Home Opini Dampak Covid-19 bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT

Dampak Covid-19 bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT

Penulis: Andry Ratumakin / Program Manager Right to Food, Perkumpulan Pikul

2,639
0
SHARE
Dampak Covid-19 bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan di NTT

Keterangan Gambar : Andry Ratumakin

"Jika kondisi pandemi covid-19 yang melanda para nelayan ini terus berlanjut, maka akan terjadi penurunan produksi hingga 50%. Produksi perikanan tangkap akan kehilangan sumbangan terhadap nilai transaksi sektor perikanan sekitar Rp2,036 triliun,"  Andry Ratumakin


PANDEMI COVID-19 telah menjadi bencana global yang mengerikan. Betapa tidak? Dalam kurun waktu yang begitu singkat, nyawa beribu-ribu manusia dari pelbagai balahan bumi ini telah menjadi raib olehnya.

Selain itu, banyak orang pun terancam menanggung begitu banyak masalah, terutama masalah ekonomi, baik karena terpapar secara langsung virus mematikan itu maupun tidak langsung, semisal terkena dampak kebijakan terkait pencegahan penyebarannya.

Termasuk yang terancam akan menanggung beban ekonomi tersebut adalah sejumlah warga NTT, terutama yang sangat rentan, semisal para pelaku usaha kelautan dan perikanan yang kini tersebar di sekitar 808 desa pesisir di NTT.

Menyadari adanya ancaman tersebut, Perkumpulan Pikul telah melakukan survei di 10 Kabupaten/Kota di NTT, yakni: Kabupaten Lembata (Lewoleba), Kabupaten Flores Timur (Larantuka), Kabupaten Sikka (Maumere), Kabupaten Ende (Ende), Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo), dan Kota Kupang.

Kabupaten lainnya, adalah Kabupaten Belu (Atapupu), Kabupaten Alor (Kalabahi), Kabupaten Sumba Barat Daya (Waikelo), dan Kabupaten Sarai (Meba) di Pulau Sabu.

Sampel dipilih dengan sengaja, dengan target 120 responden yang terdiri dari nelayan tradisional (termasuk gleaner atau pengumpul kerang, udang, kepiting, dan lain-lain), nelayan kecil (nelayan dengan mesin di bawah 10 GT), buruh kapal (ABK kapal ikan), nelayan pemilik kapal di atas 10 GT, pengepul atau papalele, dan penjual ikan atau olahan ikan.

Teknik pengambilan data dilakukan melalui google form sejak tanggal 21 April 2020. Jumlah responden sebanyak 107 orang, yang terdiri dari 78,5% laki-laki dan 21,5% perempuan.

Berdasarkan survei tersebut, pertama, diketahui bahwa kondisi sosial ekonomi para pelaku usaha kelautan dan perikanan mengalami penurunan drastis selama bulan Maret hingga April 2020. Sekitar 84,3% nelayan dan 90% penjual mengakui bahwa covid-19 menyebabkan penurunan jumlah tangkapan dan penjualan ikan.

Baca juga: Orang-orang Kampung di Antara Pertarungan Kelompok Pro vs Kontra Tambang

Sebagian besar nelayan NTT merupakan nelayan tradisional dan nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dalam durasi waktu 1 hari. Oleh karena itu, mereka sangat bergantung pada pendapatan harian pasca melaut. Namun, sudah dua bulan ini mereka mengalami penurunan hasil tangkapan 50%, bahkan hingga 75%.

Biasanya, bulan Maret – Mei dan bulan September – Oktober merupakan masa panen bagi nelayan. Namun, kali ini beberapa jenis ikan utama seperti: tongkol, cakalang, kombong, ekor kuning, yang menjadi andalan hasil tangkapan mereka, menurun harganya di pasar.

Pandemi Covid-19 telah membuat produksi mereka menurun karena pengurangan waktu melaut akibat ongkos logistik melaut lebih tinggi dari hasil yang diperoleh.

Para pengepul dan penjual ikan juga mengaku bahwa terjadi penurunan hasil penjualan hingga 25%-50%. Turunnya hasil penjualan ini disebabkan oleh turunnya harga ikan, menurunnya pasokan ikan dari nelayan, dan pembatasan waktu penjualan di pasar.

