Home Opini Politik Musiman dan Tragedi Olokan

Politik Musiman dan Tragedi Olokan

561
0
SHARE
Politik Musiman dan Tragedi Olokan

Keterangan Gambar : Louis Jawa, Staf Pengajar SMAK Santo Gregorius Reo, Manggarai.

Deposuit potentes de sede et exaltavat humiles (Ia mengangkat orang-orang yang kalah oleh kuasa yang serakah). — Kata akhir Tetralogi Pulau Buru, Pramoedya A. Toer.

Dalam kurun waktu setahun terakhir, sosok seorang ibunda, sosok wanita bernama Eta dari Kabupaten Ngada, menjadi viral, menjadi bahan pembicaraan orang banyak, dan bahkan menjadi guyonan penuh sinis, sindir, dan sarkastis tentang dialek dan keterbatasan penampilan fisik, psikis, dan emosional.

Bahkan di pelosok-pelosok desa, ada begitu banyak anak muda yang suka menyaksikan tayangan video Mama Eta, menjadikannya sebagai bahan tertawaan dan bahan hiburan di sela-sela kehidupan mereka dalam konteksnya yang beragam.

Entah kenapa, sejak awal, saya sendiri sudah merasa ada sesuatu yang miris, sedih, dan memprihatinkan, yakni ketika kemanusiaan yang sesungguhnya harus dibela dan ditegakkan, malah direkayasa dan dijadikan bahan guyonan, semacam teater publik yang tidak pada tempatnya.

Baca juga: Di Manakah Tuhan Saat Kita Membutuhkan-Nya?

Bila unsur seni yang harus diselipkan pada orang-orang yang terbatas dalam hal mental, psikis, dan emosionalnya, lantas apakah kita harus mencari pembenaran dengan memviralkan figur yang mestinya dibantu dan didampingi hingga bisa menjadi pribadi yang sehat, beriman, dan berkarakter?

Kemanusiaan Orang Tertindas

Tetralogi Pulau Buru karya Pramoedya Ananta Toer menjadi sebuah petualangan intelektual dan pergumulan hati nurani, tentang bom waktu kekuatan dan keperkasaan yang pada akhirnya harus tunduk pada bisunya kelemahan, kerapuhan, dan kesendirian dalam hidup setiap manusia.

Ketika dengan pongahnya orang-orang berkuasa memproklamasikan takhtanya dengan memandang rendah orang lain yang tidak bersentuhan langsung dengan garis kekuasaannya, dan menindas orang-orang yang lemah dan tidak berdaya, maka serentak pada hal yang sama, ia sedang mempertontonkan irama waktu yang akan berbalik dan membalikkan takhta itu menjadi kutuk dan bencana.

Tetralogi Pulau Buru memang enak dan nikmat untuk dibaca dan terus dibaca, namun kontemplasi yang sesungguhnya tidak ada pada kenikmatan dan keenakan sesaat itu, melainkan terletak pada seberapa jauh kita sanggup menarik nilai-nilai perjuangan untuk membela kemanusiaan yang tertindas dan mungkin yang ditertawakan seperti kisah Mama Eta dalam sejumlah chanel youtube berbentuk vlog yang sengaja diviralkan (by design).

Baca juga: Teologi Rakyat dan Zona Kemapanan

Sosok protagonis, Minke dalam karya Pramoedya, menggambarkan satu figur kemanusiaan yang mesti bercampur dengan debu lumpur dunia, bertarung dengan sakitnya menjadi orang biasa dan orang kecil, namun tetap teguh dan tangguh dalam prinsip hidup betapa manusia harus dihargai apa pun suku, agama dan jabatan publik di tengah masyarakat.

Politik Musiman

Saat ini, politik sedang menggelorakan aura demokrasi di tengah pembangunan masyarakat lokal di kabupaten-kabupaten di Flores. Politik musiman lebih tepat menggambarkan perilaku kandidat-kandidat yang memainkan irama politik, tentunya dengan teknik khusus untuk memengaruhi orang agar bisa terlibat dalam keputusan di bilik suara. Tidak peduli tentang martabat demokrasi dan politik itu sendiri, sekarang saat yang tepat untuk bergerilia dari sudut ke sudut, mulai dari sudut geografis, sudut silsilah kesukuan, dan agama hingga sudut hati, yang sepertinya mudah dipelintir dan digeranyangi dengan setumpuk rupiah dan seonggok jabatan balas jasa kelak.

Politik musiman ini menghasilkan pemimpin oportunis dan politisi tanpa hati nurani, ketika orang-orang kecil hanya jadi boneka mainan yang pasif dan mudah diempaskan pada waktunya.

