Home Manggarai Barat Warga Wae Sano di Manggarai Barat Tolak Eksplorasi Panas Bumi

Warga Wae Sano di Manggarai Barat Tolak Eksplorasi Panas Bumi

2,225
0
SHARE
Warga Wae Sano di Manggarai Barat Tolak Eksplorasi Panas Bumi

Keterangan Gambar : Pemandangan Danau Sano Nggoang di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat.

Ruteng, Flores Pos — Warga Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkukuh menolak eksplorasi panas bumi Wae Sano di sekitar Danau Sano Nggoang di wilayah desa tersebut. Warga tidak menyerahkan lahan produktif bagi kepentingan eksplorasi pertambangan panas bumi.

“Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat harus perhatikan aspirasi masyarakat Wae Sano,” kata Heri Manto, Staf Komisi Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Provinsi SVD Ruteng, Jumat (16/8).

Menurut Manto, Pemda seharusnya kooperatif dengan masyarakat Wae Sano yang telah menyampaikan berbagai aksi penolakan termasuk telah mengirim surat penolakan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Surat penolakan tersebut belum ditanggapi pemerintah. Bupati Manggarai Barat pernah berjanji kepada masyarakat untuk melakukan sosialisasi ulang mengenai rencana eksplorasi panas bumi Wae Sano. Namun sampai sekarang janji tersebut belum diwujudkan.

Manto juga mengatakan, Komisi KPKC menilai bahwa beberapa rekomendasi yang selama ini ditawarkan seperti peningkatan sektor pertanian dan pariwisata malah diabaikan. Sebaliknya, pemerintah ngotot untuk melakukan pengeboran yang akan berdampak masyarakat harus direlokasi.

Masih menurut Manto, sebagaimana disampaikan dalam surat rekomendasi penolakan masyarakat, pemerintah seharusnya mengutamakan pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi yang dimiliki masyarakat Wae Sano.

Jika pemerintah memaksakan eksplorasi panas bumi Wae Sano, lanjutnya, maka pemerintah sudah merusak kohesi sosial dan nilai kultural masyarakat Wae Sano. Sebab masyarakat memiliki keterikatan yang kuat dengan tanah leluhurnya.

“Konflik sosial bakal terjadi antara masyarakat yang dukung dan masyarakat yang menolak. Pemda mesti perhatikan hal ini,” tuturnya.

Jika dipaksakan dan masyarakat direlokasi, maka itu sama halnya pemerintah mencabut masyarakat dari akar kulturalnya. Hal ini merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Warga Sesalkan Pemerintah

Warga Kampung Nunang, Desa Wae Sano, Rofinus Rabun, melalui pesan singkat yang dikirim kepada Heri Manto mengatakan, masyarakat tidak bersedia jika tanahnya diserahkan kepada pemerintah untuk kepentingan eksplorasi geotermal.

Baca juga: Momok Tambang Wae Sano

Masyarakat Wae Sano, katanya, menyesalkan sikap pemerintah yang tidak memperhatikan atau tidak menanggapi surat penolakan oleh masyarakat. Bupati pernah berjanji akan melakukan sosialisasi ulang, namun tidak pernah dilaksanakan.

Rabun mengatakan, Pemerintah Manggarai Barat harus bijaksana dan tidak boleh mengorbankan masyarakat Desa Wae Sano. Sebab di Desa Wae Sano terdapat berbagai fasilitas umum seperti gereja, sekolah, puskesmas, pekuburan umum, Kampung Nunang, dan Kampung Lempe yang berada tidak jauh dari titik pengeboran.

Dampak Buruk

Beberapa waktu lalu, masyarakat bersama Komisi KPKC Provinsi SVD Ruteng telah mengirim surat rekomendasi penolakan beserta alternatifnya kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut Manto, masyarakat menolak rencana eksplorasi panas bumi Wae Sano karena mengancam kehidupan masyarakat. Area pengeboran yang begitu luas akan berdampak buruk atas hidup masyarakat.

Diperincikan bahwa luas areal pengeboran di Dusun Dasak kurang lebih 34.464 M², Dusun Lempe seluas 46.590 M², Dusun Nunang 27.300 M², dan Dusun Ta’al 34.148 M². Total luas lahan yang akan dieksplorasi 142.502 M².

Hal ini, kata Manto, akan meniadakan areal pemukiman dan pertanian produktif  milik masyarakat. Selain itu, eksplorasi berdampak pada kurangnya debit air di wilayah tersebut.

“Kegiatan eksplorasi panas bumi Wae Sano rakus akan air sehingga berdampak bagi kehidupan masyarakat saat ini dan ke depannya. Alasan lainnya, eksplorasi akan menyebabkan pemadatan tanah, dan akibat lanjutannya adalah turunnya produktivitas lahan warga,” kata Manto.

Eksplorasi panas bumi Wae Sano menyebabkan terjadinya pencemaran air dan berpotensi mengandung racun yang membahayakan kehidupan manusia dan hewan serta tanaman milik masyarakat. Sebab larutan hydrotermal mengandung kontaminan arsenik, antimon, dan boron.

Pemerintah Sewenang-wenang

Berdasarkan kesaksian warga setempat, katanya, tindakan pemerintah yang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi panas bumi Wae Sano pada tanah hak milik individual dan hak ulayat masyarakat adat Kampung Nunang merupakan upaya pengambilan hal milik secara sewenang-wenang karena tidak adanya kerelaan dan persetujuan dari masyarakat adat sebagai pemegang hak.

Menurutnya, dengan menerbitkan IUP eksplorasi panas bumi Wae Sano sebelum adanya persetujuan awal masyarakat atas jumlah pemberian ganti rugi atas tanah hak individual dan hak ulayat masyarakat, maka hal itu menimbulkan ketidakpastian hukum untuk perlindungan atas hak-hak masyarakat atas tanah milik pribadi dan tanah ulayatnya sebagaimana dijamin konstitusi.

Di samping itu, dengan diterbitkannya IUP oleh pemerintah, maka eksplorasi panas bumi Wae Sano yang hanya berjarak 30 meter dari pemukiman warga akan mengakibatkan masyarakat kehilangan tempat tinggal.

Rekomendasi KPKC bersama Warga

Heri mengatakan, masyarakat bersama KPKC SVD Ruteng mengajukan beberapa rekomendasi agar diperhatikan pemerintah.

Pertama, kendati eksplorasi panas bumi sebagai energi terbarukan memberikan manfaat kepada masyarakat, namun tidak akan efektif dan efisien bila eksplorasi dan eksploitasinya dilakukan di tengah pemukiman warga sebagaimana terjadi di Kampung Nunang, Desa Wae Sano.

Kedua, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat secepatnya berkonsultasi dengan Kementerian SDM dan PT SMI untuk menghentikan semua prosedur administratif dan aktivitas lapangan terkait investasi geothermal di Nunang.

Ketiga, berdasarkan analisis daya dukung daya tampung Desa Wae Sano, kehadiran investasi geothermal di Kampung Nunang dan sekitarnya hanya akan membawa malapetaka bagi masyarakat Desa Wae Sano. Keempat, pemerintah seharusnya mengutamakan peningkatan sektor pertanian di Nunang, Desa Wae Sano.

Kelima, pemerintah diharapkan lebih mengutamakan sektor pariwisata. Sebab Danau Sano Nggoang merupakan objek wisata yang dapat memikat wisatawan domestik dan mancanegara demi menambah devisa negara dan APBD Manggarai Barat. Selain itu, hutan Mbeliling dan situs budaya masyarakat Nunang tetap terjaga dan lestari.

Oleh Frans Obon