Home Lembata Ratusan Pedagang Pasar Pada Datangi Kantor Bupati dan DPRD Lembata

Ratusan Pedagang Pasar Pada Datangi Kantor Bupati dan DPRD Lembata

- Memrotes Rencana Kenaikan Retribusi Pasar

88
0
SHARE
Ratusan Pedagang Pasar Pada Datangi Kantor Bupati dan DPRD Lembata

Keterangan Gambar : Perwakilan pedagang Pasar Pada berdialog dengan Komisi II DPRD Lembata, Rabu (12/2). Mereka menolak rencana kenaikan retribusi pasar.

 

“Kalau pasar selalu ramai, mungkin bisa dinaikkan retribusinya. Tetapi, selama ini Pasar Pada sepi...Karena itu, kalau Pemerintah memaksa menaikkan retribusi pasar, maka kami tidak bisa membayarnya,” - Abdul Gani, pedagang Pasar Pada.


Lewoleba, Flores Pos Ratusan  pedagang Pasar Pada mendatangi Kantor Bupati dan Kantor DPRD Lembata, Rabu (12/2). Para pedagang memrotes rencana Pemda Lembata menaikkan retribusi pasar, karena hal itu akan sangat memberatkan mereka.

Ratusan pedagang yang sebagian besarnya kaum ibu itu datang ke kantor bupati untuk berdialog dengan Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur. Namun, karena Bupati Yentji Sunur tidak berada di tempat, para pedagang tersebut hanya diterima Sekda Lembata Paskalis Tapobali. Setelah berdialog dengan Sekda Lembata, para pedagang menuju Kantor DPRD. Mereka diterima oleh Komisi II DPRD Lembata.

Saat berdialog dengan Sekda Lembata dan Komisi II DPRD, utusan para pedagang menyatakan menolak rencana pemerintah menaikkan retribusi Pasar Pada.

Abdul Gani Korebima, saat berdialog dengan Sekda Paskalis Tapobali dan perwakilan Komisi II DPRD, mempersoalkan perubahan Perda Retribusi Pasar, di mana retribusi akan naik sampai 150 persen. Dalam Perda lama, jelasnya, retribusi untuk kios permanen sebesar Rp200 per meter persegi per hari. Biaya retribusi tersebut akan naik menjadi Rp500 per meter persegi per hari.

Menurut Abdul Gani, perubahan Perda yang berdampak pada kenaikan biaya retribusi tersebut dilakukan tanpa kajian dan akan sangat memberatkan para pedagang. "Kalau bisa, tunda dahulu rencana ini sampai ada kajian. Kami kecewa karena saat konsultasi publik, kami para pedagang tidak dilibatkan. Kami baru mengetahuinya saat tanda tangan kontrak. Kalau mau mengubah Perda, harus konsultasi dahulu dengan kami para pedagang," katanya.

Selain itu, Abdul Gani meminta pemerintah dan DPRD mengkaji serius kondisi pasar sebelum mengubah Perda.

“Kalau pasar selalu ramai, mungkin bisa dinaikkan retribusinya. Tetapi, selama ini Pasar Pada sepi. Kalau rencana kenaikan retribusi pasar ini direalisasikan, maka kami harus membayar minimal 5 juta rupiah per tahun. Karena itu, kalau Pemerintah memaksa menaikkan retribusi pasar, maka kami tidak mampu membayar retribusi,” tambah Abdul Gani.

Hal senada disampaikan Abdul Kadir. Ia mengaku sangat kecewa, karena saat pelaksanaan konsultasi publik terkait perubahan Perda tentang Retrubusi Pasar, para pedagang tidak dilibatkan. Padahal, tegasnya, para pedagang yang membayar retribusi. Kadir dengan tegas meminta pemerintah meninjau kembali rencana kenaikan retribusi Pasar Pada.

Sedangkan, Muhamad Yusuf meminta Sekda Lembata memberikan perhatian kepada para pedagang Pasar Pada. “Jangan hanya berikan perhatian kepada pedagang di TPI. Tolong lihat kami juga. Kami juga butuh perhatian dari Bupati,” kata Yusuf.

Dewi Anggraini, pedagang Pasar Pada lainnya, mengatakan selama ini dirinya membayar Rp7 juta  per tahun. Kalau sekarang retribusi dinaikkan, maka setahun ia harus membayar Rp14-15 juta. Sementara kondisi Pasar Pada tidak begitu ramai. Ia meminta rencana kenaikan retribusi Pasar Pada dibatalkan.

Menanggapi protes para pedagang, Sekda Lembata Paskalis Tapobali mengatakan dirinya menampung semua pendapat yang disampaikan para pedagang, untuk selanjutnya diteruskannya kepada Bupati. "Nanti saya sampaikan kepada Pak Bupati, karena posisi saya ini bukan pengambil kebijakan," katanya.

Paskalis menjelaskan, Perda Retribusi Jasa Umum Tahun 2011 pernah mengalami perubahan. Sekarang, di tahun 2020 ini, akan diubah lagi. Proses perubahan Perda Retribusi Jasa Umum ini sudah dibahas dan sudah melewati proses asistensi, baik di provinsi maupun di Mendagri.

Namun, tambah Paskalis, aspirasi masyarakat masih mempunyai peluang untuk diakomodasi, karena masih ada tahap penyempurnaan. “Hasil evaluasi dari Mendagri akan kita sesuaikan dengan aspirasi masyarakat dan DPRD. Tambah kurang pasti akan tetap ada,” katanya.

Sedangkan, mengenai konsultasi publik, Sekda Paskalis mengatakan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemerintahan paling bawah hingga yang tertinggi. Namun, sering terjadi bahwa dalam prosesnya selalu saja ada yang kurang.

Ketua Komisi III DPRD Lembata, Lorens Karangora, mengatakan masalah konsultasi publik yang tidak melibatkan para pedagang pasar tersebut akan menjadi perhatian pemerintah dan DPRD Lembata.

Oleh Maxi Gantung
Editor: Amandus Klau