Home Bentara Ketika Mahasiswa Diminta untuk Lagi-lagi Membaca

Ketika Mahasiswa Diminta untuk Lagi-lagi Membaca

1,189
0
SHARE
Ketika Mahasiswa Diminta untuk Lagi-lagi Membaca

Keterangan Gambar : Ilustrasi demonstrasi

Perkataan bahwa “presiden seperti anjing”, itu adalah penghinaan yang layak direspons melalui jalur pidana. Sedangkan perkataan bahwa “presiden kurang serius dalam membangun Indonesia Timur” adalah sebuah kritik yang justru patut diapresiasi dan diterima sebagai masukan dari warga yang kritis.

Mungkin akan panjang uraiannya jika mendalami gelombang aksi beserta substansi aksi mahasiswa di pelbagai daerah di seantero Tanah Air.

Sebab yang kini terjadi, bukan lagi hanya soal bergelombang-gelombangnya aksi itu, bukan juga hanya soal substansi aksi, melainkan juga model aksi dan respons atas aksi yang justru melahirkan persoalan baru; atau anarkisme peserta aksi atau represinya respons aparat keamanan.

Belum lagi soal lahirnya isu adanya penunggang atau penyusup serta isu adanya intensi menjatuhkan Jokowi atau membatalkan pelantikannya.

Sementara itu, pada pihak wakil rakyat dan pemerintah, muncul juga isu soal aroma kepentingan politik dangkal perihal alasan di balik kebutnya pembahasan rancangan dan pengesahan undang-undang yang mengandung kelemahan.

Jadinya makin kompleks. Namun sambil meluruskan pelbagai isu tersebut atau juga membiarkannya begitu saja terus mengalir sebab akan menguap sendiri pada waktunya nanti, konsistensi pada upaya membuat terang-benderang atas substansi aksi mesti tetap jadi fokus.

Mudah-mudahan, ketika fokus dan ketika nanti terang-benderang, baik pembuat undang-undang (pemerintah dan wakil rakyat) dan masyarakat, maupun para peserta aksi dan para profesional hukum, akan memiliki satu pemahaman atas substansi, sekalipun apa yang dinamakan “satu pemahaman” ini tidak bakal tercapai dalam konteks Indonesia yang serba multi.

Bukan tidak mungkin, perbedaan pandangan akan tetap ada dan mengalir deras, demikian juga kontroversi yang tajam.

Substansi Aspirasi

Ok. Kita coba masuk ke substansi tersebut. Sedikit saja, tidak mendalam memang, tetapi mungkin terasa cukup sebagai gambaran untuk seluruh substansi yang diutarakan dalam gelombang aksi mahasiswa.

Pertama, soal penghinaan kehormatan presiden dalam wakil presiden pasal 218 dan 219.

Ini bukan delik biasa, melainkan delik aduan. Yang mengadu atau melaporkan kasus penghinaan adalah pribadi orang atau pejabat yang merasa dihina.

Tentu dipahami dengan jelas bahwa menghina itu berbeda dengan mengkritik atau menghina presiden berbeda dengan mengkritik presiden.

Perkataan bahwa “presiden seperti anjing”, itu adalah penghinaan yang layak direspons melalui jalur pidana. Sedangkan perkataan bahwa “presiden kurang serius dalam membangun Indonesia Timur” adalah sebuah kritik yang justru patut diapresiasi dan diterima sebagai masukan dari warga yang kritis.

Jadi teriakan mahasiswa yang menyatakan bahwa dua pasal di atas dengan tegas membatasi kebebasan menyatakan pendapat adalah jelas tidak tepat.

Kedua, soal gelandangan. Pada pasal 432 dinyatakan bahwa warga gelandangan didenda Rp1 juta atau denda sosial. Tentang warga yang sama diatur dalam pasal 505 sebelum KUHP dirancang revisi, hukumannya bukan dengan denda, melainkan pidana penjara 3 bulan.

Dengan denda uang atau denda sosial, negara bermaksud selain mengurangi warganya yang menggelandang, juga agar negara makin terdesak untuk melakukan keberpihakan terhadap warga miskin.

Bukan sembarang gelandang tentunya, melainkan gelandangan yang memang tidak memiliki pekerjaan. Dan denda sosial dimaksud adalah pelatihan dan pemberdayaan potensi agar mereka bisa produktif.

Respons Heran

Mengacu pada dua hal di atas, heranlah Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly serta anggota Tim Penyusun RKUHP, Eddy Hiariej, ketika mendengar argumentasi dan contoh para perwakilan mahasiswa perihal substansi aksi mereka, semisal contoh gelandangan.

Misalnya, ketika perwakilan mahasiswa menyatakan bahwa warga yang berjalan malam hari ketika pulang kerja bisa dijerat dengan pasal 432, dan karena itu pula, pasal tersebut sangatlah tidak adil serta justru bertentangan dengan semangat UUD 1945, Yasonna Laoly dengan keras menyatakan bahwa mahasiswa mestinya malu karena begitu sederhana dan sempit mengartikan pasal itu.

Kesederhanaan dan kesempitan itu, menurut Laoly dan Eddy, karena bagian mendasar yang adalah roh dari pasal-pasal itu entah tidak dibaca, atau dibaca tetapi tidak dipahami, atau dipahami secara keliru oleh mahasiswa.

Maka adalah sebuah kerja berikutnya adalah negara, selain membuka diskusi publik, juga menggencarkan sosialisasi intensif kepada segenap elemen agar secara bersama memahami undang-undang tersebut.

Disinyalir bahwa sekalipun demikian, tetap tidak akan ada kata sepakat yang paling padat mengingat warga Indonesia multietnik, multiagama, multipendidikan, multi juga kedalaman dan keluasan wawasan, serta lain-lain.

Untuk maksud inilah, pengesahan RKUHP itu ditunda.

Karena derasnya gelombang aksi khususnya oleh mahasiswa, maka diskusi dan sosialisasi akan lebih fokus pada pendalaman dan peluasan wawasan mahasiswa, ya selain kemungkinan adanya koreksi.

Ini hanya satu soal yang boleh jadi menjadi gambaran dari semua substansi persoalan yang diproteskan para demonstrans. Boleh jadi juga akan ada masalah yang memang benar-benar mesti dikoreksi dan diluruskan oleh para demonstran dalam diskusi dan dialog pada waktu mendatang.

Kiranya ruang publik untuk diskusi tersebut lekas terwujud.

Oleh Avent Saur