Kedua, sebagian besar pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan tidak memiliki tabungan. Selama masa pandemi Covid-19, pengeluaran rumah tangga nelayan dan penjual ikan cenderung stabil, bahkan lebih tinggi dari masa biasa. Menurut mereka, kebutuhan dalam rumah yang berkurang hanyalah ongkos anak ke sekolah. Tetapi, kebutuhan makan minum malah bertambah, terutama jajan dan pulsa untuk anak-anak selama tidak ke sekolah.

Mereka cukup kewalahan, karena dari keseluruhan responden yang didata, sekitar 73.9% mengaku tidak memiliki tabungan sama sekali. Hanya 26.1% yang memiliki tabungan, entah di bank, koperasi, maupun di lembaga keuangan lainnya. Sebagian besar pemilik tabungan merupakan nelayan pemilik kapal. Namun, tabungan yang ada hanya cukup untuk menanggulangi kebutuhan nelayan yang rata-rata 5 orang/rumah tangga dalam tempo maksimal 3 bulan.

Ketiga, ancamanan ketahanan protein laut bagi warga. Kebutuhan protein ikan per bulan, berdasarkan AKG tahun 2017, sebanyak 6.72 gram/hari/orang. Dengan asumsi penduduk NTT berdasarkan BPS tahun 2020 berjumlah 5.456.203 jiwa, maka kebutuhan protein ikan sehari mencapai 6.72 gram x 1 hari x 5.456.203 orang = 36.665.684,2 gram atau sekitar 36 ton ikan/ hari.

Setiap bulan diperlukan ketersediaan sekitar 36 ton x 30 hari = 1.080 ton/bulan untuk memenuhi kebutuhan protein semua masyarakat NTT.

Baca juga: Lawan Corona dalam Sunyi

Data Produksi perikanan tangkap di NTT yang dirilis BPS memperlihatkan bahwa pada tahun 2018, nelayan di NTT menghasilkan 157.691 ton ikan. Jika diasumsikan situasi covid-19 berlangsung selama 1 tahun, maka akan terjadi penurunan produksi ikan hingga 50%. Dengan demikian, produksi perikanan tangkap hanya mencapai sekitar 78.845,5 ton/tahun.

Secara matematis, jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan warga NTT dalam setahun, yakni sekitar 1.080 ton x 12 bulan = 12.860 ton dengan surplus 65.985,5 ton. Surplus ini belum dikurangi dengan kemungkinan ekspor ke luar negeri.

Namun, menjadi pertanyaannya adalah bagaimana warga dapat mengakses sumber protein laut tersebut ketika mereka tidak memiliki uang atau barang yang dapat dipertukarkan?

Atau, kalau pun ada, bagaimana ikan yang ada di sentra-sentra produksi nelayan didistribusikan ketika permintaan ekspor, pengepul, hotel, restoran, café, dan para penjual pada rantai produksi pangan laut mulai lesu karena berkurangnya permintaan konsumen dan harga ikan terus merosot?

Keempat, NTT terancam kehilangan triliunan rupiah dari sektor perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap NTT terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Data BPS NTT, produksi perikanan tangkap di tahun 2018 mencapai 157.691 ton dengan nilai Rp4.068.588.642.000.

Sektor perikanan tangkap malah lebih tinggi sumbangannya dibanding perikanan budidaya, rumput laut, dan garam. Jika kondisi pandemi covid-19 yang melanda para nelayan ini terus berlanjut, maka akan terjadi penurunan produksi hingga 50%.

Artinya, produksi perikanan tangkap akan kehilangan sumbangan terhadap nilai transaksi sektor perikanan sekitar Rp2,036 triliun. Oleh karena itu, perlu dipikirkan agar sumbangan transaksi ini tidak terus menerus turun agar nelayan dan profesi yang mengikutinya tetap mendapatkan insentif bermakna dari usahanya.

Menanggapi beberapa persoalan tersebut di atas, Perkumpulan Pikul menawarkan sejumlah solusi, baik jangka pendek maupun jangka menengah dan jangka panjang.

