Home Opini Noda Merah di Zona Hijau (Kekerasan Pol PP terhadap Pedagang Lembata)

Noda Merah di Zona Hijau (Kekerasan Pol PP terhadap Pedagang Lembata)

Oleh Steph Tupeng Witin / Perintis Oring Literasi Soverdi Bukit Waikomo

1,113
0
SHARE
Noda Merah di Zona Hijau (Kekerasan Pol PP terhadap Pedagang Lembata)

Keterangan Gambar : Steph Tupeng Witin

Hamba (pejabat) mesti tahu bahwa tuan (rakyat) sedang susah pada masa pandemi ini. Mereka jual sayur, ikan, dan lain-lain untuk makan sehari-hari. Hamba mesti datang dengan tenang, omong baik-baik, tidak perlu marah-marah, bentak-bentak, ancam-ancam seperti debt collector saja. — Steph Tupeng Witin


KABUPATEN LEMBATA masih dalam zona hijau sebaran covid-19. Kita mengapresiasi kerja sama pemerintah dan DPRD serta segenap elemen rakyat Lembata dalam menjaga kondisi kabupaten kepulauan ini.

Geliat ekonomi lokal selama masa pandemi menunjukkan peningkatan yang signifikan. Terlepas dari pantauan BPS dan instansi terkait, barang-barang kebutuhan pokok mengalir dari tubuh pulau ini. Tidak ada lagi pedagang dari luar yang datang menjajakkan dagangan di Lembata. Warga mengedrop bawang, lombok, ubi-ubian, sayur, sirih, pinang, dan buah-buahan ke Pasar Pada.

Meski harus melalui infrastruktur jalan belum memadai yang menempatkan Lembata sebagai kabupaten tertinggal. Perilaku, pola aktivitas, dan kreativitas warga terpacu. Solidaritas kemanusiaan bergairah. Sosisalisasi hidup sehat mengalir deras. Cuci tangan misalnya, telah sekian abad diajarkan oleh guru TK dan SD.

Baca juga: Pabrik Semen dan Risiko Ekologis Jangka Panjang

Masker pun mestinya menjadi kebutuhan urgen dengan kondisi jalan rusak memproduksi debu yang merusak kesehatan. Tetapi orang Lembata rupanya sudah kebal “makan” debu sampai lupa sadar bahwa kondisi jalan rusak lalu menerima itu sebagai sebuah keniscayaan “antar dulang” politik.

Di tengah teror covid-19, nama Lembata melambung di tingkat nasional. Pasar Barter Wulandoni meraih juara nasional dalam penilaian inovasi desa dalam masa kenormalan baru pandemi covid-19. Pasar Barter Wulandoni sukses melakukan inovasi sektor pasar tradisional untuk kategori kabupaten tertinggal.

Predikat “kabupaten tertinggal” yang dilekatkan pada kesuksesan Pasar Barter Wulandoni ini harus membuka kesadaran pemerintah untuk memperhatikan wilayah selatan, dari Atadei sampai Nagawutung karena sangat tertinggal dengan infrastruktur jalan. Padahal bentangan wilayah ini mesti diletakkan dalam gagasan besar sebagai lumbung pangan bagi Lembata.

Syaratnya sederhana, membangun infrastruktur jalan yang membuka gerbang hadirnya inovasi, kreativitas, dan respons positif publik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan sebagainya.

Kekerasan terhadap Pedagang

Masa pandemi ini mengurung rakyat dalam ketidakberdayaan. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Ibu-ibu berjualan di pinggir jalan dan area pertokoan.

Situasi ini mesti membuat pemerintah khususnya aparat bawahan semacam Satpol PP lebih peka membaca kenyataan ini dari sudut pandang kemanusiaan.

Baca juga: Paul Arndt dan Religiositas Masyarakat Ngada

Masalah pedagang di Lembata telah lama menjadi soal akut. Pemerintah sebagai representasi negara memang memiliki kewenangan untuk menghadirkan ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan. Tetapi sekali lagi, ada aspek kemanusiaan yang mesti dikedepankan dalam tindakan sebijaksana apa pun.

Hari-hari ini beredar video pengusiran pedagang kecil di depan area pertokoan Lewoleba. Kasat Pol PP, Markus Lela Udak, memerintahkan anak buah untuk mengangkut barang pedagang kecil. Suara menggelegar sarat kekerasan dan ancaman. Dalam video itu, tampak sesekali Kasat Pol PP mengangkat celana dinasnya, mungkin ikat pinggang kurang kuat karena perlengkapan terlalu berat dan beban emosi yang memuncak.

