Home Opini Ujian Moratorium Tambang!

Ujian Moratorium Tambang!

Oleh Isidorus Lilijawa / Ketua Paguyuban Soverdia Kupang

993
0
SHARE
Ujian Moratorium Tambang!

Keterangan Gambar : Isidorus Lilijawa

"Berbagai kegiatan tambang yang merugikan masyarakat, yang melahirkan subordinasi, yang menimbulkan penyakit, yang menyengsarakan warganya, harus ditolak." — Isidorus Lilijawa


BEBERAPA SAAT setelah dilantik, Gubernur NTT, Viktor B. Laiskodat, langsung menghentakkan publik NTT dengan beberapa terobosannya. Salah satunya adalah soal moratorium tambang.

Selama ini, NTT termasuk daerah yang memanjakan investor tambang. Menurut data yang dirilis Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi NTT beberapa tahun lalu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menerbitkan 352 Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dari jumlah itu, Kabupaten TTS mengeluarkan 84 IUP, Kabupaten Kupang 82 IUP.

Dari jumlah 352 IUP, tambang mineral logam sebanyak 187 IUP, mineral bukan logam 12 IUP dan batuan sebanyak 153 IUP. Pertanyaan kecil, apakah nasib rakyat NTT sudah berubah menjadi semakin baik dengan banyaknya tambang ini? Ataukah justru problem lingkungan timbul karena kehadiran tambang-tambang ini? 

Gagasan moratorium tambang kala itu memang menghentak. Respons publik beragam. Ada yang melihatnya sebagai hal yang mengada-ada. Argumentasinya, tambang itu bagian dari peradaban. Apa yang kita pakai dan gunakan saat ini adalah hasil dari produk tambang itu. Bagaimana mungkin tambang untuk kemajuan publik mesti dihentikan?

Ada juga yang melihat hal ini secara serius. Tambang mesti dimoratorium di NTT karena tidak membawa dampak kesejahteraan rakyat dan malah menghancurkan lingkungan.

Baca juga: New Normal Life

Nah, ujian atas moratorium tambang itu kini hadir dalam konteks rencana pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping di Kabupaten Manggarai Timur. Apakah Gubernur NTT tetap kukuh dengan komitmen awal soal moratorium tambang atau komitmen itu bakal berubah?

Refleksi NTT

NTT sebagai daerah yang dikenal dengan kultur pertanian dan peternakan tentu membutuhkan waktu yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan kultur pertambangan. Berpuluh-puluh dan ratusan tahun orang NTT tidak hidup karena tambang. Orang NTT hidup dari bertani (mengolah kebun/ladang) dan beternak. Kehadiran tambang tidak dipersalahkan, namun masyarakat perlu dipersiapkan untuk menerimanya secara sadar.

Problem selama ini di NTT adalah masyarakat tidak disiapkan, bahkan tidak dilibatkan dalam pengelolaan tambang. Tambang hanya menjadi urusan investor dan pemerintah daerah setempat. 

Pertambangan selalu dikampanyekan oleh investor dan pemerintah daerah setempat sebagai kairos (saat keselamatan) bagi rakyat agar bisa semakin sejahtera, supaya bisa keluar dari kubangan kemiskinan agar rakyat bisa makin maju dan berkembang, supaya bisa meningkatkan pendapatan per kapita.

Ketika kesejahteraan menjauh dan persoalan lingkungan terjadi, kairos berubah menjadi thanatos (kematian). Tambang jadi petaka ketika terjadi bencana ekologi (rusaknya lingkungan hidup), bencana kemanusiaan tatkala hak-hak hidup warga setempat diabaikan (cederanya humanitas oleh dominasi kepentingan bisnis), petaka budaya bila segala hal yang berbau tradisi dan kearifan lokal tergusur perangkat-perangkat teknologi perusahaan.  

Politik Pertambangan

Desentralisasi memberikan peluang bagi daerah-daerah untuk terjun dalam ranah politik pertambangan. Mengapa politik pertambangan? Pertambangan diyakini menjadi cara dan jalan tercepat untuk meraih bonum commune bagi warga. Sebagai sebuah wujud politik, pertambangan dengan demikian tidak bisa dilepas-pisahkan dari etika pertambangan. Ini sudah menyangkut wilayah moral.

Bicara tentang pertambangan adalah juga bicara tentang moralitas pertambangan. Baik buruknya kehadiran pertambangan bagi hayat hidup warga di sekitarnya dan keharmonisan ekologis. Pertanyaan kita, apakah tambang di NTT saat ini sudah melewati tahap pengujian etis dalam mekanisme etika pertambangan?

