Home Flores Timur Orang Tua Mendesak Bupati Flotim agar Memulangkan Korban Program Kuliah dan Kerja di Luar Negeri

Orang Tua Mendesak Bupati Flotim agar Memulangkan Korban Program Kuliah dan Kerja di Luar Negeri

Penulis: Wentho Eliando / Editor: Elton Wada

499
0
SHARE
Orang Tua Mendesak Bupati Flotim agar Memulangkan Korban Program Kuliah dan Kerja di Luar Negeri

Keterangan Gambar : Salah satu perwakilan orang tua, Forum Orang Tua Korban Program Selamatkan Orang Muda Flores Timur menyerahkan pernyataan sikap kepada Bupati Antonius Hubertus Gege Hadjon, saat dialog di aula Setda Flotim, Kamis (27/8/2020).


Larantuka, Flores Pos — Diduga menjadi korban dari mengikuti kuliah sambil kerja di luar negeri, angkatan tahun 2018 dan angkatan tahun 2019, puluhan orang tua/wali yang bergabung dalam Forum Orang Tua Korban Program Selamatkan Orang Muda Flores Timur (Flotim) menemui Bupati Antonius Hubertus Gege Hadjon, Kamis (27/8/2020). Orang tua dari anak-anak yang mengikuti program tersebut mendesak Bupati Anton Hadjon agar segera memulangkan anak-anak mereka yang menjadi korban, baik yang ada di Bali maupun yang sedang berada di Taiwan.

Disaksikan Flores Pos, Kamis (27/8/2020), para orang tua yang dikoordinasi oleh Theodorus M. Wungubelen, bertemu dan berdialog dengan Bupati Flotim, Anton Hadjon. Dialog yang berlangsung di aula Sekretariat Daerah (Setda) Flotim itu dipandu Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Abdul Razak Jakra. Hadir dalam dialog itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Flotim, Emanuel Lamury, perwakilan LPK Dharma Bali di Larantuka, Kepala Bank NTT Cabang Larantuka, perwakilan Bank BRI Larantuka, dan para pihak terkait lainnya.

Theodorus M. Wungubelen, Koordinator Forum dan beberapa orang tua/wali, dalam dialog mengungkap sejumlah masalah yang dialami anak-anak mereka, baik di Bali maupun Taiwan. Masalah yang diungkap antara lain: ada anak sejak angkatan tahun 2018 masih berada di Bali atau belum mengikuti kuliah dan kerja di Taiwan atau Jepang. Mereka juga menyerahkan pernyataan sikap tegas terkait masalah tersebut.

Selain dengan Bupati Anton Hadjon, forum orang tua tersebut bertemu dan berdialog dengan DPRD Flotim. Para orang tua berdialog dan menyerahkan pernyataan sikap yang mesti segera disikapi Pemda Flotim dan pihak terkait pelaksanaan program kuliah dan kerja di Taiwan dan Jepang agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Dialog dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Flotim, Robertus Rebon Kereta.

Flores Pos mencatat poin-poin tuntutan dari forum orang tua tersebut antara lain: pertama, forum menuntut Pemda Flotim agar dalam waktu 3x24 jam segera memulangkan anak-anak dari Bali ke Kabupaten Flotim dan memberikan biaya bagi anak-anak yang kini sudah berada di Taiwan sebagai akibat dari ketidakjelasan nasib, baik biaya kuliah maupun biaya hidup sebagai konsekuensi dari bekerja sebagai buruh tidak tetap di Taiwan. Semua biaya itu menjadi tanggungjawab Pemda Flotim.

Kedua, Pemda Flotim dan DPRD Flotim juga mesti memikirkan masa depan anak-anak sebagai akibat tidak dapat melanjutkan pendidikan sejak tahun 2018 dan 2019. Masa depan pendidikan anak-anak yang berada di Taiwan tentu sangat mencemaskan. Konsekuensi dari ketidakjelasan Misi 1 RPJMD Selamatkan Orang Muda Flotim adalah dengan mencari solusi yang jelas dan tegas. Selain itu, forum pun menolak pembebanan hutang bank sebagai akibat perbuatan para pihak yang menandatangani MoU dan LoI.

Ketiga, forum mendesak Bupati Flotim untuk meminta penegasan pihak bank, baik BRI Cabang Larantuka, Bank NTT Cabang Larantuka maupun Bank Fajar Sejahtera Bali untuk secara tertulis menyatakan pelunasan hutang bank sehingga tidak dibebankan kepada orang tua atau anak dan dialihkan menjadi tanggungjawab para pihak.

Keempat, mendesak pihak LPK Dharma Bali untuk membebaskan pinjaman uang kuliah khusus bagi anak-anak di Taiwan yang hidup dan pekerjaannya sangat memprihatinkan.

Baca juga: Aliansi Pemuda Progresif Flores Timur Gelar Demo di Kantor Bupati dan DPRD

Kelima, menyertakaan perwakilan orang tua sebanyak 6 orang terdiri dari 3 orang tua dari anak angkatan 2018 dan 3 orang tua dari angkatan 2019 bersama Komisi terkait DPRD Flotim dan utusan Pemda Flotim untuk bersama-sama menyemput anak-anak di Bali.

Seluruh proses pemulangan anak-anak dari Bali dan Taiwan harus dikoordinasikan dengan LBH Pena di Bali sebagai kuasa hukum anak-anak, serta melibatkan Kepolisian Resor Denpasar yang sedang menangani laporan pengaduan masalah itu.

Demi tidak menimbulkan korban berikutnya sebagai akibat pelaksanaan program selamatkan orang muda sejenis, forum meminta Pemda Kabupaten Flotim segera menghentikan kerjasama baik dengan para pihak terkait lainnya.

Keenam, forum secara tegas meminta kepada pejabat siapa pun untuk tidak menggunakan diksi dan narasi yang menganggap remeh persoalan, serta tidak menjadikan masalah masa depan anak-anak tersebut sebagai komoditas pencitraan karena hal itu dapat memicu polemik yang tidak berkesudahan.  

Ketujuh, forum meminta dengan tegas Wakil Bupati Flotim tidak secara sepihak menyodorkan solusi penyelesaian masalah karena Wakil Bupati Flotim tidak termasuk para pihak yang menandatangani MoU maupun LoI.

“Apabila sampai waktu yang ditentukan, semua tuntutan ini tidak ditanggapi oleh Pemda Flotim, maka kami akan menempu jalur hukum,” tulis forum dalam pernyataan sikap setebal lima halaman ditandatangani sedikitnya 33 orang tua/wali dari korban.

Sementara itu, Bupati Anton Hadjon dalam dialog menjawab satu per satu tuntutan forum tersebut. Semua tuntutan, kata Bupati Anton Hadjon, tentu segera disikapi secara baik oleh Pemda Flotim dan para pihak terkait lainnya. Pemda Flotim segera mengirim Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Flotim berangkat ke Bali untuk menyikapi dan mencari solusi terbaik menyelesaikan masalah tersebut.

Sebagaimana telah diketahui, pada 2018 dan 2019, dalam kaitan dengan Program Selamatkan Orang Muda, Pemda Kabupaten Flotim bekerjasama dengan para pihak baik lembaga pendidikan tinggi yang berpusat di Bali maupun perbankan untuk kegiatan kuliah dan kerja bagi orang muda Flotim di luar negeri, Taiwan dan Jepang.