Orang Lewuka bilang: dekor grenasa (celana turun). Bahkan pemilik toko diancam dengan kata-kata kasar. Tindakan ini sangat tidak terpuji. Siapa pun di Lembata ini telah ikut berandil membangun Lembata. Kita semua pantas hormati.

Saya malu untuk menyebut semua itu mirip perilaku (maaf) preman karena Kasat Pol PP adalah aparat negara yang pantas dihormati. Rakyat setuju ada penegakan aturan. Dampaknya pasti untuk hidup bersama. Tetapi jalan menuju kiblat itu mesti dibingkai dengan komunikasi yang manusiawi.

Orang-orang yang diusir, dibentak, dan dikasari adalah pemilik tanah Lembata. Mereka inilah yang memungkinkan segelintir orang Lembata menjadi pejabat yang saat disumpah bersedia menjadi pelayan rakyat. Artinya, pejabat selevel Kasat Pol PP pun adalah hamba rakyat.

Baca juga: Investasi Kemanusiaan versus Pragmatisme Politik

Fakta yang aneh dan tidak waras adalah bahwa hamba marah-marah, mengancam, dan melakukan kekerasan verbal terhadap tuannya. Hamba rakyat model Lembata ini patut diduga tidak tahu diri dan kehilangan kewarasan. Hamba (pejabat) mesti tahu bahwa tuan (rakyat) sedang susah pada masa pandemi ini. Mereka jual sayur, ikan, dan lain-lain untuk makan sehari-hari. Hamba mesti datang dengan tenang, omong baik-baik, tidak perlu marah-marah, bentak-bentak, ancam-ancam seperti debt collector saja.

Bila perlu hamba beli jualan mama-mama sederhana ini. Hamba (elite) mesti juga malu, sudah 20 tahun otonomi tetapi tuan (rakyat) terus saja hidup susah. Tuan (rakyat) jadi sadar bahwa cara hamba berkomunikasi sarat kekerasan itu patut diduga merupakan bahasa lain dari rendahnya kualitas intelektual dan dangkalnya proses membangun komunikasi.

Kita sepakat bahwa pemerintah khususnya Satpol PP memiliki kewenangan untuk mengatur ketertiban. Tetapi cara dan proses mesti bijaksana. Jokowi saat jadi Walikota Solo bisa memindahkan ribuan pedagang ke lokasi yang dibangun pemerintah tanpa kekerasan dan paksaan. Jokowi berdialog dari dan dengan hati. Jokowi badan kurus. Suaranya halus-halus. Tidak marah-marah, apalagi bentak dan ancam.

Pedagang sayur dan ikan di pertokoan Lewoleba hanya belasan orang saja tetapi Kasat Pol PP berperilaku seperti rakyat satu provinsi. Heboh. Viral. Harap tindakan ini murni dari niat tulus. Jangan sampai mau tunjuk diri bisa buat sesuatu, bila perlu lebih dari “atasan.” Orang Lewoleba bilang: Ada e?

Hentikan Kekerasan!

Lembata dalam zona hijau pandemi. Rakyat tetap diteror virus covid-19. Rakyat butuh ketenangan untuk mengais hidup. Pemerintah dan DPRD bersinergi dalam pikiran dan komitmen untuk tolong rakyat bisa hidup baik di Lewotana ini. Hentikan perilaku kekerasan yang hanya menodai Lembata, apalagi pada masa pandemi ini.

Tindakan Kasat Pol PP kepada pedagang dan pemilik toko adalah noda merah di tengah zona hijau pandemi Lembata. Bangsa ini sedang beranjak memasuki masa kenormalan baru sebagai gerbang merajut kembali ekonomi dan aspek lain yang terhenti selama kurang lebih 4 bulan.

Baca juga: Rumah: Zona Nyaman Pendidikan

Pemerintah mesti memuliakan rakyat kecil Lembata dalam beragam kebijakan. Perilaku angkuh yang patut diduga masih melekat kuat dalam diri segelintir elite, saatnya ditepikan. Kenormalan baru mesti menghadirkan kewarasan baru yang lebih peka pada hidup rakyat.

Ketidakwarasan tidak boleh mendapatkan secuil ruang pun dalam era kenormalan baru. Hal ini menjadi ajakan bagi seluruh rakyat Lembata agar melahirkan “kewarasan baru” di masa kenormalan baru ini, khususnya dalam momen politik dan demokrasi di masa mendatang.*