Home Nagekeo Komisi I DPRD Nagekeo Gelar RDP dengan BPN Bahas Masalah Tanah Suku Yewe

Komisi I DPRD Nagekeo Gelar RDP dengan BPN Bahas Masalah Tanah Suku Yewe

Penulis: Risa Roga / Editor: Anton Harus

328
0
SHARE
Komisi I DPRD Nagekeo Gelar RDP dengan BPN Bahas Masalah Tanah Suku Yewe

Keterangan Gambar : Warga Suku Yewe berpose bersama anggota DPRD Nagekeo usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat di Kantor DPRD Nagekeo pada Selasa (23/6/2020).


Mbay, Flores Pos  Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo pada Selasa (23/6/2020), untuk membahas masalah lima bidang tanah milik Suku Yewe, Desa Wuliwalo, Kecamatan Mauponggo.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nagekeo Kristianus Dua Wea, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo Petrus Dua, Anggota Komisi I DPRD Nagekeo Lazarus Lasa, Kristianus P. Jogo, Herman Pasarani Gani, Plasidus Tedu, dan Yanuarius Ma'u.

Hadir juga Ketua Komisi III DPRD Nagekeo Antonius Moti, Kepala BPN Kabupaten Nagekeo Dominikus B. Insantuan beserta jajarannya, Kapolsek Mauponggo Gunter Meo, Kepala Suku Yewe Wilfridus Bu'u bersama para anggota Suku Yewe.

Rapat Dengar Pendapat tersebut dilaksanakan untuk merespons aspirasi Suku Yewe kepada DPRD Kabupaten Nagekeo, seperti telah diberitakan Flores Pos beberapa waktu lalu. (Baca di sini: Suku Yewe Pertanyakan BPN Nagekeo Hendak Memproses Sertifikasi Tanah Suku)

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Nagekeo, Petrus Dua, pada kesempatan tersebut meminta penjelasan BPN Nagekeo terkait proses sertifikasi lima bidang tanah milik Suku Yewe yang diajukan oleh seorang anggota Suku Yewe, Valentinus Wara.

Seperti yang diketahui, kata Petrus, Suku Yewe telah melayangkan surat pembatalan kepada BPN. Pihak pemohon pembuatan sertifikat, Valentinus Wara, telah mengakui bahwa lima bidang tanah tersebut bukan lahan milik pribadi melainkan milik suku.

"Beliau telah membuat pernyataan bahwa dirinya tidak akan melanjutkan proses sertifikasi lahan tersebut," kata Petrus.

BPN Batalkan

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPN Kabupaten Nagekeo Dominikus B. Insantuan, membenarkan bahwa BPN Kabupaten Nagekeo tetap melakukan proses sertifikasi atas lima bidang tanah tersebut.

"Proses sertifikasi telah kami lakukan dan sekarang tinggal menunggu sertifikat tersebut dicetak," katanya.

Menurut Dominikus, pihaknya tetap melanjutkan proses sertifikasi sebab pembatalan diajukan oleh Suku Yewe setelah lewat waktu 14 hari.

"Kami lakukan pengukuran lima bidang tanah tersebut tahun 2019 lalu dan tahun 2020 lakukan sertifikasi. Seharusnya jika ada keberatan, dapat diajukan sejak waktu pengukuran atau dalam masa 14 hari yang ditetapkan setelah kami keluarkan pengumuman," lanjutnya.

Namun demikian, lanjut Dominikus, setelah mengetahui informasi terbaru tersebut, pihaknya akan memastikan bahwa Suku Yewe tidak kehilangan haknya atas lahan tersebut.

"Setelah ada surat pembatalan dan berita acara pengakuan dari Valentinus Wara yang menyatakan bahwa lima bidang tanah tersebut bukan milik pribadinya melainkan milik Suku Yewe, kami akan memastikan bahwa Suku Yewe tidak kehilangan haknya," tegasnya.

Dominikus juga mengatakan, solusi yang ditawarkan oleh BPN Kabupaten Nagekeo adalah bahwa pasca cetaknya sertifikat, pihaknya tidak akan menyerahkan sertifikat tersebut kepada Valentinus Wara.

"Sertifikat tidak akan kami serahkan kepada Valentinus Warga. Saudara Valentinus Wara diharuskan melakukan pelepasan hak atas lima bidang tanah tersebut agar lima bidang tanah tersebut tetap menjadi milik Suku Yewe," katanya.

Suku Ewe Terima Solusi BPN

Ketua Suku Yewe, Wilfridus Bu'u melalui Meo Mere (Dewan Perdamaian Adat) Suku Yewe, Prasti Uta, mengatakan bahwa Suku Yewe menerima solusi yang ditawarkan oleh BPN Kabupaten Nagekeo.

"Kami terima solusi yang ditawarkan BPN Nagekeo. Harapan kami agar prosesnya berjalan lancar sehingga tidak menimbulkan permasalahan dalam suku," katanya.

Prasti melanjutkan bahwa pihaknya menyampaikan penghargaan atas niat baik BPN Nagekeo dalam menyelesaikan persoalan tanah tersebut.

"Kami juga berterima kasih kepada Pemimpin DPRD Nagekeo, Ketua Komisi I, dan para anggota DPRD Nagekeo yang telah merespons aspirasi kami," katanya.*