Home Opini Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (3)

Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (3)

Oleh Elton Wada / Bekerja di Flores Pos

539
0
SHARE
Kasus Dana Kompensasi Lahan SMAN 2 Boawae Butuhkan Penyidik? (3)

Keterangan Gambar : Elton Wada

(Baca sebelumnya bagian 2 dan bagian 1)


Penyidik Mesti Tahu ini

Risa bisa jadi tak akan masuk ke kantor pengadilan sebagai seorang saksi langsung atas dana kompensasi tersebut. Namun pemberitaannya dapat menjadi basis bagi para penyidik untuk melakukan suatu penyelidikan yang lengkap dan total, hingga pelaku yang seharusnya bertanggung jawab atas persoalan tersebut diperiksa oleh polisi dan dibawa ke pengadilan untuk diproses secara hukum.

Berita terkait: Uang Kompensasi Belum Dilunasi, Pemilik Lahan Tanam Pohon Pisang di Halaman SMAN 2 Boawae

Karena itu, kerja media dalam hal ini wartawan adalah memberitakan peristiwa yang didengar dan dilihat secara apa adanya. Peran selanjutnya diserahkan kepada penyidik. Lebih daripada itu, karena penyidik dihadirkan dalam persoalan tersebut, maka sudah saatnya persoalan tersebut ditangani penyidik.

Ketika membaca isi pemberitaan itu, penulis yang juga rekan kerja Risa Roga berkesempatan untuk berdiskusi dengan Risa Roga via WhatsApp. Ketika berdiskusi tentang masalah itu, Risa mengatakan bahwa sesuai rancangan awal, lahan yang sebagiannya telah ditanam pohon pisang oleh Yohanes dan Kanisius itu rupanya tidak hanya dipakai untuk membangun lab kimia tetapi juga pembangunan lainnya seperti taman dan lapangan olahraga. Uang yang dipakai untuk kelanjutan pembangunan seperti lapangan olahraga dan taman, apakah juga diambil dari dana kompensasi itu? Risa tidak mempertanyakan hal itu. Penulis yang mempertanyakannya.

Selain itu, dari informasi yang penulis peroleh dari Risa, sebenarnya ada tiga pemilik lahan yang berhak mendapatkan dana kompensasi atas lahan milik mereka tersebut. Seorang lain yang tidak disebutkan namanya dalam berita tersebut karena tidak melakukan protes atas kelanjutan pembangunan di atas lahan miliknya adalah Yosep Lusius Lako Sada. Pertanyaannya, mengapa Yosep tidak melakukan aksi protes? Apakah agar ia terlihat lebih rasional daripada yang lain?

Risa mempertanyakan itu. Barang kali dengan tidak melakukan aksi protes, Yosep dipandang lebih waras atau cerdas daripada dua orang lainnya, kata Risa. Menjadi pertanyaan penulis adalah apakah Yosep Lusius pun terlibat dalam persoalan dana kompensasi itu sehingga ia tidak melakukan aksi protes?

Baca juga: Welcome Back, Governor of NTT

Patut diketahui bahwa Yohanes dan Kanisius, masing-masing adalah seorang pensiunan PNS dan seorang petani. Sedangkan Yosep Lusius adalah seorang PNS. Sejak SMAN 2 Boawae dibangun dan digunakan pada 2017 lalu, dana kompensasi lahan yang seharusnya menjadi hak milik mereka baru dibayar sekali. Yohanes baru memperoleh Rp30 juta dari total Rp400 juta lebih yang seharusnya ia terima. Kanisius baru mendapatkan kompensasi Rp40 juta dari total Rp150 juta. Sedangkan Yosep Lusius Lako Sada menerima Rp110 juta dari Rp400 juta lebih. Bila luas lahan Yohanes dan Yosep sama dan jumlah dana kompensasi yang mereka peroleh pun sama, mengapa Yohanes mendapatkan besaran nilai rupiah lebih rendah daripada Yosep?

Dari keterangan yang penulis peroleh dari Risa, rupanya Yosep lebih diuntungkan daripada dua rekan lain. Yosep memiliki jadwal penerimaan dana kompensasi secara jelas. Ia diperlakukan dan memiliki perjanjian khusus bahwa pada 31 Juni setiap tahunnya, kata Risa, Yosep wajib memperoleh Rp100 juta. Dua pemilik lahan lainnya tidak mengetahui waktu yang pasti bagi keduanya untuk memperoleh dana kompensasi yang menjadi hak milik mereka.

Terlepas dari seluk-beluk pengaturan jadwal penerimaan yang juga tidak jelas, baiklah dilihat juga besaran dana kompensasi yang menjadi tanggung jawab komite sekolah dan tentunya lembaga pendidikan SMAN 2 Boawae tersebut.

Total dana kompensasi untuk tiga pemilik lahan, jika dihitung secara keseluruhan, bisa mencapai lebih kurang Rp1 miliar. Jumlah uang itu adalah batas maksimal jumlah uang komite Rp625.000 yang dibayar setiap tahun oleh seluruh siswa. Jika dihitung secara rata-rata, maka butuh 1.600-an kali membayar untuk mencapai angka Rp1 miliar tersebut. Setiap siswa selama tiga tahun sekolah perlu membayar 3 kali. Itu berarti jumlah uang kompensasi per siswa per tiga tahun sejumlah Rp1.875.000.