Baca juga: Noda Merah di Zona Hijau (Kekerasan Pol PP terhadap Pedagang Lembata)

Ada satu hal yang perlu dikritisi berkaitan dengan kehadiran pertambangan di NTT. Ada tahap yang acapkali dilangkahi pemerintah daerah yakni kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Soal tambang, seringkali antara pemerintah dan rakyat seperti kucing dan tikus. Pemda tidak melakukan sosialisasi rencana tambang dengan baik. Lagi-lagi masalah sosialisasi.

Mengapa tahap yang penting ini tidak ditempuh secara baik? Sosialisasi dari kata socius (Latin) artinya teman, society (Inggris) masyarakat. Sosialisasi berarti menjadikan sesuatu itu teman, dekat, akrab, memasyarakat. Ini penting agar keberadaan sesuatu tidak mencurigakan dan menimbulkan prasangka, apalagi sesuatu itu adalah hal yang menyangkut hayat hidup orang banyak.

Sosialisasi tambang mesti memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai rencana pertambangan itu. Sederhananya metode 5W1H (apa yang mau ditambang, untuk apa, oleh siapa, kapan ditambang dan sampai kapan, mengapa ditambang di situ, di lokasi mana ada bahan tambang dan bagaimana proses pertambangan itu).

Kalau ada niat baik dari Pemda, maka tugas sosialisasi ini tidak berat. Rakyat kecil tidak butuh penjelasan ilmiah dan pemetaan grafis berteknik tinggi. Mereka butuh penjelasan sederhana.

Warga sangat peka terhadap apa yang disebut xenophobia (ketakutan terhadap hal-hal asing). Mereka tentu merasa asing terhadap orang asing yang sudah ada di lokasi pertambangan, menolak sesuatu yang datang dari luar yang tidak diketahui, namun sudah mulai bekerja diam-diam di tanah milik mereka.

Baca juga: Pabrik Semen dan Risiko Ekologis Jangka Panjang 

Masyarakat berhak untuk tahu segala hal berkaitan dengan pertambangan itu. Karena pertambangan itu ada di wilayah mereka dan tujuan pertambangan itu untuk kesejahteraan mereka. Hak warga inilah yang tidak dipenuhi pengelola tambang, dalam hal ini dinas pertambangan maupun investor terkait.

Yang justru aneh, memorandum of understanding (MoU) ditandatangani sebelum sosialisasi dan semua tetek bengek menyangkut pertambangan menjadi jelas atau IUP sudah ada tetapi warga malah tidak tahu sama sekali. Akibatnya, lahir protes setelah MoU ditandatangani/IUP diterbitkan.

Kultur Uang

Getolnya pemerintah daerah memberikan izin kepada investor untuk melakukan aktivitas pertambangan dengan slogan ”tambang untuk kesejahteraan” adalah bagian dari hasrat untuk menguasai uang. Hasrat itu pula yang mendorong investor mati-matian melobi pemerintah daerah soal tambang.

Pola dan perilaku yang sangat mendewakan uang seperti di atas, dalam bahasa H. Marcuse, masuk dalam kategori masyarakat yang berdimensi satu (one dimensional society). Masyarakat berdimensi satu membentuk manusia yang pasif, puas, dan tidak kritis. Satu-satunya minat yang dikembangkan dengan gencar adalah minat untuk memuaskan keinginan. Dan itu terwujud dalam ambisi akan uang (pecuniary culture).

John Dewey menulis, ”Kita sedang hidup dalam kultur uang. Kultur dan ritusnya menentukan pertumbuhan dan keruntuhan suatu lembaga dan ia menguasai nasib setiap individu.” Persaingan dalam kultur uang ini tak kalah kejamnya dari persaingan dalam ”hutan” yang dibayangkan Darwin (survival of the fittest). Uang menjadi dewa yang mahakuasa: segalanya bisa dibeli, harta maupun manusia.

Karena uang, kesetiaan dapat diubah menjadi khianat, cinta dapat menjadi benci, benci dapat menjadi cinta, budak dijadikan tuan, tuan menjadi budak, kebodohan menjadi kepandaian, kepandaian menjadi kebodohan. Uang menjadikan manusia materialistis dan individualistis.

Moratorium tambang, dengan demikian, masuk dalam tataran etis. IUP-IUP yang ada harus dievaluasi. Mana tambang yang benar-benar memberikan dampak positif bagi komunitas masyarakat lokal setempat. Mana pula tambang yang justru destruktif, baik terhadap manusia maupun lingkungan.

Moratorium itu tidak sekadar mengevaluasi, tetapi mesti memutuskan mana tambang yang perlu dilanjutkan dan mana yang harus ditutup atau dicabut izinnya.  Pertambangan itu baik sejauh dikelola secara bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat dalam bingkai etika dan moral.

Berbagai kegiatan tambang yang merugikan masyarakat, yang melahirkan subordinasi, yang menimbulkan penyakit, yang menyengsarakan warganya, harus ditolak. Kita tunggu kisah soal komitmen moratorium dari Luwuk Lengko Lolok di Manggarai Timur.*