Home Bentara Tentang Kuliah Refly Harun

Tentang Kuliah Refly Harun

373
0
SHARE
Tentang Kuliah Refly Harun

Keterangan Gambar : Amandus B.S. Klau, SVD - Pemimpin Perusahaan Harian Umum Flores Pos

 

"Kebebasan yang kita miliki selama ini disalahgunakan sejumlah orang untuk membangun jejaring kejahatan, atau untuk sesukanya melampiaskan agresivitas hewani mereka terhadap siapa saja yang mereka anggap lawan," - Amandus Klau.


Refly Harun, pakar Hukum Tata Negara Indonesia, mengaku gelisah melihat kondisi Indonesia hari ini.

Mengapa?

Ada beberapa alasan yang ia kemukakan. Pertama, negara cenderung antikritik. Kedua, negara mulai menggunakan ancaman dalam menghadapi kelompok-kelompok yang mengganggu Pancasila. Ketiga, negara cenderung menyalahkan kelompok masyarakat sipil yang terpapar radikalisme. Keempat, negara menunggang dan ditunggangi kelompok tertentu. Kelima, para pemimpin hanky-panky  terhadap tindakan korupsi, (FP, Senin, 28/10).

Baca juga:Refly Harun Gelisah, Negara Cenderung Antikritik

Tentang poin pertama – bahwa negara cenderung antikritik – Refly tidak sempat mengangkat contoh kasus tertentu sebagai buktinya. Entah apa alasannya, ia sendiri yang tahu. Akibatnya, publik balik bertanya, “Apa benar negara cenderung antikritik?”

Dalam kasus tertentu, yang mungkin tak sempat diangkat Refly, kita bisa saja membenarkan pernyataan Refly. Namun, dalam banyak kasus, yang bahkan masih terjadi sampai beberapa hari terakhir ini, pernyataan Refly agak sulit diterima. Alasannya sangat jelas. Orang-orang seperti Rocky Gerung dan Refly Harun sendiri, yang selama ini sangat tegas dan berani mengkritisi pemerintah, tidak pernah dibungkam oleh pemerintah.

Selain itu, kita saksikan sendiri perisitiwa beberapa hari lalu. Ketika masyarakat tidak menyetujui kebijakan pemerintah, mereka diberi kesempatan untuk menyampaikan kritikan dan aspirasi mereka. Sayangnya, cara-cara tak terpuji semisal aksi membakar dan merusakkan fasilitas umum sering tak terhindarkan. Inikah jalan demokrasi?

Pasca aksi-aksi biadab seperti ini, orang seperti Refly Harun seharusnya malu menuntut kebebasan dan menuduh pemerintah antikritik. Pasalnya, kebebasan yang dimiliki selama ini disalahgunakan sejumlah orang untuk membangun jejaring kejahatan, atau untuk sesukanya melampiaskan agresivitas hewani mereka terhadap siapa saja yang mereka anggap lawan.

Tentang poin kedua – bahwa pemerintah tidak boleh mengancam pengganggu Pancasila – Refly memang naif. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah dan mufakat, dan nilai keadilan adalah nilai-nilai ideal universal yang hendak dituju semua bangsa beradab di dunia ini. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai ideal yang tak tergantikan, kecuali ditambah dan diperkaya. Lantas, mengapa harus diganggu, apalagi diganti dengan nilai-nilai lain yang mungkin lebih rendah atau hanya berlaku untuk sekelompok orang?

Upaya mengganggu, apalagi menghilangkan nilai-nilai Pancasila adalah tindakan tak beradab. Dan jika para pengganggu itu ditindak tegas oleh negara, itu adalah langkah yang tepat, sebab mereka adalah orang-orang yang anti-Tuhan, antikemanusiaan, antikeadilan, antipersatuan, dan antimusyawarah.

Tentang poin ketiga – bahwa pemerintah cenderung menyalahkan masyarkat sipil yang terpapar paham-paham radikal – lagi-lagi, tudingan Refly Harun memang naif. Kelompok-kelompok radikal memang pantas dideradikalisasi sebagai upaya preventif kontraterorisme, sebab kelompok teroris bukanlah rakyat sipil. Mereka adalah kelompok radikal bersenjata yang bisa membunuh siapa saja, kapan, dan di mana saja.

Tentang hal ini, Refly tampak mencoba mengkhotbahkan hukum kasih Yesus, khususnya hal mengasihi dan mengampuni orang yang berbuat jahat terhadap kita. Tetapi, ia tidak tahu bahwa sebelum Yesus memaklumkan hukum kasih, Ia pertama-tama menyerukan pertobatan. Mengakomodasi kelompok radikal tanpa pertobatan di pihak mereka sama dengan menyimpan bara api di dalam sekam.

Dan poin yang terakhir – bahwa pemerintah tidak serius menangani masalah korupsi – perlu dikaji secara lebih objektif. Bahwa praktik korupsi itu masih ada, tetapi tindakan pencegahan dan penindakan para koruptor juga tidak sedikit. Refly terlalu meremehkan usaha pemerintah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kuliah umum yang diberikan Refly Harun di Universitas Flores, Ende, pada 26 Oktober lalu tidak lebih dari provokasi kalangan kampus untuk membenci pemerintah. Hanya saja dia salah tempat, sebab mahasiswa Flores mempunyai kearifan sendiri untuk menilai rezim Jokowi.

Oleh Amandus Klau, Pemimpin Perusahaan Flores Pos.