Home Ende Terkait Pelepasan Proyek, Warga Ende Menanti Realisasi Janji Bupati Djafar Achmad

Terkait Pelepasan Proyek, Warga Ende Menanti Realisasi Janji Bupati Djafar Achmad

79
0
SHARE
Terkait Pelepasan Proyek, Warga Ende Menanti Realisasi Janji Bupati Djafar Achmad

Keterangan Gambar : Bupati Ende, Djafar Achmad

Ende, Flores Pos — Melihat sejumlah proyek di Kabupaten Ende baik yang dibangun dengan anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak selesai dikerjakan pada akhir tahun 2019, maka pemerintah mempercepat pelepasan proyek fisik tersebut pada tahun 2020 ini, tepatnya pada Januari.

"Pada 2020 kita lepas proyek fisik mulai Januari agar pekerjaan tidak dikejar oleh waktu. Pemerintah akan serius memperhatikan masalah ini.”

Hal ini dikatakan oleh Bupati Ende, Djafar Achmad, saat memberikan rilis akhir tahun kepada media di Aula Restoran Cita Rasa, Jalan Kelimutu Ende, Jumat (20/12/2019) malam.

Baca juga: Tuai Kritik, Dinas PUPR dan Rekanan Copot Patung Baru Marilonga

Kini Januari 2020 telah tiba, janji Bupati Ende, Djafar Achmad, dinantikan oleh warga Kabupaten Ende. Karena itu, Bupati Djafar diminta agar memperjelas jadwal entah kapan saatnya pelepasan proyek tersebut.

“Kalau bisa pelepasan proyek tersebut harus diumumkan kepada publik Kabupaten Ende agar publik tahu bagaimana realisasi janji Bupati Djafar,” kata Kasimirus Bara Bheri, Ketua Satgas Antikorupsi DPD I Partai Golkar NTT untuk wilayah Flores, Lembata, dan Alor, di Mabes Flores Pos, Jalan El Tari Ende, Kamis (16/1/2020) siang.

Selain menanggapi janji Bupati Djafar pada akhir tahun 2019 lalu, Kasimirus Bara Bheri juga mengatakan hal ini untuk merespons realitas banyaknya proyek dengan anggaran miliaran rupiah di Kabupaten Ende yang tidak selesai tepat waktu.

Selain menanti realisasi janji Bupati Djafar tersebut, Kasimirus juga meminta agar Bupati Djafar juga mengeluarkan peraturan khusus yang bisa memaksa sekaligus mengatur semua organisasi perangkat daerah agar tertib dan patuh terhadap pelepasan pelbagai paket proyek pada Januari 2020 ini.

“Perlu juga ada evaluasi menyeluruh terhadap pelbagai pihak yang mengerjakan proyek, seperti konsultan perencana, pelaksana, pengawas, dan perangkat daerah yang memiliki proyek tersebut. Komunikasi perlu dibangun untuk menyamakan persepsi terkait akar di balik terlambatnya penyelesaiaan proyek. Pasti ada faktor lain, pemerintah jangan hanya salahkan rekanan,” ujar Cesar.

Percepat Perencanaan dan Profesional

Kasimirus juga meminta agar yang dipercepat itu tidak hanya soal pelepasan proyek, tetapi juga terkait perencanaan proyek. Dengan mempercepat perencanaan, kontrak kerja atau pelaksanaan proyek bisa dilakukan lebih awal.

Hal itu dilakukan, lanjutnya, agar meskipun proyek tidak selesai tepat waktu, pelaksanaan masa denda tetap dilaksanakan pada tahun anggaran yang sama.

“Kalau lepas proyek pada Januari, kurang lebih pengumumannya akan dilakukan pada Maret. Kalau demikian, kontrak kerjanya bisa dimulai pada pertengahan April. Kalau kontraknya dilakukan selama kira-kira 180 hari atau enam bulan, kalau terlambat, pelaksanaan masa denda tetap dilakukan pada tahun yang sama,” ujarnya.

Baca juga: Kata Bupati Djafar, Mutasi Bukan karena Politik

Menurutnya, pengurusan administrasi juga tidak boleh terlalu berbelit-belit, terutama administrasi proses tender proyek. Hal itu dapat menyebabkan keterlambatan masa dimulainya kontrak kerja atau pelaksanaan pengerjaan proyek.

“PPK dan dinas diharapkan bekerja profesional ketika menyeleksi kelengkapan administrasi yang diajukan para kontraktor,” katanya.

Tidak Boleh Ada Konspirasi

Sebelumnya, Selasa (14/1/2020), Megi Sigasare, anggota DPRD Ende dari Partai Golkar, menegaskan agar tidak ada konspirasi antara PPK dan rekanan terkait penambahan waktu kerja untuk proyek yang tidak selesai tepat waktu.

Terkait hal ini, Kasimirus juga berharap agar keterlambatan pengerjaan pelbagai proyek di Kabupaten Ende ini tidak dilakukan secara sengaja atau by design.

Penulis: Arsen Jemarut
Editor: Avent Saur