Home Sikka Terkait New Normal, PADMA Indonesia Beri Catatan Kritis & PR untuk Pemprov NTT dan 22 Kabupaten/Kota

Terkait New Normal, PADMA Indonesia Beri Catatan Kritis & PR untuk Pemprov NTT dan 22 Kabupaten/Kota

Penulis: Wall Abulat/ Editor: Arsen Jemarut

843
0
SHARE
Terkait New Normal, PADMA Indonesia Beri Catatan Kritis & PR untuk Pemprov NTT dan 22 Kabupaten/Kota

Keterangan Gambar : Ilustrasi new normal.


Maumere, Flores Pos —  Direktur Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia , Gabriel Goa memberikan catatan kritis dan menitipkan 4 pekerjaan rumah (PR) untuk Pemprov NTT dan 22 Kabupaten/Kota di NTT dalam upaya menyambut new normal penanganan covid-19 yang mulai berlaku pada 15 Juni 2020.

Catatan kritis dan PR tersebut juga diberikan untuk menanggapi empat kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakor secara Virtual antara Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dengan 22 bupati/wali kota se-NTT pada Selasa (26/5/2020).

Baca jugaWarga Paga Tewas Tenggelam di Perairan Selatan Sikka

Inilah catatan kritis dan empat PR yang disampaikan Direktur Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa yang perlu diperhatikan dan dikerjakan oleh Pemprov NTT dan Pemkab/Pemkot se-NTT pasca dihasilkan empat kesempatan dalam rakor virtual dimaksud yang rilisnya diterima media ini, Rabu (27/5/2020).

Pertama, terkait kesepakatan poin pertama Provinsi dan Pemkab/Pemkot se-NTT sangat setuju bahwa sekolah dan kuliah sementara dari rumah saja dengan tetap meminta pihak sekolah dan kampus proaktif bantu pelajar/mahasiswa belajar dari rumah, baik secara virtual maupun jemput bola terutama di desa-desa yang belum ada akses internet.

Kedua, aktivitas pemerintah zona hijau agar tetap beraktivitas patut diingatkan serius di mana wajib mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer, serta disinfektan, serta jaga jarak jika tidak ditaati maka zona hijau pun akan nenjadi zona merah.

Ketiga, apresiasi dan atensi Provinsi NTT dan Kabupaten/Kota untuk peduli PMI asal NTT baik prosedural maupun non prosedural. Tapi perlu dipertanyakan akurasi data-datanya 5000-an PMI berasad data dari mana, terus yang balik ke NTT sebelum akhir Mei dan Juni 2020 apakah sudah didata?

Baca jugaPemalangan Jalan Negara di Hikong Dipicu Stigmatisasi terhadap Pelaku Perjalanan asal Sikka

“Di sini dibutuhkan kerja sama serius untuk data akurat dimulai dari desa-desa se-NTT serta membantu mereka untuk bantuan sembako dan kesehatan, dan paling penting adalah mempersiapkan kompetensi dan kapasitas mereka di Balai Latihan Kerja (BLK) dan mengurus resmi di Layayan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagaimana diatur dalam UU No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, dan Pergub NTT agar PMI dilatih dan BLK diurus di LTSA serta perangkat dari NTT bukan di luar NTT.

Keempat, terkait kesepakatan keempat agar Provinsi dan Pemkab/Pemkot se-NTT sungguh taat pada protokol kesehatan karena jika  dibiarkan bebas maka sebelumnya zona hijau bisa berubah menjadi zona merah karena pandemi covid-19 sudah mendunia bukan hanya di NTT saja.

Baca jugaIni Penjelasan Sekretaris Dishub Sikka Terkait Tertahannya Mobil Ambulance di Desa Hikong

Empat Kesepakatan Rakor

Sebelumnya, Kepala  Biro Humas  Setda Pemprov NTT Jelamu A. Marius dalam rllis yang diterima media ini, Selasa (26/5/2020) petang menyebut ada empat kesepakatan yang dihasilkan dalam Rakor Gubernur NTT dan para para bupati/wali kota melalui virtual itu.

Pertama, seluruh jenjang pendidikan SD/SMA di seluruh NTT tetap belajar dari rumah. KBM di sekolah baru akan dimulai bulan Juni 2020. Kedua, aktivitas pemerintahan di NTT baru akan dibuka pada 15 Juni 2020, sedangkan bagi daerah yang zona hijau dipersilahkan beraktivitas tanpa harus menunggu 15 Juni 2020.

Ketiga, semua daerah harus siap menerima kedatangan 5.000 Pekerja Migran Indonesia (PMI)  asal NTT yang akan masuk mulai Minggu ini hingga pertengahan Juni 2020. Pemda wajib menyiapkan lokasi-tempat untuk karantina selama 14 hari.

Keempat, daerah yang melakukan penutupan arus keluar dan masuk bagi orang dan barang agar segera dibuka kembali. Tidak boleh lagi terjadi aksi pemblokiran di kawasan perbatasan antara dua wilayah.*