Home Manggarai Surat Gembala Pilkada: Uskup Ruteng Melarang Para Imam Berpolitik Praktis

Surat Gembala Pilkada: Uskup Ruteng Melarang Para Imam Berpolitik Praktis

Penulis: Christo Lawudin / Editor: Elton Wada

247
0
SHARE
Surat Gembala Pilkada: Uskup Ruteng Melarang Para Imam Berpolitik Praktis

Keterangan Gambar : Uskup Ruteng, Mgr. Sipri Hormat


Ruteng, Flores Pos — Uskup Ruteng, Mgr. Sipri Hormat menerbitkan surat gembala khusus untuk Pilkada di Manggarai dan Manggarai Barat (Mabar), tahun ini. Surat gembala tersebut ditujukan kepada pelbagai elemen, khususnya kepada para imam. Melalui surat tersebut, Uskup Sipri dengan tegas melarang para imam untuk berpolitik praktis.

Dalam kopian surat gembala Pilkada yang diterima wartawan di Ruteng dari tangan Rm. Erik Ratu, Pr dari Komsos Keuskupan Ruteng, Sabtu (12/9/2020), banyak pihak juga disentil dalam surat gembala tersebut. Pada poin untuk para imam atau kaum klerus di Keuskupan Ruteng yang membawahi tiga kabupaten, yakni Matim, Manggarai, dan Mabar, Mgr. Sipri menekankan sejumlah hal penting untuk ditaati selama proses Pilkada tahun ini.

"Pilkada tidak saja jadi peristiwa politik. Gereja melihat Pilkada merupakan peristiwa iman. Peristiwa iman karena berkaitan dengan pemilihan pemimpin untuk melayani umat dan rakyat. Untuk kaum klerus, saya minta tidak boleh berpolitik praktis," katanya.

Lebih lanjut, Mgr. Sipri menegaskan bahwa dalam konteks Pilkada, kaum klerus harus menjaga peran dan marwah kritis profetisnya. Secara praktis, kaum klerus tidak diperkenankan terlibat dalam politik praktis seperti menjadi tim pemenangan calon tertentu atau berkampanye untuk calon tertentu baik secara diam-diam maupun secara terbuka. Seorang imam mesti menjadi pengayom untuk semua demi mencerahkan umat dan rakyat.

Baca juga: Simak Pernyataan Bupati Deno Terkait Pilkada Manggarai

Menurutnya, para imam harus berada di depan untuk menolak politisasi perayaan liturgi, penggunaan rumah ibadat dan sarana prasarana paroki atau stasi untuk kepentingan politik tertentu. Para imam tidak boleh terkecoh dengan cara-cara yang bisa saja melanggengkan kepentingan politik tertentu.

Selanjutnya, kata mantan Sekretaris Eksekutif KWI Pusat itu, kaum klerus berkewajiban secara aktif melakukan pencerahan kepada umat dan kontestan Pilkada tentang proses demokrasi yang tepat dan bertanggung jawab. Pencerahan itu perlu agar umat atau rakyat bisa memilih pemimpin yang baik dan benar, yakni pemimpin yang berjuang untuk kepentingan publik dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, seorang tokoh umat Wily Grasias mengatakan bahwa surat gembala seperti itu tidak baru. Penting sekali surat gembala itu dibaca dan dipahami secara baik dalam konteks Pilkada. Harap saja surat gembala dibaca dalam gereja-gereja dan pelbagai kesempatan bertemu umat agar semua orang bisa mendapat pencerahan sehingga tidak salah mengambil sikap dalam seluruh proses Pilkada 2020 ini.

"Dalam surat gembala itu, ada poin khusus untuk kaum klerus.  Harapan kita, apa yang diminta uskup ditaati dan dipatuhi demi keutuhan Gereja universal dan lokal," katanya.