Home Opini Welcome Back, Governor of NTT

Welcome Back, Governor of NTT

Oleh Justin L. Wejak / Dosen Kajian Indonesia University of Melbourne, Australia

332
0
SHARE
Welcome Back, Governor of NTT

Keterangan Gambar : Justin L. Wejak

Pendekatan Gubernur selama ini, meski keras, justru dipandang perlu sebagai bagian dari upaya mengaktifkan otak yang pasif. Orang harus berpikir tentang pilihan perilakunya agar apa pun konsekuensi dari sebuah pilihan harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.


Welcome back to Lembata to the Governor of  NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Untuk kedua kali, 28 Juli 2020, Gubernur kembali menghampiri sang “bidadari”, Lembata. Beliau sempat sekali menjenguk sebelumnya. Lembata termasuk salah satu dari empat kabupaten kini mendapatkan giliran dihampiri.

Kunjungan kerja sepekan terhitung sejak 26 Juli hingga 1 Agustus lalu. Kabupaten-kabupaten yang dikunjungi termasuk Sikka, Flores Timur, Lembata, dan Alor. Aneka kegiatan mengisi kunjungan itu. Di atas kertas, acara-acaranya terlihat rapi dan padat. Namanya kunjungan kerja, jadi memang harus begitu. Tentu beda dengan tamasya.

Di Lembata, Gubernur bersama rombongan dijadwalkan meninjau Jembatan Waima. Dari Waima, rombongan menuju Pantai Wisata Pasir Putih Mingar. Berikut pertemuan dengan bupati Lembata, pemimpin organisasi perangkat daerah, kepala rumah sakit, kepala puskesmas, para camat, kepala desa dan tenaga kesehatan se-Kabupaten Lembata.

Pada 29 Juli, rombongan berencana meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Karitas Peduli Susteran SSpS Lewoleba. Lalu ke Wairiang untuk meninjau Jalan Provinsi yang sedang dikerjakan. Rombongan lantas beranjak ke Pantai Lewolein untuk beristirahat sejenak melepaskan lelah, sebelum mampir sebentar di Galeri BUMDes Desa Tematik Ikan Teri. Gubernur akan meninggalkan Lembata pada 30 Juli menuju Alor.

Bermalam di Lembata

Dua malam di Lembata tentu tak cukup untuk mencermati apalagi menikmati sekujur tubuh sang bidadari. Bagian tubuh mana perlu mendapatkan “sentuhan” mungkin susah diketahui. Apalagi jika yang diundang hadir dalam acara tatap muka adalah jenis manusia-manusia ABS (asal bapak senang). Bagian bopeng bidadari yang patut mendapatkan sentuhan justru disembunyikan. Seperti terlihat dalam pilihan tempat-tempat kunjungan.

Pilihan tempat tidak representatif untuk Lembata. Cuma sedikit ke selatan dan ke timur. Bagian tengah sama sekali diabaikan. Lamalera yang sudah lama dikenal dunia oleh karena tradisi penangkapan ikan paus pun tak masuk dalam agenda kunjungan. Sedikit ke arah selatan, ternyata pula cuma sebatas Waima dan Mingar. Padahal lebih ke selatan lagi justru Gubernur bisa menyaksikan “ke-Lomblen-an” Lembata dari segi infrastruktur jalan. Meski sudah lebih dari dua dekade menjadi kabupaten otonom sejak 1999, terpisah dari kabupaten induknya Flores Timur.

Memang mustahil mengunjungi seluruh Lembata dalam tempo sehari. Apalagi dengan kondisi jalan raya yang relatif buruk di wilayah-wilayah tertentu termasuk ke desa nelayan Lamalera di wilayah selatan. Mungkin karena alasan itulah – waktu dan akses jalan – cuma tempat-tempat tertentu didatangi. Bisa dipahami.

Beberapa Pertanyaan Penting

Tentu saja kunjungan Gubernur kali ini memprovokasi beberapa pertanyaan penting. Di antaranya, apa yang bisa diharapkan dari kunjungan ke Mingar dan Wairiang? Apakah Jalan Provinsi bisa dipastikan akan segera diselesaikan dalam waktu dekat? Apa kata Gubernur tentang pemusnahan pohon-pohon pandan di Pantai Pasir Putih Mingar yang katanya untuk tujuan pembuatan lapangan voli pantai?

Apa sikap Gubernur terhadap proyek-proyek mangkrak di Kabupaten Lembata dan dugaan korupsi? Beranikah Gubernur mendesak Bupati Lembata memberikan penjelasan jujur tentang adanya dugaan kepentingan bisnis pribadinya di Mingar dan mungkin juga di tempat-tempat lain? Itu cuma contoh beberapa pertanyaan.

