Home Lembata Para Janda di Desa Balauring Kesal dengan Kades Balauring

Para Janda di Desa Balauring Kesal dengan Kades Balauring

Penulis: Maxi Gantung / Editor: Arkian Biaf

272
0
SHARE
Para Janda di Desa Balauring Kesal dengan Kades Balauring

Keterangan Gambar : Para janda yang kesal dengan Kepala Desa Balauring

Lewoleba, Flores Pos — Para janda di Desa Balauring, Kecamatan Omesuri ikut melakukan aksi demo dan penyegelan Kantor Desa Balauring akibat BLT yang belum diterima oleh masyarakat penerima bantuan di desa tersebut. Selain itu, mereka juga mengaku kesal dengan Kepala Desa Balauring yang selama ini terkesan mengabaikan mereka.

Sejumlah janda penerima BLT kepada media ini di Kantor Desa Balauring, mengaku kesal dengan sang kades. Puncak kekesalan mereka yakni saat sang kades membatalkan 60 orang penerima BLT hasil musyawarah desa. Sesuai hasil musyawarah Desa Balauring yang dipimpin kepala desa sendiri, terdapat 204 penerima BLT. Namun dalam perjalanan waktu, Kades Balauring mengurangi jumlah penerima bantuan sehingga tinggal 144 orang saja yang terdaftar sebagai penerima BLT.

Ramla Ali, warga Balauring, kepada media ini mengungkapkan bahwa sebelum pandemi corona, sang kades beberapa kali datang ke rumahnya untuk mengambil data sebagai persyaratan mendapat bantuan perumahan. Namun dalam kenyataan, ia tidak mendapat bantuan perumahan sebagaimana yang dikatakn sang kades. Padahal, ia adalah seorang janda yang sangat membutuhkan bantuan tersebut. 

Ia mengatakan, di Desa Balauring ada bantuan perumahan selama dua tahun berturut-turut, namun dirinya tidak masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut.

"Dia (Kades Balauring) datang ke rumah kami untuk ambil data dan foto rumah kami. Tapi sampai sekarang kami tidak dapat rumah bantuan tersebut. Justru yang dapat adalah keluarganya sendiri,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Nursiah Lamadi Lamadi, istri dari almarhum Jhon Maliana. Ia mengatakan, kepala desa datang ke rumahnya mengambil data untuk mendapat bantuan perumahan, namun sampai sekarang dirinya tidak mendapat bantuan perumahan tersebut.

Ia mengungkapkan, selain bantuan perumahan, juga bantuan program kekuarga harapan (PKH). Semua data sudah diambil oleh kepala desa namun sampai sekarang dirinya tidak pernah mendapat bantuan PKH. Begitu juga dengan BLT. Sesuai hasil musyawarah desa, dirinya mendapat BLT. Namun, kepala desa kemudian mencoret namanya dari daftar penerima BTL dengan alasan bahwa dirinya atau anaknya sudah dapat bantuan PKH. Padahal, lanjut Nursiah Lamadi, dirinya tidak pernah mendapat bantuan PKH. Ia juga sudah melakukan klarifikasi pada pendamping PKH dan memang dalam daftar penerima PKH, nama dirinya atau anaknya tidak ada dalam daftar penerima PKH Desa Balauring.

Sementara itu, Kepala Desa Balauring, Syarif Patipilohi menjelaskan, dari hasil musyawarah desa, ada 204 penerima BLT. Namun, berdasarkan pengamatannya, hanya 144 orang saja yang berhak dan pantas menerima BLT.

Ia mengatakan, dirinya belum membagikan BLT tersebut jumlah penerima BLT hasil musyawarah desa tidak sesuai dengan fakta yang ada. BLT ini, lanjutnya, diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan yang terdampak pandemi covid-19.

"Saya takut kalau penyaluran BLT kepada 204 kepala keluarga ini akan menimbulkan dampak hukum di kemudian hari. Berdasarkan pengamatan saya, yang berhak menerima BLT hanya 144 orang, sementara 60 kepala keluarga lainnya tidak berhak untuk mendapat BLT karena mereka mampu," katanya.*