Perlu diketahui bahwa SMAN 2 Boawae mulai melakukan kegiatan belajar-mengajar pada tahun ajaran 2017/2018. Karena itu, hingga tahun ajaran 2019/2020, seharusnya sudah berlangsung tiga kali pembayaran. Mengingat dana kompensasi baru dibayar pada tahun ajaran 2019/2020, maka pada 2017/2018 dan 2018/2019, dana kompensasi otomatis belum dibayar.

Baca juga: Pabrik Semen dan Risiko Ekologis Jangka Panjang

Siswa angkatan I yang mendaftar pada SMAN 2 Boawae berjumlah 92 orang. Di antara jumlah keseluruhan siswa itu, ada yang sudah drop out, ada juga yang sudah pindah ke sekolah baru. Kekurangan jumlah siswa, kata Risa, yang merujuk pada keterangan pihak sekolah, rupanya menjadi kendala bagi pembayaran dana kompensasi.

Namun hal itu tidak berarti tidak ada dana kompensasi yang dibayar peserta didik angkatan I. Bila diambil setengah dari total keseluruhan siswa pada angkatan ini, katakanlah 45 orang, maka terdapat lebih kurang Rp28 juta lebih dana kompensasi yang harus dibayar kepada tiga pemilik lahan. Dari total Rp28 juta lebih itu jika dibagi sama rata untuk tiga pemilik lahan, maka masing-masing berhak memperoleh Rp9 juta lebih.

Pertanyaannya, di mana keberadaan semua uang itu sehingga dana kompensasi yang seharusnya menjadi hak pemilik lahan tidak mereka peroleh? Lalu mengapa pada angkatan II dana kompensasi tidak dibayar jika proses belajar-mengajar terus berjalan dan jumlah siswa meningkat sebanding dengan bertambahnya nilai dana kompensasi?

Risa memang belum mempunyai data siswa pada angkatan II. Kendati demikian, ada dugaan yang mengarah pada kepastian (jika proses belajar-mengajar terjadi) bahwa ada peningkatan dana kompensasi yang menjadi hak para pemilik lahan. Jumlahnya juga tentu akan lebih besar daripada angkatan I. Kini penghitungan total dana kompensasi adalah total angkatan I ditambah angkatan II, dikalikan Rp625.000.

Pada angkatan III, dana kompensasi dibayar. Yohanes mendapatkan Rp30 juta, Kanisius Rp40 juta, dan Yosep Rp110 juta. Bila dihitung secara menyeluruh, maka pada tahun 2019 dana kompensasi yang telah diberikan kepada para pemilik lahan sejumlah Rp180 juta. Jumlah ini dihitung berdasarkan jumlah 300 siswa yang membayar Rp625.00 per siswa dari total 301 siswa yang menghuni kelas 1-3.

Itu berarti, masih ada sisa dana kompensasi senilai Rp8 juta lebih yang belum dibayar kepada para pemilik lahan. Lagi-lagi di mana keberadaan sisa dana kompensasi itu yang jika ditambah lagi dengan katakanlah angkatan IV tahun ajaran 2020/2021 yang mulai berjalan, dapat dicicil untuk membayar kompensasi bagi para pemilik lahan?

Bila jumlah 300 siswa ini dipertahankan sebagai dasar perhitungan untuk satu kali pembayaran per tiga kelas, maka semestinya siswa angkatan I telah membayar tiga kali, siswa angkatan II membayar 2 kali, dan siswa angkatan III membayar 1 kali. Pertanyaan kini adalah di mana keberadaan uang sekolah yang telah dibayar siswa angkatan I dan II jika sebelumnya mereka telah membayar satu dan dua kali?

Tanpa melihat lebih jauh, penghitungan tersebut cukup terang menunjukkan bahwa dana kompensasi yang harus dibayar kepada pemilik lahan telah dihisap oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Keberadaan uang pun tidak jelas. Di bank? Tidak ada penjelasan yang mendetail oleh kepala sekolah. Akhirnya dugaan penggelapan uang komite masuk dalam ruang penyidikan. Pihak penyidik kini mesti melanjutkan tugas seorang wartawan agar keadilan dapat ditegakkan.

Akhirnya, sekali lagi penulis hendak mengatakan bahwa seorang wartawan memang bukan penyidik. Ia pun boleh jadi tidak hadir di pengadilan dan menjadi saksi langsung atas peristiwa tersebut. Namun karya jurnalistiknya dapat menjadi dasar bagi penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut oleh para penyidik.

Baca juga: Investasi Kemanusiaan versus Pragmatisme Politik

Lebih daripada itu, bagi penulis, Nagekeo kini lebih banyak membutuhkan penyidik daripada wartawan. Mengingat pertanyaan yang dilontarkan oleh kepsek tersebut adalah pertanyaan yang sama, yang juga pernah dilontarkan oleh Kadiskes Nagekeo ketika Risa menulis soal gagalnya proyek Puskesmas Maunori senilai Rp3 miliar dan tentang PPK PU soal jalan Koekobho-Fataleke senilai Rp11,6 miliar.

Apakah wartawan tidak boleh hadir lagi di Nagekeo ketika persoalan ketidakadilan sudah, sedang, dan akan tetap menggenangi kabupaten ini?* (kembali ke bagian 1)