Home Bentara Tukang Pungut Sampah

Tukang Pungut Sampah

39
0
SHARE
Tukang Pungut Sampah

Keterangan Gambar : Avent Saur, Pemimpin Redaksi Flores Pos.

Sampah akan terus ada hingga kapan pun. Makin banyak manusia, sampah juga makin banyak. Selain menyediakan tenaga khusus untuk mengurus sampah, juga berupaya melibatkan masyarakat mulai dari tingkat RT hingga tingkat kabupaten untuk mengurus sampah di lingkungannya masing-masing.

Aparatur Sipil Negara dan pengawai kontrak bukan tukang pungut sampah. Begitu kata Bupati Manggarai Deno Kamelus pada penghujung Januari 2020.

Sekalipun berkata begitu, Deno tetap memberi semangat kepada - dan dengan itu mendukung - Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Manggarai agar tetap melanjutkan pemungutan sampah di ibukota kabupaten tersebut, Ruteng.

Kedengarannya memang agak kontradiktif , PNS bukan tukang pungut, tetapi sekaligus harus pungut. Dan pemungutan akan dilakukan hingga waktu tak terbatas selagi sampah masih ada di Kota Ruteng.

Baca berita terkait: ASN dan Pegawai Bukan Tukang Pungut Sampah, Kata Bupati Deno

Dengan mengatakan “bukan tukang pungut sampah,” Deno berharap agar publik tidak membuang sampah sembarang tempat, agar kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, agar setiap warga harus terlibat memungut sampah di lingkungannya masing-masing.

Kapan publik sampai pada taraf kesadaran seperti ini, tidak ada alat untuk mengukurnya, selain terus memantau kebersihan kota dan terus melakukan pemungatan sampah.

Karena itu, apa yang dilakukan oleh para PNS dan pegawai kontrak DLHD lebih sebagai aksi sukarela dan edukatif buat masyarakat. Tentu sambil berharap masyarakat lekas teredukasi dan bisa sampai pada taraf yang diinginkan.

***

Namun penanganan sampah hendaknya tidak bisa dilakukan hanya secara sukarela. Penanganan sampah beserta pengelolaannya mesti menjadi sebuah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebuah organisasi perangkat daerah.

Hal itu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Sampah Rumah Tangga.

Instrumen hukumnya sudah disediakan, tinggal pemerintah daerah mendalaminya dan mengambil poin-poin penting untuk diaktualisasikan oleh organisasi perangkat daerah.

Maka tidaklah benar bahwa penanganan sampah - apalagi pengelolaannya - hanya menjadi tugas sukarela para ASN dan pegawai kontrak di pemerintahan.

Ini berarti penanganan sampah beserta pengelolaannya mesti dilakukan secara sistematis agar teratur dan rapi serta berlangsung lama. Ini juga berarti penanganan sampah beserta pengelolaannya tidak sekadar karena pemimpinnya peduli lingkungan dan kebersihan, melainkan memang seharusnya pemimpin menjalankan sistem yang sudah ada.

Apa yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah tentu harus mengandung nilai edukatif, termasuk nilai edukatif dalam aksi pemungutan sampah oleh DLHD. Dan semua kegiatan pemerintah juga tentu demikian, termasuk yang dilakukan secara sistematis. Jadi bukan hanya terkait penanganan sampah.

***

Karena itu, terkait sampah, Jusuf Kalla, ketika merayakan Hari Nasional Peduli Sampah 2017 lalu, mengatakan bahwa sampah akan terus ada hingga kapan pun. Makin banyak manusia, sampah juga makin banyak. Makin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, sampah juga makin meningkat.

Karena itu, tutur Kalla, pemerintah dan semua elemen masyarakat tidak bisa meniadakan sampah 100 persen. Itu berarti masalah sampah akan abadi.

Namun itu tidak berarti bahwa pemerintah berkecil hati, kemudian semangatnya berkurang dalam mengurus sampah, semangatnya berkurang dalam memberi edukasi kepada masyarakat. Maka patutlah kita membayangkan dan menempuh aneka langkah solutif atas sampah.

Misalnya, selain menjadikan penanganan sampah menjadi tupoksi OPD terkait, juga membangun usaha pengelolaan sampah. Selain menyediakan tenaga khusus untuk mengurus sampah, juga berupaya melibatkan masyarakat mulai dari tingkat RT hingga tingkat kabupaten untuk mengurus sampah di lingkungannya masing-masing.

Dan pemerintah memiliki instrumen-instrumen struktural untuk melakukan hal ini, tinggal menggerakkannya mulai dari struktur paling bawah, hingga struktur paling atas. Dengan begitu, konsep dan pernyataan bahwa ASN dan pengawai kontrak bukan tukang pungut sampah tidak akan terdengar lagi.

Oleh Avent SaurPemimpin Redaksi Flores Pos.