Home Hukum Dengan Berat Hati, Pemimpin KPK Serahkan Tanggung Jawab kepada Presiden Jokowi

Dengan Berat Hati, Pemimpin KPK Serahkan Tanggung Jawab kepada Presiden Jokowi

768
0
SHARE
Dengan Berat Hati, Pemimpin KPK Serahkan Tanggung Jawab kepada Presiden Jokowi

Keterangan Gambar : Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) didampingi Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kelima kiri) serta Juru Bicara KPK Febri Diansyah (kanan) menyapa wartawan usai memberikan keterangan pers di kantor KPK, Jakarta, Jumat (13/9). (antara foto/sigid kurniawan/wsj). Sumber gambar:

https://www.antaranews.com/berita/1061632/pimpinan-kpk-serahkan-tanggung-jawab-pada-presiden

Kami merasa prihatin dan cemas lantaran pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terasa disembunyikan dari jangkauan para pemimpin KPK. — Ketua KPK Agus Rahardjo.

Ende, Flores Pos — Dengan berat hati, pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo, sekalipun masa tugas para pemimpin KPK berakhir Desember 2019.

Pernyataan ini disampai Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9) kemarin.

Hadir dalam konferensi pers tersebut, dua Wakil Ketua KPK yakni Laode M. Syarif, Saut Situmorang, dan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Karena itu, kata Agus, pihaknya menunggu perintah Presiden Joko Widodo apakah para pemimpin KPK sekarang masih dipercayakan untuk menunaikan tugas hingga Desember 2019 atau tidak.

Konferensi pers tersebut dilakukan karena para pemimpin KPK merasa prihatin dan cemas lantaran pembahasan rancangan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terasa disembunyikan dari jangkauan para pemimpin KPK.

"Yang sangat kami prihatin dan cemaskan adalah RUU KPK, sampai hari ini, drafnya kami tidak tahu," kata Agus.

Terkait hal ini, pihaknya sudah menemui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly. Jawaban menteri, KPK nanti akan diundang untuk mendapatkan dan mengetahui draf tersebut.

Menurut Agus, pihaknya mendengar rumor bahwa revisi UU KPK akan segera disahkan dalam waktu dekat. Karena itu, pihaknya mempertanyakan kegentingan apa saja yang mengharuskan rancangan UU KPK itu disahkan.

“Seperti kemarin disampaikan Pak Laode dan Pak Syarif, ada kegentingan apa sih sehingga harus buru-buru disahkan," kata Agus.

DPR Setuju

Diberitakan juga bahwa Rapat Paripurna DPR pada 3 September 2019 menyetujui usulan revisi undang KPK yang diusulkan Badan Legislatif DPR.

Terhadap persetujuan tersebut, Presiden telah menandatangani surat presiden revisi UU pada 11 September 2019 meskipun Presiden masih punya waktu 60 hari untuk mempertimbangkannya.

DPR dan pemerintah mempercepat pembahasan revisi UU KPK agar dapat selesai pada 23 September 2019. Badan Legislatif DPR menegaskan, tidak memerlukan masukan masyarakat dan KPK dalam pembahasan RUU KPK itu.

Badan Legislasi DPR juga sudah mengadakan rapat dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly pada Kamis (12/9) malam, selanjutnya pembahasan akan dilakukan oleh panitia kerja.

Gerindra Tolak

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa Partai Gerindra menolak revisi UU KPK karena beberapa poin revisi dinilai melemahkan KPK.

Menurut Ahmad, setelah melihat lampiran surat presiden di DPR dan pembahasan rapat kerja dengan Menkumham, Kamis (12/9) malam, Partai Gerindra mengkaji dan mempertimbangkan dengan serius untuk menolak revisi tersebut.

“Dalam rapat kerja itu ada kecenderungan bukan memperkuat KPK, melainkan justru melemahkan KPK,” tutur Ahmad.

Ia mencontohkan bahwa pasal 37a UU Nomor 30/2002 perihal pembentukan dewan pengawas. Dewan pengawas ditunjuk pemerintah, dan ini rentan digunakan untuk melemahkan KPK.

"Seandainya dalam pembahasan nanti dalam pasal 37a, kami usulkan dewan pengawas mewakili dua orang dari legislatif, dua dari eksekutif, dan satu dari yudikatif," ujarnya.

Ahmad juga mengatakan, sejak awal Gerindra sudah mengingatkan bahwa jika revisi UU KPK justru melemahkan KPK, maka Gerindra akan tolak.

Revisi UU KPK saat ini, katanya, sedang dibahas di Badan Legislasi DPR. Fraksi Gerindra DPR terus memantau perkembangan pembahasannya.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan teman-teman di Baleg dan Ketua Umum Partai Gerindra, serta teman-teman di partai lain," katanya.

Usulan Pemerintah

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan tiga usulan perubahan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Salah satunya terkait keberadaan dewan pengawas yang memang perlu ada karena semua lembaga negara seperti presiden, MA, DPR bekerja dalam prinsip check and balance, saling mengawasi untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan kewenangan.

Presiden menilai bahwa di internal KPK perlu ada dewan pengawas yang anggotanya diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, dan pegiat antikorupsi, bukan politisi, bukan birokrat, bukan juga aparat penegak hukum aktif.

Anggota Dewan Pengawas dijaring panitia seleksi dan pengangkatannya dilakukan presiden. (Olahan Flores Pos dari berbagai sumber)

Oleh Avent Saur