Pertanyaan-pertanyaan di atas bukan sekadar reaksi terhadap beragam persoalan berlapis dan tak terselesaikan. Pertanyaan-pertanyaan itu justru membuka pintu dialog tentang rencana pemerintah, misalnya terkait tambang di Lembata dan konservasi ekologis.

Perut bumi Lembata bukan tanpa isi. Potensi SDA Lembata justru menggiurkan. Para pengusaha tambang, juga pemerintah, tentu sedang melirik peluang eksplorasi tambang ke depan. Semuanya harus dibicarakan secara terbuka dan blak-blakan, bukan diam-diam.

Pro-Kontra Tambang

Pada ujung tahun 2019, masyarakat Babokerong di Lembata sempat terpecah-belah lantaran izin pertambangan mutiara kepada PT Cendana Indo Pearls oleh Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Penanaman Modal, Perizinan Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan. Masyarakat memprotes karena mereka seolah dianggap tak punya hak sama sekali, termasuk hak tahu mereka diabaikan. Tak ada sosialisasi dari pihak perusahaan.

Setidaknya masyarakat desa kala itu terbagi dalam empat kelompok. Dua kelompok pertama cukup radikal – ada yang radikal menolak, ada pula yang radikal mendukung. Dua kelompok berikut moderat – moderat menolak dan moderat mendukung. Tentu tambahan kata ‘jika’ niscaya untuk memperlihatkan sikap moderat mereka.

Kelompok pertama – kelompok pesimistis –, mereka menolak tambang tanpa kompromi. Dampak ekologis dan ekonomis tambang menjadi alasan utama penolakan mereka. Tambang jelas merusak lingkungan dan memiskinkan masyarakat. Tak ada manfaat apa pun untuk warga lokal. Maka menolak tambang itu harga mati.

Kelompok kedua optimistis, mereka mendukung tambang. Mereka berargumen bahwa apa pun dalam perut bumi harus (bukan seharusnya) diambil apa pun risikonya untuk lingkungan dan kehidupan sosial.

Kelompok ketiga, mereka yang lunak menolak tambang. Menurut mereka, meskipun tambang itu penting, namun jika tak bisa dipastikan tak merugikan secara ekologis dan ekonomis warga masyarakat setempat, maka seharusnya ditolak. Kelompok keempat, mereka mendukung tambang hanya jika disetujui oleh masyarakat.

Tugas Gubernur

Gubernur NTT perlu memastikan bahwa ada dialog tentang tambang, khususnya di wilayah-wilayah dengan potensi tambang seperti Manggarai dan Lembata. Tak perlu ada teror dan intimidasi. Dialog akal sehat harus dikedepankan. Upaya persuasif – pro dan kontra – sama-sama diberikan ruang dan waktu. Sebab hanya dengan demikian, kesepakatan dapat diperoleh. NTT tak bakal mati tanpa tambang. Namun NTT bakal hancur berkeping-keping jika dialog akal sehat tak diindahkan.

Banyak persoalan terjadi justru karena sirnanya akal sehat. Di Lembata, banyak proyek mangkrak  karena akal sehat tak dibiarkan bekerja maksimal. Proyek Awololong yang menghabiskan dana lebih dari Rp6 miliar dengan nihil bukti fisik adalah salah satu contoh pembangunan tanpa menggunakan akal sehat. Artinya, mesti ada kajian tuntas dan objektif, ada konsultasi publik dan sosialisasi, dan ada izin AMDAL untuk proyek itu.

Sayangnya, itu semua tak ada. Padahal itu mutlak perlu untuk sebuah proyek, apalagi proyek dengan dana miliaran rupiah. Proyek Awololong tetap dipaksakan untuk dilaksanakan. Alhasil proyek itu mubazir. Negara rugi. Rakyat tambah merana.

Tugas Gubernur, mendorong supremasi akal sehat terutama di kalangan para pejabat publik. Pendekatan Gubernur selama ini, meski keras, justru dipandang perlu sebagai bagian dari upaya mengaktifkan otak yang pasif. Orang harus berpikir tentang pilihan perilakunya agar apa pun konsekuensi dari sebuah pilihan harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Mungkin ini bagian dari maksud Presiden RI Jokowi, saat mengusung gagasan revolusi mental, sebuah gagasan brilian yang banyak mendapatkan pujian khalayak dalam dan luar negeri.

Sekali lagi, selamat datang Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat. Selamat menjadikan NTT sebagai “provinsi akal sehat”.*