Home Opini Ketimpangan di Balik Dana BOS

Ketimpangan di Balik Dana BOS

1,327
0
SHARE
Ketimpangan di Balik Dana BOS

Keterangan Gambar : Arkadeus Aku Suka, Staf Pengajar pada SMPN Aewora, Ende

Mungkin terlalu ekstrem kalau kita katakan bahwa dana BOS hanya untuk menambah dompet para kepala sekolah dan diperparah lagi masih saja ada pungutan-pungutan liar kepada peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya di sekolah telah muncul emberio korupsi yang belum terungkap ke publik.

“Pemerintahan negara Indonesia, yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” tergaris jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tujuan dari sistem pendidikan kita di Indonesia.

Demikian juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia mendorong pemerintah untuk memantapkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia. Maka lahirlah pula Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Kita tahu pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan. Pemerintah menganggap pendidikan sebagai leading sector dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia unggul. Karena itu, adanya anggaran sebesar 20 persen melalui undang-undang tentang sistem pendidikan nasional itu merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam meningkatkan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan.

Hal ini dibutuhkan sebab Indonesia harus menghadapi tantangan global yang kian kompleks. Pembaruan pada sektor pendidikan pun harus dilakukan secara terarah, terencana, dan berkesinambungan.

Sebagai implementasi dari UU tentang Sistem Pendidikan Nasional itu, lahirlah pula Permendikbud Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. BOS itu program pemerintah pusat untuk mendanai operasi personalia dan non personalia sekolah, meringankan beban biaya sekolah peserta didik pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

Bahas Bersama Tim BOS

Betapa diharapkan, semuanya itu berjalan baik. Maka terhadap penyelenggaraan keuangan di sekolah, perlu adanya pengawasan publik. Salah satu publik dimaksud adalah masyarakat sebagaimana yang telah di amanatkan dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 56 ayat 1. Di dalamnya, peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan layanan mutu pendidikan dibicarakan dengan jelas, yang meliputi perencanaan, pengawasan, evaluasi melalui dewan pendidikan, dan komite sekolah.

Secara teknis, dalam pengelolaan dana BOS, proses perencanaannya harus dilakukan secara kolektif baik pihak penanggung jawab yakni kepala sekolah anggota, para guru, komite maupun perwakilan orang tua di luar komite. Perencanaan kolektif ini disebut sebagai tim BOS.

Namun patut diakui bahwa pada sekolah-sekolah kita, kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan dana BOS tidak melakukan perencanaan kolektif tersebut. Maka adalah sepatutnya kita duga, proses perencanaan dana BOS rentan dengan tindakan korupsi atau penyalagunaan anggaran. Apalagi kalau, misalnya, administrasi pertanggungjawabannya melonggar, atau dengan mudah keluarnya rekomendasi untuk pencairan dana BOS dengan balutan maksud sangat baik yakni demi kelangsungan hidup sekolah.

Komponen Biaya

Komponen biaya terkait dana BOS mencakup banyak hal. Ada pengembangan perpustakaan, penerimaan peserta didik baru, evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, penegembangan GTK dan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Ada juga pembayaran honorarium dan pengadaan alat multimedia pembelajaran.

Komponen-komponen biaya tersebut memang rentan terhadap munculnya penyalahgunaan anggaran. Lebih rentan lagi pada pos evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan GTK, dan manajemen sekolah. Kenapa?

Implementasi dari semuanya ini mudah diidentifikasi, misalnya, tampak pada ada atau tidaknya pengembangan sekolah selama menerima dana BOS dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Jika tidak ada perkembangan yang cukup berarti, maka di sana penyalahgunaan dana BOS patut diduga kuat.

Nah apa yang mesti dilakukan? Perencanaan penggunaan dana BOS sudah seharusnya mengikuti amanat regulasi. Proses perencanaan harus melalui tim BOS. Melalui tim, pengelolaan dana itu diawasi secara bersama. Jika tidak, maka penyalahgunaan anggaran bukan tidak mungkin sangatlah potensial.

Boleh jadi, para penanggung jawab akan berkukuh bahwa pengelolaan anggaran itu berjalan baik-baik saja. Ada baiknya, terhadap setiap sekolah, pemerintah melakukan audit secara berkala, selain untuk mengetahui ketimpangan-ketimpangan dan diselesaikan sebagaimana mestinya, audit juga dilakukan terutama agar pengelolaan dana BOS bisa dilakukan secara lebih baik dari waktu ke waktu.

Kasus Kepala Sekolah

Beberapa minggu terakhir, media massa memberitakan tentang kepala sekolah di Adonara, Flores Timur yang tersandung kasus korupsi dana BOS. Sesungguhnya kasus ini sangat mencoreng wajah pendidikan kita. Untuk mengantisipasi kasus serupa, ada baiknya kita lakukan kebijakan audit tadi.

Kemudian yang kedua, tim BOS Pusat mendesain aplikasi laporan pertanggungjawaban secara online yang mudah diakses oleh publik. Tim BOS Kabupaten memperketat proses pemberian rekomendasi pencairan dana BOS kepada sekolah-sekolah yang memang terindikasi menggunakan anggaran secara fiktif.

Patut diakui bahwa ada banyak modus dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran sekolah. Kepala sekolah dan bendahara sekolah mengkoleksi cap toko atau penyedia barang dan jasa dengan menggunakan teknologi yang canggih seperti sekarang ini.

Lahirnya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional bak angin segar bagi para kepala sekolah penerima dana BOS. Banyak proses yang tidak transparan dalam pengelolaan dana BOS, semisal, penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) dan pembelanjaan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja Sekolah (RABS) tidak diketahui oleh warga sekolah.

Karena itu, mungkin terlalu ekstrem kalau kita katakan bahwa dana BOS hanya untuk menambah dompet para kepala sekolah dan diperparah lagi masih saja ada pungutan-pungutan liar kepada peserta didik. Hal ini mengindikasikan bahwa sesungguhnya di sekolah telah muncul emberio korupsi yang belum terungkap ke publik.

Belum banyak kasus korupsi di sektor pendidikan yang terungkap ke publik. Dan belum terungkap bukan berarti tidak ada kasus korupsi di dunia pendidikan.

Ketika berbicara soal korupsi, itu bukan sekadar soal angka melainkan sesungguhnya soal perbuatan timpang. Hal ini yang jarang diungkap oleh para praktisi pendidikan kita.

Dampak yang nyatanya adalah menurunnya kualitas pendidikan yang berimbas pada kualitas sumber daya manusia yang kurang mampu bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapore.

Sesungguhnya sektor pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan terkait meningkatkan sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia unggul, yang mampu bersaing dan berkompetisi secara global. Misi Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bebas aktif dapat diperhitungkan pada level internasional.

Oleh Arkadeus Aku Suka, Staf Pengajar pada SMPN Aewora, Ende