Home Manggarai Bawaslu Temukan PPDP Tidak Memakai APD Lengkap

Bawaslu Temukan PPDP Tidak Memakai APD Lengkap

Penulis: Christo Lawudin / Editor: Elton Wada

74
0
SHARE
Bawaslu Temukan PPDP Tidak Memakai APD Lengkap

Keterangan Gambar : Komisioner Bawaslu Hery Harun (kanan).


Manggarai, Flores Pos — Beberapa waktu belakangan ini, penyelenggara Pilkada Manggarai sedang melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. Dalam proses itu, Bawaslu sebagai penyelenggara yang bertugas sebagai pengawas pilkada menemukan banyak persoalan di lapangan seperti petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang tidak lengkap memakai alat pelindung diri (APD) sebagaimana diatur dalam protokol kesehatan terkait covid-19.

Kepada wartawan di Ruteng, Rabu (29/7), Ketua Bawaslu Manggarai, Marselina Lorensia melalui Komisioner Hery Harun mengatakan bahwa selama pandemi covid-19 ini semua harus mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan tugas, termasuk para penyelenggara Pilkada Manggarai tahun ini. Baik KPU maupun Bawaslu wajib mematuhi protokol kesehatan tersebut seperti pernah dilakukan sebelumnya.

"Kita harus patuhi protokol kesehatan dalam mencegah pandemi covid-19. Dalam konteks Coklit data pemilih saat ini, kami temukan PPDP tak lengkap memakai APD saat melakukan tugas di lapangan," kata Bawaslu.

Herry pun mengatakan bahwa hasil temuan itu langsung direkomendasikan ke penyelenggara, dalam hal ini KPU Manggarai. Dalam temuan seperti ini, rekomendasinya ke PPK agar bisa langsung ditangani. Termasuk temuan tidak adanya rapid test bagi PPDK saat mengunjungi para para pemilih dari rumah ke rumah.

Baca juga: Terus Bertambah, Pelaku Perjalanan di Manggarai Jadi 5.000-an Orang

Selain itu, kata mantan wartawan itu, Bawaslu melalui para petugas di kecamatan dan desa, juga menemukan para PPDP tidak melakukan pencocokan dan penelitian sesuai jadwal dan tahapan; PPDP melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih dengan tidak mendatangi rumah pemilih;  PPDP tidak memberikan form A.A.1-kwk kepada pemilih; PPDP tidak menempelkan form A.A.2-kwk (stiker); PPDP tidak menempelkan jumlah stiker sesuai dengan jumlah kepala keluarga;PPDP melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih tanpa menyandingkan dengan dokumen kependudukan; PPDP tidak mendata pemilih yang genap berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Bawaslu memberikan 4 rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran itu, katanya, terjadi di Kecamatan Satar Mese Barat sebanyak 2 kasus, Satar Mese 1 kasus, dan di Cibal Barat 1 kasus.

Bawaslu berharap agar KPU dan jajaranya, PPK, PPS dan PPDP untuk menaati peraturan perundan-undangan yang berlaku dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Sebelumnya, Komisioner Alfan Manah mengatakan bahwa banyak persoalan yang terjadi sebetulnya menyangkut pendataan para pemilih. Pendataan yang agak rumit terutama pada warga yang bertempat tinggal di daerah perbatasan antara kabupaten. Faktanya, ada warga ber-KTP Manggarai, tetapi sehari-hari berada di wilayah Mabar atau Matim.

“Saat didata orangnya ada, saat Coklit, orangnya tidak ada. Yang begini sering terjadi. Maka yang perlu dilakukan, yang begitu harus dicatat dan dibuatkan berita acaranya. Nanti masalah itu dibahas bersama sambil melihat regulasinya agar teratasi soalnya," katanya.