menengah (Dikmen) yang mengetahui dan memahami secara jelas eksistensi dana negara bernama BOS dengan menyebutkan regulasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019. AAS juga memberikan pendasaran UU Sisdiknas pada awal tulisannya. Bertolak dari dasar regulasi ini, AAS mengarahkan kritik bernasnya pada tata kelola keuangan negara.

Kedua, AAS mengajukan sebuah kritik tajam tentang kelemahan pengelolaan dana BOS yang tidak melibatkan stakeholder pendidikan yang terkait, misalnya, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Ranah objektif yang dikritik AAS adalah prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan.

Ketiga, bertolak dari kasus kepala sekolah, AAS membangun sebuah generalisasi yang ekstrem (ia juga menyebutnya secara eksplisit) betapa “dana BOS hanya untuk menambah dompet para kepala sekolah.” Generalisasi semacam ini menghadirkan sebuah kesimpulan yang kasuistik, namun berdampak kolektif, serta belum memetakan secara mendalam kajian teknis operasional dana BOS itu sendiri.

Pada konteks pengalaman AAS dan kasus yang ditemukan, penilaian itu boleh diajukan dan disimpulkan. Namun pada konteks yang beragam, AAS mesti lebih bijaksana dan berhati-hati dalam menyimpulkan sebuah proses tata kelola dana BOS yang baik.

Namun kritik cerdas dalam opini pun mesti membangunkan pelbagai pihak, bukan hanya kepala sekolah, melainkan juga AAS sendiri sebagai prototipe guru untuk berani bersuara dan membarui pengelolaan keuangan internal sekolah dan komite.

Urgensitas Tata Kelola

Hemat saya, seorang kepala sekolah berada dalam tugas antara profesionalitas meningkatkan mutu pendidikan dan profesionalitas mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Ini dua ranah yang jelas sangat berbeda, karena kompetensi finansial memiliki dinamika tersendiri, yang tidak mudah, namun perlu pelatihan terus-menerus.

Pengelolaan swakelola sejumlah dana seperti DAK terkesan mudah dan gampang-gampang saja, namun tata kelola seperti ini harus lebih masuk ke ranah teknis operasional, ranah arsitektur, dan konsultan teknisnya.

Saya, secara rasional, menolak klaim generalisasi dangkal, sekadar sebagai sebuah kritik lepas pada tata kelola pendidikan kita, bahwa di sana-sini masih banyak kepala sekolah yang sedang belajar secara tekun bagaimana mengelola uang negara secara profesional.

Satu hal penting yang harus dihargai, terlepas dari keterbatasan kognitif personal tentang manajemen, bahwa pada saat ini, segenap stakeholder berupaya mengentaskan kelemahan literasi keuangan, dengan membangun sejumlah pelatihan, pemberdayaan, dan praksis monitoring dan evaluasi (monev) di sekolah-sekolah.

Regulasi dana BOS memiliki kekhasan antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah, antara SD, SMP, dan SMA. Namun kecerdasan manajerial yang harus selalu dilatih dan ditingkatkan adalah upaya untuk bersama-sama memiliki konsep dan gerakan bersama untuk menggunakan keuangan sebagaimana amanat undang-undang. Kecerdasan manajerial mesti berpadanan dengan keutamaan kepribadian seorang pemimpin di lembaga publik mana pula.

Oleh Louis Jawa, Pastor Desa, tinggal di Manggarai