Home Manggarai Timur Soal PKL Pasar Borong, PKB Pertanyakan Surat Pemda Matim

Soal PKL Pasar Borong, PKB Pertanyakan Surat Pemda Matim

249
0
SHARE
Soal PKL Pasar Borong, PKB Pertanyakan Surat Pemda Matim

Keterangan Gambar : Yohanes Rumat

Borong, Flores Pos — Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Manggarai Timur, Yohanes Rumat, mempertanyakan surat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, tentang pemindahan pedagang kaki lima (PKL) di bagian timur Pasar Borong. Surat tersebut dinilai tidak masuk akal. Hal ini disampaikan Hans Rumat kepada Flores Pos, Minggu (17/11), melalui sambungan telepon.

Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur, sekaligus anggota DPRD Provinsi NTT tersebut, mempertanyakan surat yang dikeluarkan oleh Pemkab Matim melalui Sekda Matim bernomor EK. 510.18.30/642/X1/2019 tentang Pemindahan PKL sebelah timur Pasar Borong tersebut tidak beralasan dan melanggar serta merampas hak masyarakat apalagi tanah mereka sudah bersertifikat.

Baca juga: Terlibat Judi, 3 ASN di Matim Diberhentikan Sementara

Rumat mengatakan isi surat dengan empat poin yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sangat masuk di akal dan bisa terima oleh masyarakat.

Namun pertanyaan besarnya, apakah antara pagar yang dibuat oleh pemerintah dan jalan setapak yang direncanakan itu merupakan tanah milik pemerintah atau tanah milik warga setempat.

Kalau tanah tersebut dalam fakta di lapangan adalah milik masyarakat dan sudah bersertifikat, antara lain 14 warga setempat, maka rencana Pemda Matim masuk kategori perampasan hak warga negara oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.

Menurut Rumat, kalau dugaan ini benar, maka selaku anggota DPRD Provinsi NTT, dirinya mendesak Bupati Manggarai Timur harus turun ke lokasi untuk mengetahui fakta-fakta kebenaran yang ada di lapangan. Hal ini penting agar tidak terjadi konflik berdarah antara warga masyarakat dan petugas yang telah dipercayakan oleh bupati.

Kalau pun pekerjaan ini dipaksakan oleh petugas dan instansi teknis untuk melanjutkan pekerjaan ini, maka patut diduga bahwa ada indikasi ketidakberesan proyek tersebut, dan dengan demikian program tersebut terkesan dipaksakan.

“Mengapa dugaan ini perlu kami sampaikan karena penjelasan BPN sangat jelas bahwa dia tidak berani mengklaim tanah warga menjadi tanah negara atau tanah Pemda Kabupaten Manggarai Timur,” tuturnya.

Ruma yakin bahwa BPN benar-benar lembaga yang bisa dipercayai. Di sisi lain, 14 warga sekitar lokasi jelas memiliki sertifikat sah yang telah dikeluarkan oleh BPN.

Pemaksaan

Pemerintah, lanjutnya, jangan paksakan diri atau paksakan kehendaknya. Dirinya sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PKB mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan hal ini ke kepolisian dan kejaksaan karena sudah dianggap masuk wilayah hukum atau ada pelanggaran atau pecamplokan hak warga negara yakni atas 14 sertifikat yang sudah dimiliki warga.

Dia juga mengatakan pembangunan tidak boleh dilanjutkan karena persoalan di tingkat bawah belum selesai, apalagi pedagang sudah menolak pembangunan. Warga dengan memasang pagar sudah pas karena mereka mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka.

Baca juga: Kontraktor Proyek Jalan Nanga Labang-Lidi di Manggarai Timur Sudah Pasang Papan Informasi

Terkait pembangunan tembok dengan tinggi hampir dua meter, katanya, hal itu sangat mengganggu para pedagang. Dengan dasar pertimbangan ini, pemerintah keliru mengambil sikap seperti ini karena mereka yang berdagang di pinggiran sebelah timur tidak mengganggu aset Pemda.

Semestinya, lanjut Rumat, Pemda mendorong dan mempercantik lokasi tersebut agar laris dagangannya, dan bukan malah menghalang-halangi.

“Yang diurus pemerintah itu rakyat yang giat dan kerja keras. Soal tidak laku yang di dalam pasar berarti pedagangnya kalah strategi pemasaran atau cara agar barangnya laku atau bisa saja desain pasar yang oleh tenaga teknik atau ahlinya tidak mampu merancang alur keluar masuk para pembeli,” katanya.

Pemerintah Konsisten

Sementara itu, Kepala Dinas Perindagkop Manggarai Timur, Fransiskus Petrus Sinta, pada Kamis (14/11), di Pasar Borong, mengatakan bahwa rencana pembangunan pagar tembok tersebut untuk mengamankan aset Pemda Matim dan untuk membenahi lokasi pasar supaya jadi lebih baik.

Selama ini, katanya, Dinas Perindagkop sudah melakukan sosialisasi. Pada hari ini, pemerintah terpaksa membongkar paksa pagar dan lapak jualan yang dibangun pedagang sembako. “Kita tetap bangun pagar sesuai dengan yang disepakati,” tegasnya.

Kadis Fransiskus mengatakan, pemerintah berusaha mengamankan aset dan pembangunan pas di batas pilar yang sudah ditanam. Aksi yang dilakukan pedagang merupakan hak mereka dan mereka menempuh jalur hukum, silakan!
“Biar mereka juga tahu bahwa pemerintah tidak pernah lakukan ini di luar prosedur dan proses yang berlaku. Sebagian pedagang sudah tahu sehingga mereka pindah namun masih ada pedagang yang silang pendapat, itu silakan, kita tetap pada keputusaan,” tuturnya.

Selama ini, lanjutnya, Pasar Borong sangat jorok dan semrawut, kurang bersih dan tidak ada nilai estetisnya.

Menurutnya, para pedagang berjualan sesuka hati dan tidak mau diatur. Agar pedagang berjualan secara baik, maka pemerintah tertibkan lapak-lapak yang dibangun tidak sesuai aturan.

“Kita mau Pasar Borong rapi dan indah. Dinas Prindakop bertanggung jawab terhadap keberadaan Pasar Borong,” katanya.

Penulis: Albert Harianto
Editor: Avent Saur