Home Opini Pantai Mingar dan Kecerobohan Kebijakan Pemda Lembata

Pantai Mingar dan Kecerobohan Kebijakan Pemda Lembata

Oleh Alvin Lamaberaf / Jurnalis Kampung Mingar

1,012
0
SHARE
Pantai Mingar dan Kecerobohan Kebijakan Pemda Lembata

Keterangan Gambar : Alvin Lamaberaf


PANTAI MINGAR yang terletak di wilayah selatan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan salah satu destinasi wisata Kabupaten Lembata. Eksotisme pantai berpasir putih, laut biru bergelombang yang dibentengi pohon pandan sepanjang pantai, menjadi daya tarik bagi para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, dalam beberapa hari terakhir, Pantai Mingar menjadi perdebatan hangat di media sosial. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Lembata melakukan pembangunan Wisata Voli Pantai dengan merusak ratusan pohon pandan yang berada sepanjang pantai sekitar 100 meter untuk dijadikan arena voli pantai.

Seperti yang dilansir Pos Kupang (4/7/2020), ratusan pohon pandan dibabat habis untuk lapangan voli pantai. Alat berat milik seorang pengusaha kaya di Lembata menggaruk habis pohon pandan dan merusak keutuhan lingkungan pantai. Bahkan pemilik tanah ulayat (tuan tanah) dan sebagian besar warga tidak mendapat pemberitahuan terkait pembabatan pohon pandan di lokasi tersebut.

Baca juga: Flores dalam Filsafat Peta

Rencana pembangunan arena voli pantai itu pun tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Desa Pasir Putih. Hal itu pun memantik protes keras dan penolakan dahsyat dari Anggota DPRD Lembata, Yos Boli Muda, anak tanah Mingar. Tetapi penolakan dan protes anggota DPRD dan sebagian warga tidak diperdulikan Pemerintah Daerah Lembata.

Miris memang! Sebuah rencana pembangunan pariwisata, yang merupakan produk dari kebijakan Pemda Lembata, berdaya buruk merusak alam, kehidupan hayati pohon pandan, penyanggah pasir putih di Pantai Mingar. Sampai saat ini pun rencana pembangunan voli pantai itu tidak jelas merupakan program dari dinas apa pun. Semua serba misteri.

Fakta menjadi sebuah keniscayaan selama 10 tahun kekuasaan rezim saat ini. Pembangunan di Kabupaten Lembata bisa berjalan bahkan merusak lingkungan pun asalkan atas basis hasrat “satu orang kuat” yang berkuasa di Lembata.

Aneka Kelemahan

Dalam persoalan ini, ada dua hal yang menjadi kelemahan yang harus menjadi perhatian bersama khususnya bagi masyarakat Mingar. Pertama, lemahnya soliditas dan solidaritas dari masyarakat, tokoh, pemerintah, dan sejumlah pihak terkait kebijakan pembangunan wisata di Mingar, Desa Pasir Putih.

Kekokohan atau keutuhan dalam relasi dan komunitas sosial tergerus dan pudar oleh kepentingan personal atau sekelompok orang yang mengabaikan kemaslahatan bersama (bonum commune). Nilai-nilai sosial dan nilai-nilai hidup yang merupakan kebiasaan masyarakat setempat, yang dipupuk dalam hubungan relasi sosial (adat dan budaya) ratusan tahun lamanya, kini hilang dan dilupakan. Solidaritas (kesetiakawanan) tidak lagi ditampakkan sebagai bagian yang sama, satu, dan urgen dalam pelaksanaan pembangunan.

Baca juga: Ujian Moratorium Tambang!

Solidaritas tumbuh dari kebersamaan. Kebersamaan dijalin tidak hanya saat berada dalam lingkungan pekerjaan atau organisasi, tetapi juga banyak hal dan kesempatan lain yang dapat memperkuat solidaritas. Mulai dari yang paling sederhana dan tidak mesti yang berkaitan dengan pekerjaan, tetapi bisa dari hal-hal pribadi dan keluarga yaitu dengan memahami persoalan apa saja yang dihadapi orang lain dan kemudian menawarkan bantuan, langsung membantu atau mencarikan solusi tanpa harus diminta.