Kekuasaan memiliki daya tarik (numinose) dan pemilu adalah pergumulan cita-cita demokrasi untuk meraihnya. Di satu sisi, ia merupakan daya tarik bagi manusia untuk mendekati dan memilikinya (fascinosum). Ia menjadi daya, kekuatan, dan kemampuan dan kemungkinan untuk mewujudkan cita-cita. Di lain sisi, ia bukanlah barang mati (statis), melainkan potensi yang bisa menjadi aktif dan dinamis. Ia bukan saja hanya bisa dimiliki, melainkan lebih daripada itu, ia bisa mendikte dan menguasai manusia. Kekuasan bisa menakutkan (tremendum) ketika ia merusak watak dan kepribadian, serta membahayakan orang lain.

Baca juga: Teringat Candu Politik pada Baliho-baliho

Kekuasaan juga memiliki makna ganda. Pertama, ia merupakan tujuan. Orang mengupayakan kesenangan untuk berkuasa atas orang lain, tanpa memperhatikan tujuan dan makna penguasaan atas orang lain. Perjuangan utamanya adalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Strategi mempertahankan kekuasaan diatur menurut kemauan pihak yang berkuasa.

Kedua, kekuasaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Ia merupakan sarana untuk mengabdi pada kepentingan orang banyak dan mewujudkan cita-cita bersama. Ia mempunyai syarat-syarat dan batas-batasnya. Ia berada pada seseorang atau sekelompok orang, selama ia dimanfaatkan guna mengabdi kepentingan masyarakat.

Dalam kenyataan, kebanyakan kekuasaan bermula dengan konsepsi yang kedua dan berakhir dengan yang pertama jika tidak ada aturan dan kekuatan yang konkret yang membatasinya.

Sejarah kehidupan telah mengukir pergulatan manusia meraih dan mempertahankan, bahkan mengabadikan kekuasaan. Seorang pemimpin membutuhkan kekuasaan untuk mengatur dan membangun masyarakat agar terhindar dari ketidakteraturan (chaos).  Indonesia membutuhkan wakil rakyat dan pemimpin negara sebagai pengabdi kedaulatan rakyat.

Pesta demokrasi kita, sungguhkah akan melewati proses pendidikan politik yang mendewasakan? Saat ini, sulit menebak sang pemenang pesta demokrasi sebagaimana kata Albert Einstein, “politik lebih sukar daripada fisika. Namun satu hal yang paling penting, memperjuangkan kualitas demokrasi entah siapa pun pemenangnya.”

Civilisasi Negara

Johan Gottfried, menentang absolutisme kuasa dalam cengkeram monopoli orang atau kelompok sebagai rezim. Soverenitas (kedaulatan) warga mesti diperjuangkan. Jalan tanpa kekerasan dan rekonsiliasi publik negara menandai civilisasi negara. Negara tidak boleh absolut dan tertutup. Ada pun civilisasi negara ditandai oleh lima ciri berikut.

Pertama, kemakmuran masyarakat. Tingkat peradaban negara hanya bisa dibaca dan diukur dalam kriterium ini. Citra negara beradab sering dihancurkan oleh budaya korupsi, penyalahgunaan kekayaan, dan aset negara.

Kedua, perlindungan dan jaminan kehidupan dan keamanan bagi seluruh warga masyarakat, seperti anak-anak, orang tua, dan orang sakit, kaum cacat, orang miskin, dan melarat. Warga masyarakat membutuhkan jaminan kepastian kehidupan dan keamanan. Peradaban negara mesti menjamin hal ini.

Ketiga, penguasaan terhadap setiap kekerasan dan potensi-potensi destruktif dalam masyarakat. Negara memiliki hak untuk melumpuhkan terorisme dan mengadakan perang dalam situasi darurat. Namun penggunaan kekerasan senjata terhadap warga sipil dan rekayasa kekacauan dan konflik adalah sebuah pengkhianatan terhadap rakyat.

Keempat, kepastian dan kewibawaan hukum. Suu Kyi memperjuangkan rekonsiliasi dan restorasi hukum di negaranya. Harus ada koridor pasti bagi demokrasi, hukum jadi kriterium itu.

kelima, adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Carl Schmitt (1888-1985) dalam The Concept of The Political (1927) menghadirkan paradigma keterlibatan warga negara dalam berdemokrasi (baca: proses politik). Melalui keterlibatan dan pertimbangan warga itulah, bobot legitimasi dalam pembuatan aturan dan kebijakan dapat diukur (Bohman & Rehg, 1997).

Mama Eta dan begitu banyak orang kecil lain yang kita temukan dalam hidup ini, memiliki jati diri kemanusiaan yang harus dibela dan bukan untuk diteaterkan. Ketika diteaterkan berbentuk vlog, maka terjadilah tragedi olok-olokan atas kemanusiaan.

Oleh Louis Jawa, Staf Pengajar SMAK Santo Gregorius Reo, Manggarai.