Home Nagekeo Pilkada Serentak Sembilan Kabupaten di NTT Ikuti Standar Protokol Covid-19

Pilkada Serentak Sembilan Kabupaten di NTT Ikuti Standar Protokol Covid-19

Penulis: Leonardus Ritan / Editor: Anton Harus

153
0
SHARE
Pilkada Serentak Sembilan Kabupaten di NTT Ikuti Standar Protokol Covid-19

Keterangan Gambar : Ketua Divisi Penindakan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Jemris Fointuna


Kupang, Flores PosBerdasarkan rapat dengar pendapat antara Komidi II DPR RI bersama KPU Pusat pada Rabu, 27 Mei lalu, disepakati pelaksanaan pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk sembilan kabupaten di NTT dilaksanakan pada 9 Desember 2020 dengan mengikuti standar protokol covid-19. Ketua KPU NTT, Thomas Dohu sampaikan ini di Kupang, Jumat (12/6).

Thomas menjelaskan, pihaknya belum menerima jadwal dan tahapan pelaksanaan pilkada serentak yang sempat tertunda karena adanya pandemi covid-19. Namun bila mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR RI, KPU RI, dan Mendagri, tahapan pilkada lanjutan dimulai kembali pada 15 Juni dan pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

“Untuk kepastiannya, kita masih menunggu perubahan peraturan KPU dan tahapan penyelenggaraan pilkada serentak,” kata Thomas.

Ia menyampaikan, saat ini DPR RI telah meminta KPU untuk menyusun anggaran yang berbasis protokol covid-19 dengan syarat pilkada nanti harus mengikuti standar kesehatan dan berkoordinasi dengan gugus tugas. Tentunya penyelenggaraan pilkada tetap harus dilaksanakan dengan demokratis. KPU pusat pun elah meminta KPU NTT untuk mengecek kembali kebutuhan anggaran khususnya pelaksanaan pilkada serentak dengan menerapkan protokol covid-19.

“KPU NTT juga telah berkoordinasi dengan sembilan kabupaten penyelenggara pilkada serentak agar mengindentifikasi kegiatan atau tahapan yang menerapkan protokol covid-19 dan menghitung biaya yang dibutuhkan termasuk alat pelindung diri,” ungkap Thomas.

Ia mengakui, terkait penghitungan biaya itu, belum ada panduan atau regulasi yang mengaturnya. Namun perlu dipersiapkan terlebih dahulu format anggaraannya. Sehingga ketika sudah ada panduan atau regulasinya, tinggal disesuaikan karena telah dipersiapkan.

“Hal pertama yang perlu dilakukan adalah koordianasi dengan kabupaten penyelenggara pilkada serentak dan menunggu koordiansi lanjutan dari KPU Pusat,” paparThomas.

Pada kesempatan itu ia menyatakan, bila pilkada serentak tetap menggunakan tahapan awal tanpa menggunakan protokol covid-19, maka anggarannya telah ada dan sangat cukup untuk menyelenggarakan pilkada serentak. Anggaran pilkada serentak yang telah dialokasikan beberapa waktu lalu itu masih tersimpan di rekening.

Ketua Divisi Penindakan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT, Jemris Fointuna pengaktifan kembali panwascam dan pengawas desa/ kelurahan masih menunggu petunjuk Bawaslu RI. Jika sudah diaktifkan, mereka akan melanjutkan pengawasan terhadap tahapan yang tertunda, yakni perekrutan dan pelantikan panitia pemugutan suara (PPS), vertual calon perseorangan, dan verifikasi data pemilih tetap (DPT).

Untuk diketahui, pilkada serentak sembilan kabupaten terdiri dari Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sumba Barat, Sumba Timur, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, dan Sabu Raijua.*