Jadi seharusnya nilai-nilai sosial, budaya, adat, dan tradisi masyarakat ini menjadi dasar merespons, memfilter, dan mempertimbangkan kebijakan pembangunan yang diimplementasikan pemerintah daerah tersebut.

Kedua, pelibatan pengambilan keputusan yang tidak melibatkan masyarakat dan pihak terkait. Soal ini terlihat jelas pada hasil kebijakan wisata arena voli pantai yang dibuat Pemda Lembata dan pemerintah desa yang mengabaikan peran masyarakat dan pemilik hak tanah ulayat (tuan tanah).

Sebagaimana umum dipahami, pengambilan keputusan merupakan tugas pemimpin, sedangkan anggota yang lain, masyarakat atau aparat menjalankan keputusan yang telah dibuat. Namun, secara psikologis, perlu diingat kembali bahwa ‘mengambil hati’ masyarakat tidaklah mudah. Pemimpin yang tidak berhasil mengambil hati rakyat yang dipimpinnya, bisa saja dipatuhi atau ditakuti, tetapi tidak mempunyai wibawa. Ketakutan rakyat atau bawahan hanya bersifat sesaat karena pemimpin itu bisa memutuskan perkara yang menyangkut ‘nasib’ atau posisi dan jabatannya dalam suatu lingkaran pekerjaan.

Meski pengambilan keputusan adalah kewenangan pemimpin, ‘nasib’ suatu keputusan tersebut apakah dapat dijalankan dengan baik atau tidak, bisa mencapai tujuan ataukah gagal, bergantung pada orang-orang yang akan terlibat langsung dalam usaha itu, yaitu masyarakat yang dipimpin.

Bisa saja keputusan-keputusan itu sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan banyak orang. Jika demikian halnya, hampir bisa dipastikan, mereka akan setengah hati menjalankannya sehingga hasilnya pun tidak akan maksimal.

Kebijakan Ceroboh

Kasus Pantai Mingar merupakan gambaran sebuah kecerobohan dari produk kebijakan pembangunan wisata yang dibuat Pemda Lembata. Bahwa ada hal yang dilupakan oleh Pemda Lembata dalam kebijakan wisata ini, yakni bukan melahirkan kebijakan pembangunan untuk mengatasi masalah atau persoalan tetapi malah menimbulkan masalah.

kebijakan membangun wisata voli pantai tersebut telah mengorbankan aspek lain, dalam hal ini merusak alam dengan menebang ratusan pohon pandan penyanggah pantai.

Baca juga: Pabrik Semen dan Risiko Ekologis Jangka Panjang

Resistensi penolakan sejumlah pihak atas kebijakan itu seharusnya mendapat respons balik yang positif dari Pemda Lembata untuk mengevaluasi kembali atas kebijakan wisata tersebut. Bukan lalu semudahnya memberikan jawaban seperti yang dikatakan Bupati Lembata, Eliazer Yentji Sunur bahwa, "nanti kepala desa dan warga tanam kembali pohon yang ditebang".

Pernyataan ini menunjukkan kecerobohan Pemda Lembata terhadap kebijakan yang dibuat. Produk kebijakan wisata Pemda Lembata ini diduga tanpa melalui konsep pembangunan yang jelas dan kurang berpihak pada kepentingan masyarakat dan keutuhan lingkungan.

Tahap-tahap kebijakan, dari formulasi ke implementasi sampai pada evaluasi kebijakan, tidak dilalui. Pemda Lembata melahirkan kebijakan ceroboh dan bertentangan dengan kehidupan atau kepentingan masyarakat. Bahkan kebijakan wisata di Pantai Mingar, telah memantik perseteruan atau konflik sosial antara kelompok sosial yang satu dengan kelompok sosial lain dan pemerintah desa setempat.

Jadi, alangkah baik Pemda Lembata mengevaluasi kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan dampak keberlanjutan dari adanya pembangunan wisata voli pantai tersebut. Dengan berusaha menjaga keberlangsungan wisata voli pantai dan tidak merusak alam sekitar.

Selain itu, Pemda Lembata harus mencari solusi untuk meminimalisasi dan mengantisipasi akibat yang bakal terjadi seperti bencana, abrasi pantai, dan sebagainya yang timbul dari penebangan ratusan pohon pandan dalam proyek wisata voli pantai tersebut.*