Untuk jangka pendek, ada beberapa hal  yang perlu dilakukan. Pertama, perlu pendataan keluarga-keluarga pelaku usaha kelautan dan perikanan, terutama nelayan tradisional, nelayan kecil, nelayan buruh, dan penjual ikan yang mengalami penurunan pendapatan di atas 50% per bulan. Kelompok ini umumnya masuk dalam kelompok rentan, apalagi mereka tidak memiliki tabungan.

Pendataan dapat melibatkan ketua RT, dibantu oleh LSM dan Perguruan Tinggi serta pihak lain sehingga dapat diakomodir sebagai penerima bantuan sosial.

Kedua, menghubungkan produsen ikan dengan pembeli, baik dengan pertukaran uang atau barang. Misalnya, membangun jejaring antara satu komunitas produsen ikan dengan satu komunitas penghasil pangan darat dan satu komunitas yang memiliki sumber daya keuangan.

Ketiga, membuka kembali pembatasan pasar, tetapi dengan syarat penataan jarak penjual dan juga penyediaan fasilitas sanitasi dan masker bagi yang bertransaksi di pasar.

Keempat, pemerintah mewajibkan sekitar 104.586 PNS (NTT dalam Angka 2020) untuk membeli hasil perikanan nelayan untuk pemenuhan protein keluarga.

Baca juga: Literasi Sempoa untuk Mental Aritmatika

Kelima, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui UPT BKIPM (Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan) segera menindaklanjuti kegiatan Bulan Mutu dan Karantina 2020 yang sudah diluncurkan KKP tanggal 22 April 2020. BKIPM yang diberikan alokasi untuk pembelian minimal 10 ton ikan dapat membeli dan mengumpulkan ikan-ikan dari para nelayan NTT.

Pemberian paket sembako (beras dan minyak goreng) plus ikan segar beku (atau bisa juga ikan asin dan olahan ikan lainnya) kepada warga dapat dilakukan dengan membangun kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Keenam, pemerintah desa, terutama desa-desa di dekat dan di pesisir, dapat mengalokasikan Dana Desa untuk pembelian protein laut bagi pemenuhan protein warga desa, terutama kelompok-kelompok rentan. Misalnya, pembelian produk laut dan sembako lain untuk membantu warga desa yang dikarantina. Bisa juga program BLT bagi warga desa diarahkan untuk pembelian ikan dan hasil bumi lain sehingga perputaran uang dalam desa tetap berjalan selama pandemi.

Jika ada BUM-Des di desa bersangkutan, maka BUM-Des tersebut tidak hanya menyediakan sembako berupa beras dan minyak, tetapi juga menampung hasil tangkapan nelayan berupa ikan segar atau olahan ikan asin yang dapat dibeli warga.

Untuk solusi jangka menengah dan jangka panjang mesti lakukan beberapa hal. Pertama, pembentukan koperasi-koperasi nelayan, terutama untuk nelayan tradisional, nelayan kecil dan nelayan buruh pada sentra-sentra produksi ikan di seluruh kabupaten.

Kedua, merencanakan dan menganggarkan pembelian cold storage untuk menampung hasil tangkapan nelayan. Ukuran dan jumlah cold storage disesuaikan dengan jumlah rata-rata produksi nelayan dalam sebulan. Dengan demikian, stok ikan akan terus ada pada musim apa saja dan pada situasi pandemik seperti sekarang ini. Selain itu, harga ikan akan cenderung lebih stabil sehingga semua warga dapat mengakses protein laut.

Ketiga, KKP mengefektifkan lagi fungsi KUSUKA (Kartu Usaha Kelautan dan Perikanan) sebagai basis segala program dan bantuan sosial untuk Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan, entah pada masa normal maupun pada saat bencana seperti sekarang ini.

Keempat, merencanakan program-program peningkatan pengelolaan ekonomi rumah tangga melalui pelatihan micro finance secara masif dan memiliki target capaian yang terukur. Dengan demikian, pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk menabung pada lembaga-lembaga keuangan.

Jika pemerintah NTT mempertimbangkan masukan-masukan ini dalam pembuatan kebijakan-kebijakan mereka di tengah ancaman pandemi covid-19 ini, niscaya nasib sejumlah kelompok rentan di NTT dapat tertolong.*